Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPK Optimistis Hakim Menolak Praperadilan Mardani Maming

F
Penulis: Fendy Hermansyah❯
Ilustrasi - gedung KPK (ANTARA)
Ilustrasi - gedung KPK (ANTARA)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimis hakim akan memutus dengan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming.

Sidang putusan praperadilan Mardani dijadwalkan digelar pada Rabu siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mardani mengajukan praperadilan terkait penetapan dia sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

"Terkait dengan putusan, tentu kami sangat optimis bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka ini akan ditolak oleh hakim. Kenapa? Karena jawaban-jawaban yang telah kami ajukan sudah sangat jelas," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (27/7).

Dalam sidang praperadilan, kata dia, KPK telah membeberkan dua bukti permulaan atas dugaan korupsi IUP di Tanah Bumbu tersebut.

"Apa saja alat buktinya, kami sudah beberkan 129 dokumen ditambah 18 keterangan saksi ditambah bukti elektronik. Saya kira lebih dari dua alat bukti sudah kami tunjukkan di depan persidangan sehingga kami optimis gugatan permohonan praperadilan oleh tersangka ini akan ditolak," ucap Ali.

Selain itu, ia mengatakan KPK juga telah menghadirkan ahli pidana dan ahli perbankan dalam sidang praperadilan Mardani.

"Sudah dijabarkan secara jelas di depan hakim termasuk bagaimana praperadilan tentu normatifnya secara aturan hanya menguji keabsahan penetapan seseorang sebagai tersangka. Jadi, tidak menguji substansinya, substansi dari perkara tidak diuji dalam praperadilan karena substansi perkara tentu diujinya ada di pengadilan tindak pidana korupsi," ucapnya.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah memasukkan Mardani dalam status daftar pencarian orang (DPO) lantaran dia dua kali tidak menghadiri panggilan tim penyidik sehingga dinilai tidak kooperatif.

Kuasa hukum Mardani, Denny Indrayana mengatakan kliennya siap hadir dan diperiksa oleh KPK jika praperadilannya gugur.

"Jika ada kondisi hukum yang tetap berjalan, maka pemohon siap untuk hadir dan diperiksa. Siap untuk hadir dan diperiksa," ujar Denny usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/7).

Lebih lanjut, Denny menyampaikan bahwa hal tersebut telah disampaikan kepada KPK melalui surat yang dilayangkan pada Senin (25/7).

Menurut Denny, Mardani akan patuh terhadap proses penyidikan jika memang keputusan sidang berpihak pada KPK. (*/antaranews.com)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg: Gelar Pelatihan Public Speaking, Perempuan Suarakan Pembangunan

Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg: Gelar Pelatihan Public Speaking, Perempuan Suarakan Pembangunan

Pemerintah Desa (Pemdes) Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto terus berkomitmen dalam mencetak perempuan yang berdaya dan mandiri. Langkah ini salah satunya diwujudkan lewat pelatihan public speaking yang dihe

Desa Mojorejo, Kecamatan Pungging: Kompak Urunan Mandiri, Warga Gotong Royong Buka Jalan Baru

Desa Mojorejo, Kecamatan Pungging: Kompak Urunan Mandiri, Warga Gotong Royong Buka Jalan Baru

Akses jalan yang baik dan lancar memang sesuatu yang didambakan seluruh warga. Tak terkecuali dengan warga Dusun Banyuurip, Desa Mojorejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto.

Lima Kecamatan di Kabupaten Mojokerto Rawan Tanah Longsor

Lima Kecamatan di Kabupaten Mojokerto Rawan Tanah Longsor

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana tanah longsor pada awal musim hujan. Sebanyak lima kecamatan dari total 18 kecamatan di

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer