Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

MK Tolak Gugatan DPD dan PBB Terkait "Presidential Threshold"

F
Penulis: Fendy Hermansyah❯
Tangkapan layar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 52/PUU-XX/2022 yang disiarkan MK secara virtual di Jakarta, Kamis (7-7-2022). ANTARA/Muhammad Zulfikar
Tangkapan layar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 52/PUU-XX/2022 yang disiarkan MK secara virtual di Jakarta, Kamis (7-7-2022). ANTARA/Muhammad Zulfikar
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atau pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

"Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima, dan menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 52/PUU-XX/2022 yang disiarkan MK secara virtual di Jakarta, Kamis.

Selain menolak permohonan gugatan kedua pemohon, dalam pembacaan konklusi Ketua MK mengatakan bahwa Pemohon I (DPD RI) juga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Sementara itu, Pemohon II (PBB) yang diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Akan tetapi, kata Anwar Usman, pokok permohonan Pemohon II tidak beralasan menurut hukum.

Dalam perkara tersebut, pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bunyi pasal tersebut ialah pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang penuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pada bagian pertimbangan hukum yang dibacakan oleh hakim Manahan M.P. Sitompul, Pemohon I yang terdiri atas Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan Baktiar Najamudin masing-masing sebagai Wakil Ketua DPD RI mempersoalkan berlakunya Pasal 222.

Pemohon menilai pasal tersebut telah menderogasi dan menghalangi hak serta kewajiban Pemohon I untuk memajukan dan memperjuangkan kesetaraan putra dan putri daerah dalam mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden.

Selain itu, adanya ketentuan ambang batas tersebut hanya memberikan akses khusus kepada elite politik yang memiliki kekuatan tanpa menimbang dengan matang kualitas dan kapabilitas serta keahlian setiap individu.

Padahal, begitu banyak putra dan putri yang mampu serta layak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Oleh karena itu, berlakunya Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 telah merugikan hak konstitusional Pemohon I.

Sementara itu, menurut Pemohon II, sebagai partai politik peserta pemilu yang meraih suara sebanyak 1.099.849 atau setara 0,79 persen, seharusnya memiliki hak konstitusi mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.(*/antaranews.com)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Desa Nogosari, Kecamatan Pacet: Jembatan Dilebarkan, Akses Dua Dusun Ditutup Sementara

Desa Nogosari, Kecamatan Pacet: Jembatan Dilebarkan, Akses Dua Dusun Ditutup Sementara

Pemerintah Desa (Pemdes) Nogosari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto mengimbau warga untuk sementara menggunakan jalur alternatif. Imbauan itu menyusul adanya penutupan total jalur penghubung antara Dusun Bulakunci de

Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg: Gelar Pelatihan Public Speaking, Perempuan Suarakan Pembangunan

Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg: Gelar Pelatihan Public Speaking, Perempuan Suarakan Pembangunan

Pemerintah Desa (Pemdes) Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto terus berkomitmen dalam mencetak perempuan yang berdaya dan mandiri. Langkah ini salah satunya diwujudkan lewat pelatihan public speaking yang dihe

Desa Mojorejo, Kecamatan Pungging: Kompak Urunan Mandiri, Warga Gotong Royong Buka Jalan Baru

Desa Mojorejo, Kecamatan Pungging: Kompak Urunan Mandiri, Warga Gotong Royong Buka Jalan Baru

Akses jalan yang baik dan lancar memang sesuatu yang didambakan seluruh warga. Tak terkecuali dengan warga Dusun Banyuurip, Desa Mojorejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer