alexametrics
29.8 C
Mojokerto
Thursday, May 19, 2022

Badan Ad Hoc KPU Tak Diasuransikan

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Potensi mundurnya personel badan ad hoc di pilkada Desember nanti, kian besar. Menyusul, sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto yang tak memberikan asuransi keselamatan kerja bagi puluhan ribu personelnya. Padahal, saat ini, ancaman keselamatan para pekerja di tingkat bawah sangat mengkhawatirkan.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Jainul Arifin, mengakui, bekerja di tengah pandemi Covid-19, sangat mengkhawatirkan bagi 22 ribuan orang di badan ad hoc. Karena, mereka harus bekerja dan bersosialisasi langsung dengan banyak kalangan. ’’Memang rentan. Tapi, tidak ada anggaran untuk asuransi mereka,’’ jelasnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, kemarin.

Ditegaskannya, anggaran KPU kabupaten Mojokerto senilai Rp 51 miliar, tak mencover asuransi keselamatan kerja seluruh personel badan ad hoc. Sehingga, ia pun mengaku tak bisa melangkah lebih jauh.

Hanya saja, diakui Jainul, anggaran itu dialokasikan pemda sebelum pandemi menjamah wilayah 18 kecamatan ini. ’’Kalau situasinya seperti sekarang, tentu kami akan berpikir,’’ beber dia.

Baca Juga :  Separo Logistik Pemilu Belum Tiba di KPU

Potensi gangguan keselamatan cukup besar. Karena, personel badan ad hoc harus bekerja tanpa mengenal waktu. Dan, mereka selalu dikejar deadline.  

Rencananya, Selasa (23/6), ia akan menggelar rapat koordinasi dengan KPU dan akan membahas asuransi para personelnya. ’’Segera kita bahas. Karena, kami akui sangat penting agar mereka bisa bekerja lebih maksimal karena jaminan keselamatannya,’’ pungkas dia.

Jika KPU mengabaikan keselamatan para pekerjanya, berbeda dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga ini telah mengasuransikan 2 ribuan personilnya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Terpisah, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto Adi Wibowo, mengatakan, hingga saat ini, KPU kabupaten Mojokerto tak mendaftarkan personelnya ke BPJS Ketenagakejeraan. Padahal, asuransi ini sangat bermanfaat.

Ditegaskan Bowo, sejumlah daerah yang menggelar pilkada, sudah menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk mencover keselamatan kerja para personelnya. ’’Seperti Surabaya, Malang dan Gresik. Mereka sudah klir dengan BPJS,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Berganti Nama Jadi Soeloeh Indonesia

Bagi Bowo, dengan mengasuransikan para pekerjanya, maka personel KPU akan bekerja lebih maksimal. Mereka tak lagi khawatir terhadap ancaman kecelakaan hingga kematian selama menjalankan tugasnya.

Cukup dengan membayar Rp 22 ribu per bulan setiap peserta, maka BPJS akan memberikan fasilitas lebih. Di antaranya, akan mencover biaya perawatan rumah sakit, hingga asuransi kematian sebanyak 48 kali upah yang diterima peserta. ’’Banyak sekali manfaat yang diperoleh. Lebih baiknya lagi, mereka akan bekerja lebih baik dan lebih maksimal,’’ tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, dua orang badan ad hoc dari unsur panitia pemungutan suara (PPS) mengundurkan diri. Keputusan mundur itu setelah ia dilarang orang tuanya karena khawatir terpapar Covid-19. Potensi mundurnya personel badan ad hoc dikhawatirkan bertambah menyusul tak ada asuransi selama mereka bekerja.

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Potensi mundurnya personel badan ad hoc di pilkada Desember nanti, kian besar. Menyusul, sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto yang tak memberikan asuransi keselamatan kerja bagi puluhan ribu personelnya. Padahal, saat ini, ancaman keselamatan para pekerja di tingkat bawah sangat mengkhawatirkan.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Jainul Arifin, mengakui, bekerja di tengah pandemi Covid-19, sangat mengkhawatirkan bagi 22 ribuan orang di badan ad hoc. Karena, mereka harus bekerja dan bersosialisasi langsung dengan banyak kalangan. ’’Memang rentan. Tapi, tidak ada anggaran untuk asuransi mereka,’’ jelasnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, kemarin.

Ditegaskannya, anggaran KPU kabupaten Mojokerto senilai Rp 51 miliar, tak mencover asuransi keselamatan kerja seluruh personel badan ad hoc. Sehingga, ia pun mengaku tak bisa melangkah lebih jauh.

Hanya saja, diakui Jainul, anggaran itu dialokasikan pemda sebelum pandemi menjamah wilayah 18 kecamatan ini. ’’Kalau situasinya seperti sekarang, tentu kami akan berpikir,’’ beber dia.

Baca Juga :  Muncul Tiga Paslon, Hari Pertama Pendaftaran Pilwali Masih Sepi

Potensi gangguan keselamatan cukup besar. Karena, personel badan ad hoc harus bekerja tanpa mengenal waktu. Dan, mereka selalu dikejar deadline.  

Rencananya, Selasa (23/6), ia akan menggelar rapat koordinasi dengan KPU dan akan membahas asuransi para personelnya. ’’Segera kita bahas. Karena, kami akui sangat penting agar mereka bisa bekerja lebih maksimal karena jaminan keselamatannya,’’ pungkas dia.

- Advertisement -

Jika KPU mengabaikan keselamatan para pekerjanya, berbeda dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga ini telah mengasuransikan 2 ribuan personilnya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Terpisah, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto Adi Wibowo, mengatakan, hingga saat ini, KPU kabupaten Mojokerto tak mendaftarkan personelnya ke BPJS Ketenagakejeraan. Padahal, asuransi ini sangat bermanfaat.

Ditegaskan Bowo, sejumlah daerah yang menggelar pilkada, sudah menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk mencover keselamatan kerja para personelnya. ’’Seperti Surabaya, Malang dan Gresik. Mereka sudah klir dengan BPJS,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Rekrutmen PPK, KPU Rawan Kecolongan

Bagi Bowo, dengan mengasuransikan para pekerjanya, maka personel KPU akan bekerja lebih maksimal. Mereka tak lagi khawatir terhadap ancaman kecelakaan hingga kematian selama menjalankan tugasnya.

Cukup dengan membayar Rp 22 ribu per bulan setiap peserta, maka BPJS akan memberikan fasilitas lebih. Di antaranya, akan mencover biaya perawatan rumah sakit, hingga asuransi kematian sebanyak 48 kali upah yang diterima peserta. ’’Banyak sekali manfaat yang diperoleh. Lebih baiknya lagi, mereka akan bekerja lebih baik dan lebih maksimal,’’ tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, dua orang badan ad hoc dari unsur panitia pemungutan suara (PPS) mengundurkan diri. Keputusan mundur itu setelah ia dilarang orang tuanya karena khawatir terpapar Covid-19. Potensi mundurnya personel badan ad hoc dikhawatirkan bertambah menyusul tak ada asuransi selama mereka bekerja.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/