
SEMENTARA itu, selain resolusi, gerakan pembubaran Negara Jawa Timur juga dilakukan dengan rapat akbar. Upacara secara terbuka rakyat Mojokerto itu digelar untuk pembacaan Resolusi Trowulan secara langsung di depan massa.
Ayuhanafiq menyatakan, upacara terbuka rakyat Mojokerto digelar di Lapangan Mangoensari, Kota Mojokerto 30 Desember 1949. Halaman lapangan hampir dipenuhi massa yang datang dari wilayah kecamatan di Mojokerto. ”Jumlah massa mencapai ribuan,” terangnya.
Yuhan mengatakan, Mayor Mansyur Solikhi didapuk menjadi inspektur pada upacara terbuka tersebut. Di hadapan massa, tokoh pejuang Hizbullah Mojokerto ini membacakan Resolusi Trowulan.
Pemuda asal Kecamatan Gedeg ini menyebut, rakyat Mojokerto tidak mengakui pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Negara Jawa Timur. Karena per tanggal 29 Desember 1949, Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia.
Dengan demikian, rakyat lebih memilih bergabung dengan pemerintah RIS yang saat itu masih berpusat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada hari setelah penyerahan kedaulatan Indonesia itu, resolusi dilayangkan secara langsung pada Bupati Mojokerto Amin Notowidjojo. ”Massa juga mendesak agar bupati untuk mundur,” beber Yuhan.
Atas desakan rakyat Mojokerto tersebut, Bupati Mojokerto ke-13 itu akhirnya meninggalkan kursi jabatannya keesokan harinya. Lowongnnya kursi kepala daerah itu akhirnya ditempati Mansyur Solikhi sebagai pemimpin Pemerintahan Darurat Militer.
Tak hanya menggulingkan pucuk pimpinan Pemkab Mojokerto, resolusi rakyat Mojokerto juga berhasil membubarkan Negara Jawa Timur. Mengingat, gerakan serupa juga terjadi di sejumlah wilayah lainnya. Dan, per 9 Maret 1950 Nagara Jawa Timur sekaligus Kabupaten Mojokerto resmi masuk dalam wilayah RI. (ram/ron)
