Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pandemi dan Politik Perempuan

I
Penulis: Imron Arlado❯
pandemi-dan-politik-perempuan
pandemi-dan-politik-perempuan

PARA pembaca yang kritis, kegiatan politik di tahun 2020 awalnya punya mimpi tinggi, kemajuan daerah. Tapi mimpi itu terpaksa harus dilipat lalu ditaruh lemari. Itu setelah Indonesia dan juga Mojokerto turut terjangkiti pandemi korona.


Pandemi memaksa orang tak terkecuali para politisi untuk berpikir ulang tentang kesehatan. Kesehatan ditafsir ulang dan bisa terbentuk apabila berjaga jarak. Lalu ditambah menjaga imunitas.


Namun, pandemi ini membuat semua hal menjadi tidak pasti. Dari ketidakpastian itu, muncul rumus jitu namun sederhana. Yaitu, berdiam diri dalam rumah. Bisa juga disebut berdiam dalam gua.


Resep itu pulalah yang dipakai anggota dewan. Mereka berdiam dalam gua-rumahnya masing-masing. Tidak ngelencer studi banding atau kunker ke luar daerah sebagaimana sebelumnya.


Anggaran DPRD juga dikepras menindaklanjuti pesan pemerintah pusat me-refocusing kegiatan dan rasionalisasi anggaran. Sekitar 30 persen lebih anggaran kedewanan dialihkan ke program penanganan korona. Anggaran kunker yang turut dikepras membuat income tambahan dari sangu kunker turut mandek.


Belakangan kebijakan berubah. Ajian new normal dimunculkan pertengahan tahun membawa angin segar. Kunker pun diperbolehkan, asal penuhi protokol kesehatan. Setiap dewan juga wajib di-rapid test.


Orang pun bisa keluar gua asalkan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Ajian tatanan kehidupan baru itu diluncurkan dengan dalih agar ekonomi tetap bisa bergerak di tengah pandemi.


Perekonomian memang sempat seret. Bahkan dikatakan sudah Resesi! Setelah itu, justru hajatan Pilkada serentak yang sempat ditunda akhirnya diputuskan digelar 9 Desember. Kebijakan pembatasan sosial kian melunak.


Setelah berbulan-bulan disuruh berdiam diri dalam gua, orang-orang lantas diminta keluar rumah. Agar, mereka bisa mendatangi tempat pencoblosan. Tapi, ya tetap harus menerapkan protokol kesehatan.


Persoalannya, dengan menunaikan kewajiban politiknya ke tempat pemungutan suara, apakah para pemilih atau warga kelak bisa selamat dari krisis hebat pandemi korona ini?


Rasa-rasanya, pandemi belum mau angkat kaki. Juga, dari Bumi Majapahit. Tren penderita korona pun terus menanjak. Kabar kedatangan vaksin belum menjamin kesehatan segera pulih. Reli-reli panjang melawan pandemi agaknya masih berseri-seri.


Kini, rumah sakit di Mojokerto yang memiliki okupansi hingga ribuan bed, dikabarkan kehabisan tempat tidur. Kalau tak percaya coba saja keliling ke rumah sakit-rumah sakit Mojokerto. Sejumlah RS menolak menerima pasien untuk sementara waktu karena ruang isolasi Covid-19 overload.


Padahal, jika mau melihat angka pertambahan penderita korona baik Kota maupun Kabupaten tiap harinya, berkisar puluhan orang. Bahkan di Kota, hanya hitungan jari. Kebanyakan mereka yang positif, berstatus orang tanpa gejala (OTG).


Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan tempat lain di luar rumah sakit yang ada. Seperti, gedung atau tempat layanan publik yang disulap sebagai tempat isolasi pasien korona. Ketidaksinkronan data?


Pembaca yang budiman, pandemi tak hanya perkara kesehatan saja, ya. Buktinya, sudah merambah ke bidang ekonomi, politik, hankam, hingga sampai urusan rumah tangga. Per Juli lalu saja, lebih dari 5.000 perempuan Mojokerto menjanda. Hampir separuhnya itu hasil inisiatif kaum Hawa sendiri. Ada pula, 500 anak-anak mengajukan dispensasi perkawinan agar bisa nikah di KUA.


Alasan klise yang sering muncul dalam perceraian adalah soal ekonomi. Pihak perempuan menggunakan alasan itu sebagai dasar mengajukan perceraian. Adanya pandemi dengan dampak turunnya dipercaya turut campur tangan terhadap catatan tingginya perceraian tahun 2020, melebihi catatan tahun lalu.


Inisiatif perempuan yang kemudian dimanifestasikan dalam kebijakan pola hidupnya tak melulu pada perkara cerai-kawin semata. Mereka pada masa pandemi ini, secara fungsional terbilang kian menonjol. Ibu rumah tangga tak sekadar mengurusi sumur, dapur, kasur. Melainkan, bertambah tugas sebagai guru dadakan dan tukang garap PR daring anaknya.


Pada bidang pemerintahan, semakin bertambah wajah-wajah feminim yang menduduki top position macam kepala bagian hingga kepala dinas. Terlebih, di Kota. Pandemi memunculkan nama dokter anak Triastutik sebagai Plt Direktur RSUD Wahidin Sudiro Husodo dan Maria Poeriani Soekowardani sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan.


Menurut Kabupaten Mojokerto Dalam Angka tahun 2020, jumlah pegawai perempuan lebih banyak dari laki-laki. Dari 7.899 pegawai Pemkab, sebanyak 4.086 pegawai perempuan. Mereka ini paling banyak tersebar pada pegawai golongan II A (Penata Muda) dengan 918 pegawai dan golongan IV B (Pembina tingkat I) dengan 904 pegawai. Sebanyak 2.468 pegawai perempuan berlatar pendidikan sarjana/doktor/Phd.


DPRD Kabupaten Mojokerto periode 2019-2024 juga mencatatkan sejarah baru. Lantaran, dapat mencapai persentase minimum perempuan dalam legislatif yakni 30 persen. Dari 50 anggota dewan, 14 diantaranya para perempuan berlatar belakang politisi tulen sampai istri kepala desa. Dari 14 legislator perempuan itu, 5 orang bertingkat pendidikan pascasarjana dan 5 orang tingkat sarjana. Hanya 4 orang yang lulusan SMA.


Sejak tahun 2017-2019, jumlah legislator perempuan mengalami pertambahan. Tahun 2017 dengan 11 perempuan, tahun 2018 dengan 13 orang, dan tahun 2019 dengan 14 orang. Kini, dua dari empat unsur pimpinan diampu perempuan; Ketua DPRD Ayni Zuroh (PKB) dan Wakil Ketua Setia Puji Lestari (PDIP).


Tiga dari tujuh fraksi dipimpin perempuan pula: Ketua Fraksi Partai Demokrat Juma’ati, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Eva Kusumawati, dan Ketua Fraksi Hanura-Nasdem, Rindahwati. Praktis, suara perempuan di parlemen daerah secara politis mengalami penguatan dan peningkatan posisi strategi.


Seiring bertambahnya kuantitas politisi perempuan di DPRD Kabupaten, meningkat pula frekuensi rapat-rapat selama setahun. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2019, terdapati 20 jenis rapat per tahunnya digelar. Tahun 2016 ada 180 rapat, tahun 2017 ada 171 rapat, tahun 2018 ada 280 rapat, tahun 2019 ada 363 rapat.


Pembaca yang berbudaya, para perempuan itu agaknya bukan sebatas pegawai atau politisi belaka. Tapi juga sosok penggerak, menggerakkan instansi dan konstituennya. Pemikir, memikirkan program berjalan dan jalannya gedung rakyat. Hal itu setidaknya menunjukkan gejala berjuang, berkompetisi, hingga berpolitik, tak melulu selalu menerima dan pasrah terhadap hegemoni wacana kelompok dominan (kaum Adam).


Jelang memasuki tahun kedua pandemi, pencapaian di bidang politik atau bisa juga disebut politik gender dibutuhkan kiprah para perempuan tersebut yang kian luas dan peka zaman. Tak hanya sebatas setara secara hak, melainkan mampu menorehkan jejak politis yang menunjukkan pembelaan terhadap perempuan, keluarga, hingga mencakup kepentingan seluruh masyarakat Mojokerto.




Fendy Hermansyah


Penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Mojokerto


Advertisement
Advertisement
Editor : Imron Arlado

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer