Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Waspadai Modus Baru ’’Bom-boman’’

I
Penulis: Imron Arlado❯
waspadai-modus-baru-bom-boman
waspadai-modus-baru-bom-boman

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kewaspadaan terhadap aksi money politics atau politik uang selama masa tenang jelang pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup) semakin ditingkatkan. Tak sekadar menunggu laporan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto juga terjun langsung mengawasi kerawanan pelanggaran pilkada.


Bahkan, ribuan petugas mulai dari tingkat kecamatan, desa, hingga pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) juga diminta patroli hingga ke perkampungan layaknya petugas kepolisian.  Patroli ini sekaligus untuk mencegah munculnya praktik ’’bom-boman’’ yang masih berpotensi terjadi hingga saat pemungutan.


Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy’at mengatakan, potensi money politics jelang pemungutan suara masih terus ada. Tidak hanya tawaran dari si pemberi uang, tingginya potensi money politics juga tak lepas dari kemauan si penerima uang. Faktor ini justru membuat miris jika praktik tersebut dibiarkan. ’’Tantangan pengawasan money politics hari ini justru ada pada penerimaan oknum pemilih terhadap tawaran uang untuk memilih salah satu calon. Kami berupaya mencegah hal itu terjadi,’’ tegasnya.


Bahkan, Aris mengatakan, modus transaksinya kini semakin canggih dengan berbagai variasi sehingga sulit diidentifikasi. Ia lantas mencontohkan, praktik peredaran voucher sebagai alat transaksi baru atas uang atau barang yang dijanjikan kepada pemilih. Voucher tersebut yang kemudian ditukarkan pasca pemilih mencoblos atau memilih calon tertentu. Pilihan cara ini tak lepas dari strategi mengelabuhi petugas bawaslu yang jauh-jauh hari mengamati potensi pembelian suara.


Termasuk juga upaya memobilisasi massa untuk memilih salah satu calon saat pemungutan berlangsung. Praktik seperti itu yang seharusnya bisa dicegah petugas pengawas mulai dari tingkat atas hingga bawah.  Mengingat ancaman pidana sudah disiapkan bagi siapa pun yang terbukti dengan jelas melakukan tindakan melawan hukum. ’’Contoh tersebut sudah pernah terjadi di daerah lain. Nah, kami mencegah praktik itu terjadi di Mojokerto. Karena pasal 187A Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Serentak sudah tertera jelas. Money politics tidak hanya berbentuk materiil, tapi juga immateriil yang ancaman pidananya 3 sampai 4 tahun dan denda minimal Rp 200 juta, dan maksimal Rp 1 miliar,’’ tegasnya.


Untuk itu, pihaknya telah menginstruksikan seluruh panwascam, panwasdes, hingga PTPS untuk terus berpatroli mengawasi setiap tindakan yang terindikasi pada aksi money politic. Patroli berlaku serentak di semua desa/kelurahan di 18 kecamatan setiap malam selama tiga hari masa tenang. Termasuk saat hari-H pemungutan riskan merusak asas demokrasi.


’’Patroli ini sesuai dengan surat instruksi dari Bawaslu Pusat Nomor S-0822 K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Patroli Pengawasan Anti-Politik Uang pada Masa Tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020,’’ pungkasnya.


Advertisement
Advertisement
Editor : Imron Arlado

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer