
KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Bawaslu Kabupaten Mojokerto terus menyoroti perjalanan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Mojokerto di masa pandemi Covid-19 hingga 5 Desember kedepan. Tidak sekadar mengawasi penerapan protokol kesehatan (prokes), lembaga pengawasan pemilu ini juga memantau setiap kegiatan kampanye yang dijalani tiga paslon,tim pemenangan, dan simpatisan.
Termasuk kampanye melalui jejaring digital di media sosial (medsos) dan dalam jaringan (daring) sebagai alternatif di tengah keterbatasan tatap muka. Tindak pelanggaran kampanye mulai dari hate speech dan black campaign di media digital dinilai berpeluang terjadi, jika tidak segera diawasi. Ancaman pidana hingga diskualifikasi pun tak bisa dielakkan Bawaslu jika ditemukan unsur pelanggaran dalam kampanye media digital.Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto Afidatusholikha menjelaskan, pembatasan tatap muka akibat situasi pandemi Covid-19 memang membuka peluang paslon memilih metode digital saat kampanye. Bahkan, KPU telah membuka pintu paslon berkampanye seluas-luasnya di medsos lewat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)pusat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada Serentak.
Di mana, lanjut Afida, begitu Afidatusholikha akrab disapa, setiap paslon berhak memiliki hingga 20 akun resmi sebagai media kampanye. ’’Maksimal 20 akun. Kumulatif semua jenis medsos, baik Facebook (FB), Instagram (IG), YouTube, Twitter, atau medsos jenis lainnya,’’ tuturnya kemarin. Nah, peluang ini yang turut membuka peluang tingginya tindak pelanggaran kampanye. Kampanye hitam, ujaran kebencian, hingga penyebaran hoaks tak dipungkiri cukup memengaruhi azas pemilihan yang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil). Untuk itu, Bawaslu, tambah Afida, tak segan turun tangan mengawasi setiap konten yang di-upload paslon maupun masyarakat umum.
Sanksi pidana hingga 1,5 tahun penjara menjadi ancaman yang akan dikenakan Bawaslu jika menemukan unsur pelanggaran kampanye di media digital. ’’Pasal 187 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Serentak, sudah mengatur ancaman pidana minimal tiga bulan dan maksimal 18 bulan,’’ tandasnya. Dia berharap akun-akun tersebut dimanfaatkan untuk berkampanye secara sehat, edukatif, dan fair. Sehingga tidak menyudutkan satu sama lain, atau justru menimbulkan kerugian salah satu pihak dan kegaduhan di medsos.
Tidak hanya pidana, ancaman diskualifikasi dari pencalonan juga bisa disempatkan kepada paslon jika kedapatan melanggar aturan kampanye. Khususnya soal iklan kampanye yang dibatasi 14 hari sebelum masa tenang. ’’Kalau upload konten boleh setiap hari selama masa kampanye. Namun, saat beriklan, hanya boleh antara tanggal 22 November sampai 5 Desember,’’ tegasnya.Sementara itu, KPU Kabupaten Mojokerto telah menerima daftar akun medsos dan daring yang disetorkan tiga paslon. Dimana jumlahnya tak sampai 20 akun, baik FB, Twitter, IG, maupun YouTube. ’’Semuanya menyetorkan hanya empat jenis medsos yang diminati masyarakat,’’ ujar Komisioner Divisi SDM, Sosdiklih, dan Parmas KPU Kabupaten Mojokerto Jainul Arifin.
