
BANGSAL, Jawa Pos Radar Mojokerto - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mojokerto menjadi perhatian serius Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karena, potensi mobilisasi abdi negara di kontestasi pilkada sangat tinggi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fakhrudin Asy’at mengatakan, netralitas ASN menjadi salah satu potensi kerawanan yang tinggi di wilayah dengan 18 kecamatan ini. ’’Salah satu titik rawan di pilkada kali ini, dan sudah kita temukan adalah netralitas ASN,’’ katanya.
Dikatakan Aris, meski sudah mendeteksi kerawanan, tetapi ia mengaku belum mendapat satu pun laporan atas keterlibatan ASN di pilkada. ’’Belum. Sama sekali belum ada laporan,’’ tandasnya.
Ia mengharap, ASN tetap berada di tempatnya sebagai pelayan masyarakat. Juga wajib menolak jika dilibatkan untuk kepentingan pilkada. Biasanya, potensi penggerakan ASN dilakukan di lingkaran kekuasaan atau bakal calon yang masih menjadi pejabat daerah. ’’Pesan saya, ASN jangan nakal ya,’’ imbuhnya.
Saat ini, bawaslu memastikan tak akan menutup mata atas laporan yang masuk. Termasuk dugaan keterlibatan ASN di pilkada. Apalagi, saat ini, Bupati Mojokerto Pungkasiadi memastikan akan running di pilkada.
Kepastian itu diperoleh setelah Pung mengantongi rekomendasi tiga partai politik. Yakni, PDI Perjuangan, PKB dan PBB. Total dukungan sebanyak 40 persen dari perolehan kursi di parlemen daerah.
Bawasku juga tak henti-hentinya mengeluarkan warning ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Mojokerto. Surat bernomor 003/K.JI-15/PM.00.02/I/2020 itu ditegaskan, ASN harus netral dan tak terlibat aktif dalam kegiatan politik.
Bukankah saat ini masih belum ada kandidat yang muncul? Komisioner Bawaslu Afidatusolikha mengatakan, netralitas ASN tak hanya pasca tahapan penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, prapenetapan pun, bawaslu tak akan tinggal diam. Nantinya, jika menemukan ASN yang tak netral, maka bawaslu akan melakukan kajian hingga memunculkan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
’’Bawaslu akan membuat kajian dugaan pelanggaran. Kemudian berkirim surat ke KASN, dan menyampaikan hasil kajian bawaslu. Dan, soal sanksi, KASN yang akan menjatuhkan. Termasuk jenis sanksinya,’’ bebernya.
Berbeda jika ASN melakukan pelanggaran saat momen kampanye berlangsung. ASN akan melanggar undang-undang pilkada dan bisa ditangani langsung oleh penegakan hukum terpadu (Gakumdu). ’’Beda lagi jika nanti sudah masuk ke tahapan. Kampanye misalnya. Maka ASN yang ikut kampanye, selain melanggar UU ASN, juga melanggar UU pilkada. Maka, penindakan dan sanksi bisa dilakukan bawaslu berdasar UU Pilkada,’’ tegas Afidah.
Mantan Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto ini menegaskan, imbauan atas netralitas PNS ini sudah disebar ke seluruh OPD di Kabupaten Mojokerto. Karena sanksi nantinya sangat berat, ia sangat berharap, tak satu pun ASN yang melakukan pelanggaran. ’’Prinsipnya, Bawaslu ingin kondusif. Hanya saja, kalau ada pelanggaran, aturan tetap akan kita tegakkan,’’ beber dia.
Ia juga berharap, ASN tetap memperhatikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Di antaranya, dilarang melakukan pendekatan kepada partai politik terkait rencana pengusulan pribadinya sebagai calon kepala daerah, memasang spanduk yang mempromosikan dirinya sebagai calon kepala daerah, dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai calon kepala daerah, hingga terlibat dalam deklarasi parpol.
