
SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pilkada yang akan digelar 9 Desember nanti, berpotensi tak dilakukan serentak. Sejumlah lokasi bisa dilakukan penundaan menyusul pandemi Covid-19 yang tak kunjung mereda.
Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Jainul Arifin, mengatakan, KPU bisa melakukan penundaan pemungutan suara di salah satu lokasi dengan pertimbangan ancaman kesehatan. ’’Kalau di titik itu terjadi ancaman kesehatan, tentu bisa dilakukan penundaan,’’ ujarnya.
Ancaman kesehatan yang dimaksud Jainul yakni zona merah Covid-19. Namun, untuk mengukur keseriusan ancaman, KPU tak mau gegabah. Mereka akan melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19. ’’Kita bukan penentu. Karena, pertimbangan dan kajian teknis, akan dilakukan tim gugus. Mereka yang memiliki keahlian di bidang ini,’’ imbuh dia.
Jika nantinya tim gugus tugas memberikan nilai tak layak, maka KPU pun akan patuh dan menjadwal ulang. Jainul menegaskan, penundaan ini sudah diatur sangat detail dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilgub, Pilbup, dan Pilwali Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.
Saat ini, di Kabupaten Mojokerto, zona merah telah menjamah seluruh kecamatan. Dari 18 kecamatan, Sooko tercatat sebagai wilayah dengan jumlah poistif sebanyak 64 orang. Sedangkan, posisi kedua Bangsal dengan 63 pasien, dan Mojoanyar sebanyak 52 orang.
Meski seluruh kecamatan terpapar Covid-19, namun tak seluruh desa masuk kategori zona merah. ’’Hitungannya KPU adalah desa. Kalau ada desa dengan ancaman gangguan tinggi, maka bisa ditunda,’’ tegasnya.
Seperti kecamatan Sooko. Meski tercatat di data resmi Pemkab Mojokerto sebagai kecamatan dengan jumlah terpapar terbanyak, tetapi dari 15 desa yang ada di wilayah ini, masih terdapat satu desa yang nol penderita. Yakni Wringinrejo.
Sedangkan, Kecamatan Mojoanyar dengan jumlah penderita korona sebanyak 52 orang, tetapi dari 12 desa yang ada, tak satu pun yang tersisa. Semua masuk kategori zona merah.
Sementara itu, saat pemungutan suara nanti, Jainul memastikan, KPU akan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan sangat ketat. Di antaranya, anggota KPPS harus menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (face shield). Pun demikian dengan pemilih. Panitia akan menyedian sarung tangan dan memberikan masker bagi yang tak memakai.
