
KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto - Keberanian Bupati Mojokerto Pungkasiadi menggelar mutasi berdekatan dengan pilkada Jumat (14/2) bukan tanpa sebab. Dia telah memanfaatkan adanya celah aturan yang melarang.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP), Kabupaten Susantoso, mengatakan, pengajuan mutasi atas para pejabat di lingkungan Pemkab Mojokerto telah dilakukan jauh sebelum enam bulan sebelum larangan mutasi digelar.
Ia membeber, pemkab sudah mengusulkan ke Kemendagri tiga hari pasca proses lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) telah rampung. ’’Kita sudah mengajukan sejak 27 Desember 2019. tiga hari setelah kami mengumumkan secara terbuka atas hasil JPTP,’’ ujarnya.
Dari pengajuan itu, Kemendagri baru mengeluarkan jawaban 13 Januari. Surat itu langsung ke meja Gubernur Jatim dan baru diterima Pemkab Mojokerto. Surat bernomor 821.2/661/204/2020 tersebut, tertanggal 23 Januari. ’’Dan, hari ini baru bisa menggelar mutasi,’’ pungkas Susantoso.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aris Fakhrudin As’yat, menilai, bawaslu telah mengeluarkan surat edaran agar pemda tak menggelar mutasi jabatan saat 6 bulan sebelum penetapan paslon yang berlangsung 8 Juli nanti. Jika dihitung mundur, maka batasan enam bulan telah berakhir 8 Januari lalu.
Namun, kata Aris, pemkab memiliki landasan yang kuat untuk menggelar mutasi. Di antaranya, untuk mengisi kekosongan, dan mendapat persetujuan dari Kemendagri. ’’Kami sudah bertemu dengan pemkab. Dan memang sudah lengkap,’’ tambahnya.
Bahkan, kata pria yang akrab disapa Asep ini, pemkab sudah melampirkan seluruh data pengajuan, hingga persetujuan dari Gubernur Jatim. ’’Semua sudah lengkap. Jadi, saya melihat, tidak ada unsur yang dilanggar,’’ pungkas Aris.
Awal Januari lalu, Bawaslu mengeluarkan surat edaran bernomor 321/K.JI-15/PM.00.02/1/2020. Tertanggal 2 Januari, bawaslu menekankan pencegahan atas potensi pelanggaran yang muncul selama tahapan pilkada berlangsung. Termasuk proses pelantikan dan mutasi pejabat di internal pemkab yang dianggap rentan muncul konflik kepentingan.
Larangan tersebut juga tertera di UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Dalam regulasi itu ditegaskan, kepala daerah dilarang membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Sementara, saat ini, Pung sendiri tengah berniat running di pilkada nanti.
