
KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Ancaman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menghentikan tahapan pilkada rupanya menuai hasil. Pemkab Mojokerto memastikan, anggaran yang sudah dialokasikan kepada lembaga penyelenggara pemilu ini, dalam waktu dekat sudah bisa dicairkan.
Bupati Mojokerto Pungkasiadi saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Mojokerto menegaskan, tahapan pilkada tak akan terhenti. Menyusul, adendum atau perubahan perjanjian nota perjanjian hibah daerah (NPHD) sudah rampung. Ia sudah meneken surat adendum yang baru.
Pung menegaskan, pemda tak memiliki niat sedikit pun untuk mengganjal anggaran pilkada. Terganjalnya proses pencairan penyelenggara pemilu tersebut disebabkan terjadinya kesalahan di perjanjian hibah. ’’Sekarang sudah selesai. Sudah saya teken,’’ ungkapnya usai melantik puluhan pejabat di lingkungan Pemkab Mojokerto, kemarin.
Dengan persetujuan kepala daerah, kata Pung, maka anggaran KPU senilai Rp 52 miliar dan anggaran Bawaslu sebesar Rp 11,2 miliar segera cair. ’’Tidak mungkin kalau tidak cair. Itu kan sudah dianggarkan. Pasti cair,’’ tambah orang nomor satu di pemkab ini. Pasca dilakukan penandatanganan Pung, dokumen adendum NPHD langsung dikirim ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Sementara itu, BPKAD berjanji akan segera memproses anggaran untuk kebutuhan tahapan pilkada bagi KPU dan Bawaslu. Bahkan, anggaran dimungkinkan sudah bisa masuk ke rekening penyelenggara pemilu itu lebih cepat dari rencana awal, pada Senin (17/2). ’’Kalau tidak ada kendala, Sabtu (15/2), sudah masuk ke rekening. Tapi, paling lambat, Senin lah,’’ kata Sekretaris BPKAD Kabupaten Mojokerto Arif Munandar.
Ia pun kembali menegaskan, pemda hanya mengikuti aturan yang berlaku. Gagalnya pencairan yang dilakukan di awal tahun disebabkan terjadinya kesalahan penulisan dalam nota perjanjian.
Penandatanganan NPHD yang dilakukan pemda dan penyelenggara pemilu awal Oktober lalu, terjadi kesalahan yang sangat fatal. Yakni, salah ketik di besaran anggaran pencairan tahap ketiga. Dengan salah ketik itu, maka KPU akan mengalami pengurangan anggaran kisaran Rp 800 juta.
KPU Kabupaten Mojokerto menerima hibah pilkada senilai Rp 52 miliar. Anggaran ini dicairkan sebanyak empat tahap. Dengan rincian, di tahun 2019, KPU mendapat anggaran Rp 100 juta. Sedangkan di tahun 2020, tahap pertama sebesar 50 persen, tahap kedua 40 persen, dan tahap ketiga senilai 10 persen.
Ploting anggaran yang sudah jelas, rupanya tak kunjung membuat KPU menerima anggaran. Sementara, tahapan pilkada terus berjalan. Agenda terdekat, KPU harus melakukan verifikasi faktual atas dukungan para calon independen. Pemda beralasan, pencairan yang tak kunjung dilakukan itu, karena kurangnya syarat administrasi yang belum dilengkap. Di antaranya, laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan anggaran Rp 100 juta yang telah dikeluarkan pemda di akhir tahun 2019 lalu. Tak hanya itu. Kesalahan penulisan nominal anggaran di dokumen NPHD juga menjadi salah satu ganjalan.
