
KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Bupati Mojokerto Pungkasiadi menjadi kunci keberlanjutan tahapan pilkada 2020 nanti. Karena dokumen addendum nota perjanjian hibah daerah (NPHD) telah disorong di meja orang nomor satu di pemda tersebut. Addendum atau perubahan perjanjian yang dilakukan antara Pemkab Mojokerto dan KPU itu, menyusul terjadinya kesalahan besaran anggaran saat pencairan tahap III, sebesar 10 persen.
Dengan kesalahan itu, maka KPU akan mengalami pengurangan anggaran hingga Rp 800-an juta. ’’Surat sudah selesai. Dan sudah ditandatangani sekdakab. Sekarang sudah ada di meja bupati,’’ kata seorang pejabat di lingkungan Pemkab Mojokerto, kemarin sore. Proses addendum memang cukup berbelit. Selain harus ditandatangani bupati, perjanjian itu juga harus melalui meja sekretaris daerah (sekda), Herry Suwito.
Sementara itu, Sekretaris Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Aris Munandar membenarkan jika dokumen perubahan NPHD tersebut sudah di meja bupati. Nantinya, BPKAD akan menunggu turunnya persetujuan bupati, lalu segera memproses pencairan anggaran yang dibutuhkan. ’’Kalau kami tidak lama. Kalau besok (Jumat 14/2) sudah turun, paling Senin sudah masuk ke rekening KPU,’’ tandasnya.
Selain KPU, kata Arif, anggaran Bawaslu Kabupaten Mojokerto juga mengalami nasib serupa. ’’Juga masih menunggu proses. Paling lambat minggu depan sudah bisa cair,’’ tandasnya. Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Achmad Arif menegaskan, KPU Kabupaten Mojokerto sudah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Jatim atas persoalan anggaran yang tengah dihadapinya tersebut.
Saat komunikasi terakhir, kata Arif, KPU Jatim juga menyetujui pengusulan pemberhentian tahapan yang tengah berjalan. ’’Kalau KPU sudah klir. Tidak ada anggaran, pasti akan dihentikan,’’ jelas dia. Tetapi, menghentikan pilkada bukan dilakukan KPU Kabupaten Mojokerto. Melainkan dilakukan langsung oleh KPU RI. ’’Kami sangat berharap, bisa segera melanjutkan proses tahapan. Karena sudah sangat mendesak,’’ katanya.
Mendesaknya kebutuhan anggaran itu, diantaranya untuk verifikasi dukungan bakal cabup-cawabup dari jalur independen. KPU akan membuka penyerahan dukungan sejak 19 Februari dan berakhir 23 Februari nanti. Sebelumnya, KPU Kabupaten Mojokerto mengancam bakal menghentikan tahapan pilkada. Keputusan itu diambil lantaran pemda tak kunjung mencairkan anggaran yang telah disepakati dalam NPHD tahun 2019. Sementara, saat ini, KPU tengah membutuhkan anggaran yang mendesak.
Pemda beralasan, pencairan yang tak kunjung dilakukan itu karena kurangnya syarat administrasi yang belum dilengkap. Di antaranya, laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan anggaran Rp 100 juta yang telah dikeluarkan pemda di akhir tahun 2019 lalu. Tak hanya itu, kesalahan penulisan nominal anggaran di dokumen NPHD juga menjadi salah satu ganjalan.
