
MOJOANYAR, Jawa Pos Radar Mojokerto – DPC PPP Kabupaten Mojokerto dinilai melanggar etika dalam berpolitik. Dikhawatirkan, berubahnya hasil rapat pimpinan cabang (rapimcab) menjadi preseden buruk bagi partai yang berasaskan Islam tersebut.
Hal itu diungkapkan Ketua Tim Pemenangan Ikfina Fahmawati-Muhammad Al Barra (Ikbar), Agus Basuki, Jumat (7/2). ’’Saya melihat, DPC PPP sudah melanggar etika berpolitik,’’ katanya.
Namun, Agus mengakui politik DPC PPP memiliki nilai estetika yang tinggi. ’’Tentunya, estetika tidak bisa mengesampingkan etika. Ini perlu menjadi perhatian bersama,’’ tambah Agus.
Bagi Ikbar, masuknya nama Pungkasiadi dalam usulan mendapat rekomendasi PPP, tak sesuai aturan di tubuh partai. Selain melanggar tata tertib, penyisipan figur Pung juga tidak mencerminkan sikap yang fair. ’’Kalau pertandingan, ini jelas-jelas tidak fair play. Kami sangat menyayangkan,’’ beber mantan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto tersebut.
Tatib dalam rapimcab, kata dia, kandidat yang berhak diusulkan dan mendapatkan rekomendasi adalah mereka yang menyampaikan visi misi di depan pimpinan pengurus cabang. Sementara, saat rapimcab digelar, incumben Pungkasiadi, hanya diwakilkan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mojokerto, Yuni Sri Erdiana.
Pungkasiadi mendadak masuk dalam daftar kandidat yang bakal menerima rekom partai dengan 5 kursi di DPRD Kabupaten Mojokerto. Namanya mendadak muncul meski tak pernah mencuat saat rapimcab berlangsung, 1 Februari lalu. Ketika itu, dari 18 PAC PPP, hanya menelurkan dua nama. Yakni, Ikfina Fahmawati-Muhammad Al Barra dengan perolehan 14 suara, dan Yoko Priyono-Choirunnisa dengan 4 suara.
Terpisah, Sekretaris Tim Penjaringan DPC PPP Kabupaten Mojokerto Akhnu Affandi, mengatakan, tak ada tatib dan AD/ART yang dilanggar selama proses rapimcab berlangsung. Menurut dia, semua sudah sesuai dengan aturan partai. ’’Tidak ada tatib yang menyebut pasangan calon yang bisa diusulkan adalah mereka yang sudah berpasangan. Semua calon, asalkan memenuhi kriteria dan persyaratan,” katanya.
Jika ketidakhadiran Pung saat rapimcab dipersoalkan, kata Akhnu, juga terdengar ganjil. Karena, sejak awal, penyampaian visi misi kandidat, bisa dilakukan langsung oleh kandidat yang bersangkutan atau dilakukan oleh delegasi. ’’Nah, Pak Pung menyampaikan melalui utusannya,’’ papar Akhnu.
Bagi dia, masuknya Pung dalam usulan DPC PPP, sekadar mengakomodir semua suara yang muncul dari seluruh unsur partai. Karena, suara yang masuk tidak hanya berasal dari unsur PAC. Melainkan dari unsur DPC, Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) dan Majelis Syariah Cabang (MSC).
Sebelumnya, bantahan juga muncul dari Ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto Kusairin. Ia menolak jika disebut telah melakukan pelanggaran di rapat tertinggi partai di tingkat cabang tersebut. Semisal munculnya Pung dalam salah satu usulan penerima rekom PPP. Sehingga, jika terdapat indikasi pelanggaran, biar induk partai yang memberikan sanksi. ’’Silakan ke Mahkamah Partai,’’ tegasnya.
