
MOJOANYAR, Jawa Pos Radar Mojokerto – Munculnya nama Pungkasiadi di deretan usulan kandidat pemegang rekomendasi DPC PPP memunculkan polemik di dalam internal partai berlambang Kakbah ini. Di antaranya, datang dari pihak yang mengklaim dari majelis pertimbangan partai (MPC). Unsur partai ini menilai, nama Pung yang mendadak masuk dalam usulan dianggap ilegal atau cacat hukum.
Hal itu ditegaskan Ketua MPC DPC PPP Kabupaten Mojokerto Syamsul Huda kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, Rabu (5/2). Menurut dia, DPC sudah mengkhianati hasil rapat pimpinan cabang (rapimcab) yang digelar di Puncak Trawas, Kecamatan Trawas, akhir pekan lalu. ’’Harusnya hanya ada dua pasangan saja yang diusulkan. Bukan tiga nama,’’ tegas dia.
Mantan sekretaris DPC PPP Kabupaten Mojokerto ini menjelaskan, dalam rapimcab itu, hanya menghasilkan dua kandidat yang seharusnya diusulkan ke tingkat DPP melalui DPW. Kedua bakal paslon itu adalah Ikfina Fahmawati-Muhammad Al Barra (Ikbar) dan Yoko Priyono-Choirunnisa (nisa). Namun, munculnya Pung di tengah jalan dan diklaim mengantongi dukungan dari tiga unsur partai, dinilai Syamsul, hanya akal-akalan semata. ’’Saya sebagai ketua MPC, saya tidak pernah memberikan dukungan. Itu hanya klaim saja,’’ ungkapnya.
Ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto Kusairin, kata Syamsul, dianggap telah menyalahi aturan partai. Karena tidak menjalankan rapimcab sesuai tatib dan AD/ART partai. ’’Di tatib, sudah sangat jelas. Ada banyak unsur yang memiliki hak suara. Tetapi, salah satu pasal yang telah dilanggar adalah tatib rapimcab pasal 5,” tandasnya. Dia menegaskan, di pasal ini sebutkan, terdapat 5 unsur yang memiliki suara. Yakni, pengurus harian, majelis partai, DPC, fraksi, dan kandidat.
Akan tetapi, lanjut dia, saat rapimcab berlangsung, justru hanya satu unsur saja yang dimintai suara, yakni 18 PAC. ’’Dan, hasil rapimcab, tidak dilakukan pembacaan dan pengesahan calon terpilih oleh panitia,’’ tambah Syamsul. Dia kembali menegaskan, munculnya Pungkasiadi dalam usulan, jelas-jelas mengingkari hasil rapimcab. Padahal, rapimcab merupakan keputusan tertinggi yang harus dipatuhi seluruh kader PPP di tingkat daerah.
’’Siapa yang mengubah hasil rapimcab, maka DPC PPP Kabupaten Mojokerto tidak taat kepada AD/ART partai,’’ imbuh dia. Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto Kusairin membantah telah melanggar tatib atau AD/ART partai. Semua yang telah dilakukan sudah sesuai dengan aturan partai. Masuknya Pung dalam usulan mendapat rekom PPP ini, jelas Kusairin, karena memperoleh dukungan dari majelis dan DPC. Dan, dukungan itu bukan bersumber dari PAC. ’’Begini. Ke-18 PAC yang ada di Kabupaten Mojokerto, itu nilai suaranya hanya satu. Sama dengan suara DPC yang berjumlah 20 orang. Juga satu suara. Dan, Pak Pung, mendapat suara selain unsur PAC. Sehingga tidak ada yang salah dari hasil rapimcab,’’ tandasnya.
Jika yang dipersoalkan adalah ketidakhadiran Pung saat rapimcab, dikatakan Kusairin, juga tak beralasan. Karena meski tak hadir, namun seluruh persyaratan administrasi sudah lengkap. Dan, Pung juga mengirim mandat ke sekretaris DPC PDIP, Yuni Sri Erdiana. ’’Syarat yang kami pasang adalah menyampaikan visi misi. Nah, kalau yang hadir bukan calon, bukan berarti tidak menyampaikan,’’ katanya.
Ketua Fraksi PAPI DPRD Kabupaten Mojokerto ini, justru berbalik mempertanyakan status Syamsul yang mengaku sebagai ketua MPC DPC PPP. ’’Yang bersangkutan bukan ketua MPC. Dulu, memang iya. Tapi, di kepengurusan Djan Faridz. Sekarang tidak ada di struktur. Mungkin ia seorang petualang,’’ pungkasnya sembari terkekeh.
