
KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Realisasi kenaikan penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa di Kabupaten Mojokerto berpotensi menghabiskan seluruh Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD). Khususnya, bagi desa yang memiliki jumlah perangkat desa lebih dari sepuluh orang.
Selain kenaikan Siltap setara pegawai negeri sipil (PNS) golongan IIA, pagu ADD yang tak banyak berubah dari tahun sebelumnya juga menjadi faktor utama tingginya penyerapan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran gaji pembantu kades telah diatur secara rinci. Dimulai dari kades yang berhak mendapat gaji minimal Rp 2,4 juta per bulan. Lalu, sekdes berhak memperoleh Siltap minimal Rp 2,2 juta per bulan.
Pun demikian juga perangkat desa yang menerima gaji minimal Rp 2 juta atau setara gaji PNS golongan IIA. Besaran itu pun mau tak mau mempengaruhi penghitungan ADD yang sudah ditetapkan. Di mana, pembagian ADD untuk siltap berpotensi melebihi batas maksimal 60 persen. Bahkan, berpotensi menguras seluruh ADD selama setahun bagi desa yang memiliki perangkat lebih dari sepuluh orang.
Memang, untuk menggaji perangkat selama setahun, pihak desa harus mengeluarkan minimal Rp 242 juta. ’’Kita tidak bisa mengelak dari PP Nomor 11 Tahun 2019. Bahkan, dalam PP itu, bahasanya hanya batas minimal, berarti bisa lebih dari yang ditetapkan,’’ tutur Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto, kemarin.
Ardi lantas mencontohkan desa dengan perangkat terbanyak di Kabupaten Mojokerto, yakni Desa Simbaringin, Kecamatan Kutorejo. Desa ini memiliki sebelas dusun dengan 19 orang perangkat desa. Artinya, lanjut dia, untuk Siltap saja, Pemdes Simbaringin wajib mengeluarkan Rp 515 juta dalam setahun. Padahal, pagu ADD yang didapat Desa Simbaringin selama tahun 2020 ini Rp 503 juta atau kurang Rp 12 juta.
Nah, untuk mengatasi kekurangan itu, Ardi mengaku sudah memberikan solusinya. Yakni, bisa dialokasikan lewat sumber lain selain dana desa (DD). ’’Di pasal 81 ayat 3 juga dijelaskan, alokasi yang bisa dijadikan sumber Siltap. Yang penting bukan dari DD,’’ tambahnya. Kendati demikian, kebijakan kenaikan gaji perangkat diyakini tak banyak mengganjal proses pemerintahan desa. Pasalnya, pemda sudah mengalokasikan ADD hingga Rp 135 miliar. Angka ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 122 miliar.
