alexametrics
24.8 C
Mojokerto
Friday, May 27, 2022

Kegiatan Kampanye Pilwali Telan Anggaran Tertinggi Rp 2,6 M

MOJOKERTO – Ketua KPU Kota Mojokerto Saiful Amin Sholihin, menyatakan, anggaran senilai Rp 13,9 miliar ini sudah sesuai dengan penghitungan kebutuhan selama tahapan pilwali. Realisasi penggunaannya, terbagi atas tahapan pencalonan, pendaftaran, sosialiasi, pengadaan barang dan jasa, pengadaan bahan kampanye (BK), kegiatan kampanye, dan honorarium penyelanggara pilkada.

Seperti, pemberian honorarium petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) tingkat kelurahan selama 8 bulan, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). ’’Dibanding pilwali tahun 2013 lalu, anggaran pilwali di 2018 ini memang naik dua kali lipat,’’ kata Amin. ’’Salah satu pertimbangannya adalah masalah kenaikan (disparitas) harga-harga barang dan jasa,’’ imbuhnya.

Dia menyebutkan, pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada 27 Juni 2018 nanti, KPU bakal menyediakan 218 tempat pemungutan suara (TPS). Tersebar di 18 kelurahan di tiga kecamatan. Dengan ketentuan, setiap TPS terdiri atas 7 orang petugas KPPS dan 2 anggota linmas (Hansip). Namun, jumlah ini menurun dibanding pilwali 2013 lalu yang mencapai 326 TPS. ’’Sebab, kita memaksimalkan jumlah pemilih di setiap TPS, maksimal hanya 500 pemilih,’’ tegas Amin.

Baca Juga :  Surga Kecil di Selat Bali

Rosidi Idhom, komisioner divisi keuangan, umum dan logistik, menambahkan, terdapat beberapa pos anggaran yang nilainya relatif tinggi. Pos-pos itu di antaranya, sosialiasi, penyuluhan dan bimbingan teknis (bimtek) Rp 1,6 miliar. Pelaksanaan kegiatan kampanye Rp 2,6 miliar, honorarium penyelenggara (adhoc) Rp 2,1 miliar dan honorarium kelompok kerja (pokja) pemilihan Rp 1,5 miliar. ’’Yang tertinggi memang ada di pos honorarium, kegiatan kampanye, sosialiasi, penyuluhan dan bimtek,’’ tegasnya.

Namun, dia tidak menampik, penyerapan kebutuhan anggaran lain tak kalah tinggi juga ada di pos operasional perkantoran. Seperti pelayanan administrasi perkantoran Rp 719 juta dan perjalanan dinas Rp 944 juta. ’’Total kebutuhan kita di tahun 2017 ini ada sekitar Rp 2 miliar,’’ pungkasnya.

Baca Juga :  Hobi Diecast Fotografi, Demi Hasil Jepretan, Rela Dlosoran di Jalan

MOJOKERTO – Ketua KPU Kota Mojokerto Saiful Amin Sholihin, menyatakan, anggaran senilai Rp 13,9 miliar ini sudah sesuai dengan penghitungan kebutuhan selama tahapan pilwali. Realisasi penggunaannya, terbagi atas tahapan pencalonan, pendaftaran, sosialiasi, pengadaan barang dan jasa, pengadaan bahan kampanye (BK), kegiatan kampanye, dan honorarium penyelanggara pilkada.

Seperti, pemberian honorarium petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) tingkat kelurahan selama 8 bulan, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). ’’Dibanding pilwali tahun 2013 lalu, anggaran pilwali di 2018 ini memang naik dua kali lipat,’’ kata Amin. ’’Salah satu pertimbangannya adalah masalah kenaikan (disparitas) harga-harga barang dan jasa,’’ imbuhnya.

Dia menyebutkan, pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada 27 Juni 2018 nanti, KPU bakal menyediakan 218 tempat pemungutan suara (TPS). Tersebar di 18 kelurahan di tiga kecamatan. Dengan ketentuan, setiap TPS terdiri atas 7 orang petugas KPPS dan 2 anggota linmas (Hansip). Namun, jumlah ini menurun dibanding pilwali 2013 lalu yang mencapai 326 TPS. ’’Sebab, kita memaksimalkan jumlah pemilih di setiap TPS, maksimal hanya 500 pemilih,’’ tegas Amin.

Baca Juga :  Solusi Bagi Hijabers, French Balayage Makin Banyak Digandrungi

Rosidi Idhom, komisioner divisi keuangan, umum dan logistik, menambahkan, terdapat beberapa pos anggaran yang nilainya relatif tinggi. Pos-pos itu di antaranya, sosialiasi, penyuluhan dan bimbingan teknis (bimtek) Rp 1,6 miliar. Pelaksanaan kegiatan kampanye Rp 2,6 miliar, honorarium penyelenggara (adhoc) Rp 2,1 miliar dan honorarium kelompok kerja (pokja) pemilihan Rp 1,5 miliar. ’’Yang tertinggi memang ada di pos honorarium, kegiatan kampanye, sosialiasi, penyuluhan dan bimtek,’’ tegasnya.

Namun, dia tidak menampik, penyerapan kebutuhan anggaran lain tak kalah tinggi juga ada di pos operasional perkantoran. Seperti pelayanan administrasi perkantoran Rp 719 juta dan perjalanan dinas Rp 944 juta. ’’Total kebutuhan kita di tahun 2017 ini ada sekitar Rp 2 miliar,’’ pungkasnya.

Baca Juga :  Bupati Peringati Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/