alexametrics
24.8 C
Mojokerto
Saturday, May 28, 2022

Kekosongan Kursi Wawali Mojokerto di Era Kolonial

KEKOSONGAN 8 Oktober 2021 lalu. Kondisi ini, juga pernah terjadi di masa kolonial. Jabatan orang nomor dua di lingkup Pemkot Mojokerto sempat dibiarkan tidak terisi lantaran dinamika politik yang terjadi antara pemerintahan Belanda dan kalangan pejabat bumiputra.

Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq mengungkapkan, jabatan burgemeester atau wali kota mulai dikenal setelah Kota Mojokerto resmi berstatus gemeente atau pemerintahan kota di tahun 1918. Namun, di era pemerintahan Belanda saat itu, Kota Mojokerto diterapkan sistem pemerintahan Europesche Bestuur.

Sehingga, hanya orang berdarah Eropa saja yang boleh menduduki  kursi jabatan tertinggi di lingkup Gemeente Mojokerto. ”Jenjang tertinggi dari pemerintahan kota adalah burgemeester atau wali kota,” tandasnya.

Selain itu, juga terdapat posisi loco-burgemeester alias wawali yang juga hanya diperuntukkan bagi pejabat Belanda maupun orang asing berkebangsaan Benua Biru lainnya. Namun, terbatasnya jumlah orang golongan Eropa kala itu memberi kesempatan bagi warga pribumi untuk masuk ke dalam struktur pemerintahan. ”Tapi peluang pribumi di perangkat pemerintahan Eropa hanya pada posisi staf saja,” ujarnya.

Baca Juga :  Pengisian Wawali Mandek

Pria yang akrab disapa Yuhan ini menyebut, kalangan bumiputra sedianya pernah memiliki kesempatan untuk menduduki kursi jabatan lebih tinggi di Pemkot Mojokerto. Harapan itu datang pada tahun 1932. Sebab, di dekade awal Pemkot Mojokerto itu terjadi kekosongan jabatan wawali.

Lowongnya kursi loco-burgemeester tersebut, tutur Yuhan, gemeenteraad  atau DPRDKota Mojokerto mendesak pemkot untuk segera melakukan pengisian jabatan wawali. Selain itu, anggota legislatif juga mengusulkan agar jabatan yang sedang lowongitu bisa diisi dari orang pribumi.

Dewan mengusulkan Raden Panji Soeroso yang dinilai layak menduduki kursi Loco-burgemeester Mojokerto. Selain menjadi anggota paling senior di DPRD Kota Mojokerto, politikus Partai Indonesia Raya (Parindra) itu juga sebagai anggota dewan Provinsi Jatim dan Volksraad atau Dewan Rakyat.

Baca Juga :  Upgrade Audio, Prestise di Ruang Bagasi

Tapi, terang Yuhan, usulan dewan kota yang beranggotakan dari unsur pribumi tersebut tidak mendapat respons dari pemerintah kolonial. ”Karena Belanda menginginkan kedudukan Wakil Wali Kota Mojokerto tetap diberikan pada orang Eropa,” tandas Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Dewan Kebudayaan Daerah (DKD) Kota Mojokerto ini.

Karena merasa tidak mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Belanda, para anggota DPRD kemudian mengancam untuk mengundurkan diri dari anggota legislatif. Dia mengatakan, langkah wakil rakyat tersebut juga mendapat dukungan dari masyarakat Kota Mojokerto yang menginginkan ada perwakilan bumiputra di pemerintahan. ”Polemik tentang pengisian jabatan itu kemudian menyebabkan kekosongan kursi Wakil Wali Kota Mojokerto,” tandas Yuhan. (ram/ron)

 

KEKOSONGAN 8 Oktober 2021 lalu. Kondisi ini, juga pernah terjadi di masa kolonial. Jabatan orang nomor dua di lingkup Pemkot Mojokerto sempat dibiarkan tidak terisi lantaran dinamika politik yang terjadi antara pemerintahan Belanda dan kalangan pejabat bumiputra.

Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq mengungkapkan, jabatan burgemeester atau wali kota mulai dikenal setelah Kota Mojokerto resmi berstatus gemeente atau pemerintahan kota di tahun 1918. Namun, di era pemerintahan Belanda saat itu, Kota Mojokerto diterapkan sistem pemerintahan Europesche Bestuur.

Sehingga, hanya orang berdarah Eropa saja yang boleh menduduki  kursi jabatan tertinggi di lingkup Gemeente Mojokerto. ”Jenjang tertinggi dari pemerintahan kota adalah burgemeester atau wali kota,” tandasnya.

Selain itu, juga terdapat posisi loco-burgemeester alias wawali yang juga hanya diperuntukkan bagi pejabat Belanda maupun orang asing berkebangsaan Benua Biru lainnya. Namun, terbatasnya jumlah orang golongan Eropa kala itu memberi kesempatan bagi warga pribumi untuk masuk ke dalam struktur pemerintahan. ”Tapi peluang pribumi di perangkat pemerintahan Eropa hanya pada posisi staf saja,” ujarnya.

Baca Juga :  Cahaya Jadi Sesuatu Yang Fundamental dalam Ilmu Fotografi

Pria yang akrab disapa Yuhan ini menyebut, kalangan bumiputra sedianya pernah memiliki kesempatan untuk menduduki kursi jabatan lebih tinggi di Pemkot Mojokerto. Harapan itu datang pada tahun 1932. Sebab, di dekade awal Pemkot Mojokerto itu terjadi kekosongan jabatan wawali.

Lowongnya kursi loco-burgemeester tersebut, tutur Yuhan, gemeenteraad  atau DPRDKota Mojokerto mendesak pemkot untuk segera melakukan pengisian jabatan wawali. Selain itu, anggota legislatif juga mengusulkan agar jabatan yang sedang lowongitu bisa diisi dari orang pribumi.

- Advertisement -

Dewan mengusulkan Raden Panji Soeroso yang dinilai layak menduduki kursi Loco-burgemeester Mojokerto. Selain menjadi anggota paling senior di DPRD Kota Mojokerto, politikus Partai Indonesia Raya (Parindra) itu juga sebagai anggota dewan Provinsi Jatim dan Volksraad atau Dewan Rakyat.

Baca Juga :  Gandeng Mantan Kades, Purwo Kian Pede

Tapi, terang Yuhan, usulan dewan kota yang beranggotakan dari unsur pribumi tersebut tidak mendapat respons dari pemerintah kolonial. ”Karena Belanda menginginkan kedudukan Wakil Wali Kota Mojokerto tetap diberikan pada orang Eropa,” tandas Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Dewan Kebudayaan Daerah (DKD) Kota Mojokerto ini.

Karena merasa tidak mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Belanda, para anggota DPRD kemudian mengancam untuk mengundurkan diri dari anggota legislatif. Dia mengatakan, langkah wakil rakyat tersebut juga mendapat dukungan dari masyarakat Kota Mojokerto yang menginginkan ada perwakilan bumiputra di pemerintahan. ”Polemik tentang pengisian jabatan itu kemudian menyebabkan kekosongan kursi Wakil Wali Kota Mojokerto,” tandas Yuhan. (ram/ron)

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/