Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Anggap Anggaran Pilbup Gemuk

I
Penulis: Imron Arlado❯
dewan-anggap-anggaran-pilbup-gemuk
dewan-anggap-anggaran-pilbup-gemuk

Porsi anggaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Mojokerto Tahun 2020 dinilai terlalu gemuk. Kalangan dewan bakal menggali rujukan penganggaran pilkada daerah lain, agar dapat menilai anggaran pilkada kabupaten secara objektif.


Porsi anggaran penyelenggaraan pilkada, khususnya bagi KPU kabupaten mencapai Rp 52 miliar lebih. Ploting itu memang lebih kecil dibanding usulan awal dari instansi penyelenggara pilkada. Awalnya, usulannya mencapai Rp 74 miliar. Belakangan, besaran anggaran pilkada itu menyusut setelah ada sejumlah pengurangan pos anggaran hingga penyesuaian ketentuan penganggaran.


Meski begitu, besaran Rp 52 miliar ini dirasakan masih terlampau besar. Terlebih, dalam R-APBD 2020, postur anggarannya lebih rendah dari tahun 2019. Disebut-sebut, soal besarnya ploting anggaran penyelenggaraan pilkada tersebut tengah menjadi fokus pemikiran kalangan dewan.


Tarikannya, berupa korelasi besarnya anggaran dengan rencana kegiatan yang dilakukan. Juga, kaitannya dengan neraca keuangan daerah. ’’Setelah hasil konsultasi ke Pemprov Jatim, memang ada anjuran dari sana untuk mengkaji lagi (soal anggaran pilkada),’’ ujar Rindahwati, wakil ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto.


Meski begitu, pihaknya mengaku enggan terburu-buru. Lantaran, komisinya tengah menghimpun data dan perhitungan penyelenggaraan pilkada di daerah lain. Tujuannya, agar dapat dikomparasikan dengan ploting milik Kabupaten Mojokerto di R-APBD 2020.


Sedianya, ada beberapa daerah yang bakal disasar studi belajar tersebut. Di antaranya, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Pasuruan. Kedua daerah itu, ditaksir memiliki kemiripan kondisi dengan Kabupaten Mojokerto. Seperti dari sisi jumlah penduduk, DPT (daftar pemilih tetap), jumlah tempat pemungutan suara (TPS), dan komponen pembentuk anggaran pilkada lainnya.


Rindahwati berharap, dewan dapat mengantongi data yang komprehensif. Sehingga, mengetahui kemampuan untuk menilai ploting anggaran penyelenggaran pilkada secara objektif. ’’Kami ingin yang komprehensif. Yakni, dengan belajar dari anggaran pilkada di daerah lain,’’ tukasnya.


Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto Winajat, menambahkan, salah satu bahasan komisinya yang diangkat dalam rapat dengar pendapat dengan OPD terkait, yakni soal penganggaran penyelenggaraan pilkada. Pihaknya bakal menggali rujukan penganggaran pilkada lebih detail lagi.


Utamanya, ke daerah yang direkomendasi pemprov yang dapat digunakan referensi. ’’Dari hasil konsultasi ke Biro Hukum Sekdaprov, anggaran pilkada di kabupaten diketahui terlalu tinggi, kalau dibandingkan daerah lain. Seperti Kediri,’’ tambah politisi Golkar ini.


Advertisement
Advertisement
Editor : Imron Arlado

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer