
SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto belum menentukan besaran honorarium penyelenggara pemilu ad hoc di tingkat kecamatan hingga tempat pemungutan suara (TPS). Lembaga ini masih menghitung ulang lantaran anggaran hibah yang dikeluarkan pemda hanya Rp 52 miliar.
Sekretaris KPU Kabupaten Mojokerto Heru Kendoyo, mengatakan, penetapan besaran honor bagi penyelenggara seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), masih belum tuntas. ’’Masih kita rumuskan. Karena, formula berubah semua,’’ jelasnya.
Formula yang berubah, kata Heru, disebabkan turunnya surat Kementerian Keuangan dan Peraturan KPU atas kenaikan honor para penyelenggara pemilu ad hoc. Namun, jika mengacu dua regulasi itu, maka potensi kekurangan anggaran kian besar.
Heru menyebut, dengan aturan baru, kebutuhan honorarium saja akan menelan anggaran sebesar Rp 34 miliar. ’’Padahal, kalau pakai formula lama, hanya butuh Rp 24 miliar. Terjadi kekurangan sampai Rp 10 miliar,’’ tambah dia.
Melonjaknya kebutuhan honor itu, disebabkan kenaikan yang sangat signifikan. Di pemilu 2018 lalu, PPK yang sebelumnya Rp 1,8 juta untuk ketua, naik menjadi Rp 2,2 juta. Sedangkan, anggota PPK menjadi Rp 1,9 juta dari sebelumnya Rp 1,6 juta.
Di tingkat PPS dari sebelumnya Rp 900 ribu, naik menjadi Rp 1,2 juta. Sedangkan anggota menjadi Rp 1 juta dari sebelumnya Rp 850 ribu.
KPPS yang selama ini dihonor Rp 550 ribu naik menjadi Rp 1 juta. Dan anggota KPPS, dari Rp 500 ribu menjadi Rp 850 ribu. Untuk petugas pengamanan tempat pemungutan suara (Pam TPS), dari Rp 400 ribu naik menjadi Rp 600 ribu. ’’Di Kabupaten Mojokerto, tidak mungkin bisa dinaikkan sesuai Kemenkeu,’’ jelas Heru.
Jika dipaksa harus naik, maka Naskah Penjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah diteken sebesar Rp 52 miliar, harus ditambah hingga Rp 10 miliar. ’’Meski pun tidak bisa maksimal, tapi tetap akan kita usahakan naik. Paling tidak Rp 50 ribu atau Rp 100 ribu dari pemilu,’’ tegas dia.
Heru menerangkan, KPU tak hanya disibukkan dengan honorarium para penyelenggara ad hoc. Namun, ia juga harus memilikirkan biaya operasional hingga logistik selama proses pemilu berlangsung.
