Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggota DPRD Dilarang Pakai Kaus

I
Penulis: Imron Arlado❯
anggota-dprd-dilarang-pakai-kaus
anggota-dprd-dilarang-pakai-kaus

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto - Peraturan tata tertib (tatib) DPRD Kabupaten Mojokerto bakal lebih ketat dan disiplin. Seperti halnya penyelenggaraan rapat paripurna, maksimal diberi toleransi waktu 30 menit mundur dari jadwal. Upaya pengetatan dan penegasan tatib yang berimplikasi terhadap disiplin anggota dewan ini sedianya tertuang dalam peraturan dewan tentang tatib anggota dewan.


Awal pekan ini, rancangan tatib itu rampung dilakukan pembahasan. Bahkan, ditetapkan bersama agar diusulkan pengesahannya ke Pemprov Jatim. Sejumlah poin tambahan yang dimasukkan dalam tatib anyar itu di antaranya mengenai aturan tata cara berbusana bagi anggota dewan. Tidak diperkenankan lagi mengenakan pakaian/atasan berbahan kaus. ’’Tidak boleh pakai kaus,’’ ujar Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh, kemarin (11/9).


Dia menjelaskan, pembahasan tatib memang sudah rampung. Sekarang ini, tahapannya akan dimintakan fasilitasi ke pemprov. Mengingat, aturan tersebut setingkat dengan peraturan daerah. Bedanya, tatib dewan mengikat unsur-unsur di DPRD Kabupaten Mojokerto. ’’Dimintakan fasilitasi ke pemprov. Bersamaan dengan pengusulan pengesahan pimpinan dewan definitif,’’ jelas dia. Dalam pembahasannya, rancangan tatib itu sengaja dirumuskan oleh tim penyusun. Yang mana, tim penyusun ini terdiri dari puluhan anggota dewan lintas fraksi. ’’Memang tidak berubah signifikan. Tatib seperti untuk baju dewan. Kan semua harus diatur. Seperti rapat maksimal telat 30 menit,’’ beber politisi PKB ini.


Diharapkan peraturan dewan tentang tatib dewan tersebut segera mendapat perstujuan pemprov. DPRD Kabupaten Mojokerto menginginkan pekan depan, pengesahan tatib sudah dikantongi. Bersamaan pula dengan pengesahan pimpinan dewan definitif. ’’Inginnya secepatnya. Paling tidak minggu depan. Ini agar kita bisa langsung kerja,’’ tukas Ayni.


Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto Mardiasih menambahkan, pengajuan fasilitasi rancangan tatib dewan kabupaten bersamaan dengan pengajuan pengangkatan calon pimpinan. Pasca rapat paripurna awal pekan ini, pihaknya mengajukan pengusulannya melalui pemkab. ’’Prosedur pengusulan fasilitasi melalui pemkab ke pemprov. Paling tidak minggu depan kami berharap sudah ada jawaban,’’ tambah dia.


Diketahui, Senin (9/9) lalu, DPRD menggelar rapat paripurna penetapan usulan pengangkatan calon pimpinan dewan. Sebelumnya, pimpinan DPRD diampu oleh ketua dewan sementara Ayni Zuroh. Sedangkan menjabat wakil ketua dewan sementara Ismail Pribadi. Dalam penetapan itu, diajukan pengangkatan pimpinan dewan definitif. Terdiri dari Ayni Zuroh (ketua), Setia Puji Lestari (wakil ketua), Subandi (wakil ketua), dan M. Soleh (wakil ketua).


Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pemkab Mojokerto dan DPRD Sepakati Raperda APBD 2027

Pemkab Mojokerto dan DPRD Sepakati Raperda APBD 2027

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

Masjid Dewan Usung Konsep Majapahit Dianggarkan Rp 1,4 Miliar, Pengerjaan Tuntas Lebih Awal

Masjid Dewan Usung Konsep Majapahit Dianggarkan Rp 1,4 Miliar, Pengerjaan Tuntas Lebih Awal

Proyek pembangunan sarana ibadah di lingkungan pemerintahan daerah kembali menunjukkan progres positif. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto mengonfirmasi pembangunan Masjid Sekretariat DPRD

DPRD Kabupaten Mojokerto Desak Pemda Tak Segan Menindak Provider Nakal

DPRD Kabupaten Mojokerto Desak Pemda Tak Segan Menindak Provider Nakal

Dewan Desak Pemda Tak Segan Menindak

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer