Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pimpinan DPRD Baru, Mobi Dinas Tetap Lama

I
Penulis: Imron Arlado❯
pimpinan-dprd-baru-mobi-dinas-tetap-lama
pimpinan-dprd-baru-mobi-dinas-tetap-lama


KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto - Pimpinan DPRD Kota Mojokerto dipastikan bakal menggunakan kendaraan dinas yang lama. Menyusul, tahun ini tidak rencana untuk pengadaan kendaraan dinas baru.



Wakil ketua DPRD sementara Sonny Basoeki Rahardjo mengatakan, kendaraan dinas praktis hanya diberikan kepada pimpinan dewan. Nantinya, kendaraan tersebut baru dipakai oleh pimpinan dewan definitif.



’’Itu nanti melekat ke unsur pimpinan,’’ ujarnya, kemarin. Kendaraan dinas bagi dewan saat ini sudah berada dalam kewenangan Sekretariat DPRD Kota Mojokerto.



Hal itu menyusul telah berakhirnya masa tugas dewan periode lama atau 2014-2019. Sedangkan, pimpinan dewan sekarang ini masih bersifat sementara, sehingga belum mendapatkan kendaraan dinas.



Disinggung kendaraan dinas untuk dewan periode 2019-2024, pihaknya menilai, itu akan diberikan kepada pimpinan dewan definitif. Yang mana, sekarang ini masih dalam proses pengusulan. Yang nantinya ditetapkan didasarkan usulan parpol.



Mobil dinas praktis hanya diberikan kepada pimpinan dewan. Sedangkan kalangan anggota tidak dapat mobil dinas. Maupun, bagi anggota yang duduk di struktural alat kelengkapan dewan. Meski tak mendapatkan kendaraan dinas untuk menunjang mobilitas, anggota dewan tetap mendapat alokasi transportasi. Bedanya, alokasi transportasi ini berupa pemberian tunjangan. Besaran tunjangan transportasi mencapai sekitar Rp 8,5 juta.



Advertisement
Advertisement
Editor : Imron Arlado

Artikel Terkait

Pemkot dan DPRD Kota Mojokerto Kejar Penetapan 13 Raperda

Pemkot dan DPRD Kota Mojokerto Kejar Penetapan 13 Raperda

Sebanyak 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Mojokerto segera ditetapkan. Belasan aturan perundang-undangan daerah itu mencakup berisi aturan pengelolaan air limbah domestik hingga perlindungan guru dan tenaga k

Pemkot Mojokerto Fokus Penagihan Piutang Pajak dan Retribusi

Pemkot Mojokerto Fokus Penagihan Piutang Pajak dan Retribusi

KOTA – Pemkot Mojokerto berkomitmen meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026. Upaya itu antara lain dilakukan dengan memanfaatkan aset daerah secara maks

Pemkot-DPRD Kota Mojokerto Sepakati KUA-PPAS 2027 dan Bahas P-KUA PPAS 2026

Pemkot-DPRD Kota Mojokerto Sepakati KUA-PPAS 2027 dan Bahas P-KUA PPAS 2026

Perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah terus dimatangkan Pemkot Mojokerto dan DPRD Kota Mojokerto. Rabu (5/8) lalu, dua rapat paripurna digelar sekaligus, yakni membahas kesepakatan Rancangan Kebijakan U

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer