alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

Bawaslu Ajak ASN Tunjukkan Netralitas lewat Medsos

MOJOKERTO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto mengimbau ribuan Aparat Sipil Negara (ASN) berlaku netral dalam Pemilu 2019 mendatang. Selain netral, ASN juga harus nampak netral.

Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy’at, dalam pertemuan dengan ratusan ASN di Sun Palace Hotel, Trowulan, kemarin siang. ’’ASN tidak hanya harus netral. Tapi juga harus nampak netral,’’ ujarnya.

Dia menjelaskan, ASN harus nampak netral dan menunjukkan kecenderungannya dalam menentukan pilihan. Aris mencontohkan, untuk menampakkan netralitas bisa dilakukan melalui status di media sosialnya.

’’Kalau bisa, untuk menunjukkan kenetralan, bisa melalui medsos. Semisal, saya harus netral,’’ tambahnya. Mantan aktivis antikorupsi ini, menambahkan, ASN tak diperbolehkan mempertontonkan kecenderungannya dalam menentukan pilihan. Meski harus diakui, ASN memiliki hak pilih.

’’Jika perlu, hak politik ASN ini hanya ada di bilik suara. Selain itu, tidak boleh,’’ ungkap Aris. Jika ASN cukup bernyali dan mempertontonkan pilihannya, maka bawaslu tak akan segan menyempritnya.

Baca Juga :  Berharap Faktor Luck

Bahkan, jika sudah terbukti melanggar, maka sanksi berat berupa hukuman penjara bisa diterapkan. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur, ASN yang terlibat dalam politik praktis, bakal dijerat hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 15 juta.

Dalam UU dijelaskan tentang larangan-larangan yang tak boleh dilakukan ASN. Bukan hanya ASN, kepala desa juga tak boleh ikut serta dalam kampanye caleg dan capres. ’’Jika ditemukan ada ASN yang mengarahkan ke seorang calon, maka akan dikenakan pidana. Penjara satu tahun, denda Rp 15 juta,’’ tegasnya.

Menurutnya, aturan itu dibuat agar para ASN bisa fokus untuk bekerja. Mereka tak terlibat dalam politik praktis, meski memiliki hak politik. ’’Silakan saja jika punya pilihan, tapi jangan sampai terlibat ke politik praktis. Misal mengarahkan warga memilih seseorang calon. Mengimbau pilih satu calon saja tidak boleh,’’ katanya.

Baca Juga :  Sunarto Terpilih Jadi Ketua DPRD Kota Mojokerto

Aris menerangkan, bawaslu akan melakukan pengawasan sangat ketat terhadap semua ASN. Pihaknya juga menunggu laporan dari warga jika menemukan ada ASN yang terlibat dalam kegiatan kampanye.

’’Ketika ada ASN yang terlibat jadi tim sukses, lakukan kampanye, menggiring ke calon tertentu, mengimbau, apalagi melaksanakan pertemuan, akan dijerat pidana,’’ ujarnya. Ia pun mengimbau, agar masyarakat turut serta dalam melakukan pengawasan. ’’Jangan takut melapor jika ada pelanggaran yang terjadi,’’ imbaunya.

Sanksi yang tegas dalam UU ini, rupanya memantik reaksi dari sejumlah PNS yang hadir. Mereka menilai, aturan tersebut tak memberikan rasa keadilan. ’’Kami hanya menjalankan aturan. Salahkan aturan kalau ada yang protes demikian. Karena, aturannya seperti itu,’’ pungkas Aris.

 

MOJOKERTO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto mengimbau ribuan Aparat Sipil Negara (ASN) berlaku netral dalam Pemilu 2019 mendatang. Selain netral, ASN juga harus nampak netral.

Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy’at, dalam pertemuan dengan ratusan ASN di Sun Palace Hotel, Trowulan, kemarin siang. ’’ASN tidak hanya harus netral. Tapi juga harus nampak netral,’’ ujarnya.

Dia menjelaskan, ASN harus nampak netral dan menunjukkan kecenderungannya dalam menentukan pilihan. Aris mencontohkan, untuk menampakkan netralitas bisa dilakukan melalui status di media sosialnya.

’’Kalau bisa, untuk menunjukkan kenetralan, bisa melalui medsos. Semisal, saya harus netral,’’ tambahnya. Mantan aktivis antikorupsi ini, menambahkan, ASN tak diperbolehkan mempertontonkan kecenderungannya dalam menentukan pilihan. Meski harus diakui, ASN memiliki hak pilih.

- Advertisement -

’’Jika perlu, hak politik ASN ini hanya ada di bilik suara. Selain itu, tidak boleh,’’ ungkap Aris. Jika ASN cukup bernyali dan mempertontonkan pilihannya, maka bawaslu tak akan segan menyempritnya.

Baca Juga :  Sumber Inspirasi Lintas Generasi

Bahkan, jika sudah terbukti melanggar, maka sanksi berat berupa hukuman penjara bisa diterapkan. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur, ASN yang terlibat dalam politik praktis, bakal dijerat hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 15 juta.

Dalam UU dijelaskan tentang larangan-larangan yang tak boleh dilakukan ASN. Bukan hanya ASN, kepala desa juga tak boleh ikut serta dalam kampanye caleg dan capres. ’’Jika ditemukan ada ASN yang mengarahkan ke seorang calon, maka akan dikenakan pidana. Penjara satu tahun, denda Rp 15 juta,’’ tegasnya.

Menurutnya, aturan itu dibuat agar para ASN bisa fokus untuk bekerja. Mereka tak terlibat dalam politik praktis, meski memiliki hak politik. ’’Silakan saja jika punya pilihan, tapi jangan sampai terlibat ke politik praktis. Misal mengarahkan warga memilih seseorang calon. Mengimbau pilih satu calon saja tidak boleh,’’ katanya.

Baca Juga :  Sunarto Terpilih Jadi Ketua DPRD Kota Mojokerto

Aris menerangkan, bawaslu akan melakukan pengawasan sangat ketat terhadap semua ASN. Pihaknya juga menunggu laporan dari warga jika menemukan ada ASN yang terlibat dalam kegiatan kampanye.

’’Ketika ada ASN yang terlibat jadi tim sukses, lakukan kampanye, menggiring ke calon tertentu, mengimbau, apalagi melaksanakan pertemuan, akan dijerat pidana,’’ ujarnya. Ia pun mengimbau, agar masyarakat turut serta dalam melakukan pengawasan. ’’Jangan takut melapor jika ada pelanggaran yang terjadi,’’ imbaunya.

Sanksi yang tegas dalam UU ini, rupanya memantik reaksi dari sejumlah PNS yang hadir. Mereka menilai, aturan tersebut tak memberikan rasa keadilan. ’’Kami hanya menjalankan aturan. Salahkan aturan kalau ada yang protes demikian. Karena, aturannya seperti itu,’’ pungkas Aris.

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/