alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

Lembaga Pendidikan Lanjutan Pertama

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, lembaga sekolah formal mulai didirikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat di Mojokerto. Namun, pelayanan pembelajaran hanya mengampu di tingkat pendidikan dasar. Keberadaan lembaga setingkat sekolah menengah pertama (SMP) baru eksis setelah dibangunnya Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Mojokerto yang menjadi sekolah lanjutan pertama di Mojokerto pada tahun 1928.

Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq menjelaskan, berdirinya lembaga pendidikan lanjutan di Mojokerto terbilang terlambat dibandingkan kota-kota besar lainnya. Sehingga, siswa lulusan pendidikan setingkat sekolah dasar harus ke daerah lain untuk bisa melanjutkan pendidikan. ’’Hingga tahun 1925, beberapa lembaga pendidikan yang ada di Mojokerto hanya sekolah tingkat dasar saja,’’ ujarnya.

Lembaga pendidikan dasar tersebut di antaranya Europsche Lagere School (ELS) di Jalan A. Yani dan Inlandsche School atau yang dikenal dengan sekolah Ongko Loro di Jalan Taman Siswa Kota Mojokerto. Namun, hanya lulusan ELS yang berkesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Untuk memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan lanjutan itu, muncul usulan masyarakat untuk didirikan sekolah menengah pertama. Inisiatif itu datang dari kelompok warga keturunan Tionghoa yang tinggal di kawasan Pecinan Kota Mojokerto. ’’Mereka menuntut sekolah lanjutan untuk memberi fasilitas bagi lulusan ELS yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan,’’ tandas pria yang akrab disapa Yuhan ini.

Baca Juga :  Gambarkan Jati Diri dan Identitas Masyarakat Indonesia

Sebelumnya, wali murid harus menyekolahkan buah hatinya paling dekat ke Surabaya untuk bisa mengenyam pendidikan lanjutan. Hal serupa juga dijalani anak-anak keturunan Eropa maupun priyayi yang harus mengeluarkan biaya cukup besar setelah lulus dari bangku sekolah dasar. ’’Padahal tidak semua orang bisa membiayai anaknya untuk melanjutkan sekolah di luar daerah,’’ tandasnya.

Disebutkan Yuhan, usulan pendirian sekolah lanjutan tersebut dilayangkan kepada Wali Kota Mojokerto yang saat itu dijabat L. Van Dijk. Menurutnya, usulan yang diterima pemerintahan gemeente langsung ditindaklanjuti ke Gubernur Hindia Belanda. Setalah dilakukan kajian, keputusan atas usulan itu dikembalikan kebijakannya pada Pemkot Mojokerto.

Pasalnya, usulan pendirian sekolah lanjutan itu sempat terkendala karena belum sepenuhnya mendapat persetujuan dari Netherland Indische Onderwijs Genootschap (NIOG) Jawa Timur. Sebab, proposal pembangunan sekolah yang diajukan dikhususkan bagi agama tertentu saja. Sedangkan ikatan guru berharap lembaga bisa menerima siswa tanpa membedakan golongan agama.

Baca Juga :  Diberi Tugas untuk Menjaga Kemakmuran Masjid

Tak ingin harapannya kandas, para pengusul tetap kukuh mendesak pemerintah untuk mendirikan sekolah lanjutan. Yakni, dengan melakukan mobilisasi dukungan dari masyarakat, khususnya para wali murid ELS yang anaknya akan lulus di tahun 1925. Dukungan semakin menguat karea datang dari kalangan pribumi yang memandang urgensi kebutuhan lembaga pendidikan lanjutan.

Meski demikian, rencana pembangunan sekolah tersebut menjadi polemik hingga tahun 1927. Hingga akhirmya keinginan masyarakat itu disuarakan anggota Volksraad atau Dewan Rakyat asal Mojokerto R.P Soeroso dan dikabulkan melalui sidang dewan.

’’Sehingga pada tahun 1927 itu akhirnya diputuskan untuk menyelenggarakan sekolah lanjutan di Mojokerto tanpa embel-embel agama,’’ tandas Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Dewan Kebudayaan Daerah (DKD) Kota Mojokerto ini. Lembaga pendidikan lanjutan tersebut kemudian didirikan berbentuk sekolah umum dengan nama MULO Mojokerto. (ram/abi)

 

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, lembaga sekolah formal mulai didirikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat di Mojokerto. Namun, pelayanan pembelajaran hanya mengampu di tingkat pendidikan dasar. Keberadaan lembaga setingkat sekolah menengah pertama (SMP) baru eksis setelah dibangunnya Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Mojokerto yang menjadi sekolah lanjutan pertama di Mojokerto pada tahun 1928.

Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq menjelaskan, berdirinya lembaga pendidikan lanjutan di Mojokerto terbilang terlambat dibandingkan kota-kota besar lainnya. Sehingga, siswa lulusan pendidikan setingkat sekolah dasar harus ke daerah lain untuk bisa melanjutkan pendidikan. ’’Hingga tahun 1925, beberapa lembaga pendidikan yang ada di Mojokerto hanya sekolah tingkat dasar saja,’’ ujarnya.

Lembaga pendidikan dasar tersebut di antaranya Europsche Lagere School (ELS) di Jalan A. Yani dan Inlandsche School atau yang dikenal dengan sekolah Ongko Loro di Jalan Taman Siswa Kota Mojokerto. Namun, hanya lulusan ELS yang berkesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Untuk memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan lanjutan itu, muncul usulan masyarakat untuk didirikan sekolah menengah pertama. Inisiatif itu datang dari kelompok warga keturunan Tionghoa yang tinggal di kawasan Pecinan Kota Mojokerto. ’’Mereka menuntut sekolah lanjutan untuk memberi fasilitas bagi lulusan ELS yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan,’’ tandas pria yang akrab disapa Yuhan ini.

Baca Juga :  CGV Buka Lagi, Penonton Dibatasi

Sebelumnya, wali murid harus menyekolahkan buah hatinya paling dekat ke Surabaya untuk bisa mengenyam pendidikan lanjutan. Hal serupa juga dijalani anak-anak keturunan Eropa maupun priyayi yang harus mengeluarkan biaya cukup besar setelah lulus dari bangku sekolah dasar. ’’Padahal tidak semua orang bisa membiayai anaknya untuk melanjutkan sekolah di luar daerah,’’ tandasnya.

Disebutkan Yuhan, usulan pendirian sekolah lanjutan tersebut dilayangkan kepada Wali Kota Mojokerto yang saat itu dijabat L. Van Dijk. Menurutnya, usulan yang diterima pemerintahan gemeente langsung ditindaklanjuti ke Gubernur Hindia Belanda. Setalah dilakukan kajian, keputusan atas usulan itu dikembalikan kebijakannya pada Pemkot Mojokerto.

- Advertisement -

Pasalnya, usulan pendirian sekolah lanjutan itu sempat terkendala karena belum sepenuhnya mendapat persetujuan dari Netherland Indische Onderwijs Genootschap (NIOG) Jawa Timur. Sebab, proposal pembangunan sekolah yang diajukan dikhususkan bagi agama tertentu saja. Sedangkan ikatan guru berharap lembaga bisa menerima siswa tanpa membedakan golongan agama.

Baca Juga :  Diberi Tugas untuk Menjaga Kemakmuran Masjid

Tak ingin harapannya kandas, para pengusul tetap kukuh mendesak pemerintah untuk mendirikan sekolah lanjutan. Yakni, dengan melakukan mobilisasi dukungan dari masyarakat, khususnya para wali murid ELS yang anaknya akan lulus di tahun 1925. Dukungan semakin menguat karea datang dari kalangan pribumi yang memandang urgensi kebutuhan lembaga pendidikan lanjutan.

Meski demikian, rencana pembangunan sekolah tersebut menjadi polemik hingga tahun 1927. Hingga akhirmya keinginan masyarakat itu disuarakan anggota Volksraad atau Dewan Rakyat asal Mojokerto R.P Soeroso dan dikabulkan melalui sidang dewan.

’’Sehingga pada tahun 1927 itu akhirnya diputuskan untuk menyelenggarakan sekolah lanjutan di Mojokerto tanpa embel-embel agama,’’ tandas Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Dewan Kebudayaan Daerah (DKD) Kota Mojokerto ini. Lembaga pendidikan lanjutan tersebut kemudian didirikan berbentuk sekolah umum dengan nama MULO Mojokerto. (ram/abi)

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/