alexametrics
24.8 C
Mojokerto
Saturday, May 28, 2022

Usulkan Tukin Berbasis Kinerja

Percepatan penyerapan anggaran daerah menjadi atensi legislatif. Salah satunya diinisiasi dewan lewat rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Sugiyanto, Wakil Ketua Pansus IX DPRD Kabupaten Mojokerto berharap aturan ini bisa mendongkrak performa daerah dalam memacu penyerapan anggaran.

ANGGOTA DPRD Kabupaten Mojokerto dari Fraksi PKS ini sangat berharap raperda pengelolaan keuangan daerah bisa disepakati DPRD dengan Pemkab. Karena, lewat regulasi ini dapat menekan tren Silpa tinggi pada akhir tahun anggaran. ’’Raperda ini memungkinkan penyerapan anggaran dimulai sejak semester pertama. Sehingga, tren penyerapan di akhir semester kedua bisa terkikis,’’ kata Sugiyanto.

Legislator asal Desa Kedungsari, Kecamatan Kemlagi ini menerangkan, selama ini tren penyerapan anggaran masih berkutat di akhir tahun anggaran. Itu menyebabkan upaya mendongkrak ekonomi di masa pandemi menjadi ’’jauh panggang dari api’’. ’’Anggaran yang seharusnya bisa dinikmati awal tahun, akhirnya turun pada ujung tahun anggaran. Bahkan tidak menuntup kemungkinan Silpa jadi tinggi,’’ terang dia.

Baca Juga :  Siap Belajar dari Kasus yang Ada, Minta ASN Bekerja Sesuai Aturan

Anggota Komisi III bidang lingkungan dan infrastruktur ini menjelaskan, raperda pengelolaan keuangan daerah sudah menjalani tahapan pembahasan. Sekarang ini, masih menunggu hasil koordinasi dengan sejumlah stakeholder terkait tak terkecuali pemerintah pusat. Menyusul, adanya dinamika perubahan undang-undang seperti UU Omnibuslaw dan UU hubungan keuangan pusat dan daerah.

’’Jadi secara pribadi saya berharap nanti dengan adanya perda pengelolaan keuangan daerah ini, anggaran daerah menjadi kian akuntabel dan fisibel. Sehingga, target Pemkab di bawah kepemimpinan Bupati Ikfina dan Wabup Gus Bara bisa terealisasi,’’ jelas anggota Badan Anggaran DPRD ini.

Seirama dengan regulasi pengelolaan daerah itu, Sugiyanto mengusulkan kebijakan penyerapan anggaran lewat skema reward and punishment. ’’Secara pribadi saya usul agar tukin diberikan berbasis kinerja. Jadi, OPD yang kinerjanya baik, diberi tukin (tunjangan kinerja) 100 persen. OPD yang tidak capai ekspektasi bisa dikurangi. Jadi ada reward and punishment. Karena banyak OPD kinerjanya menyedihkan,’’ pungkasnya. (fen)

Baca Juga :  Ayam Geprek Widodari, Kriuk Krispi Bisa Tahan Berjam-Jam

Percepatan penyerapan anggaran daerah menjadi atensi legislatif. Salah satunya diinisiasi dewan lewat rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Sugiyanto, Wakil Ketua Pansus IX DPRD Kabupaten Mojokerto berharap aturan ini bisa mendongkrak performa daerah dalam memacu penyerapan anggaran.

ANGGOTA DPRD Kabupaten Mojokerto dari Fraksi PKS ini sangat berharap raperda pengelolaan keuangan daerah bisa disepakati DPRD dengan Pemkab. Karena, lewat regulasi ini dapat menekan tren Silpa tinggi pada akhir tahun anggaran. ’’Raperda ini memungkinkan penyerapan anggaran dimulai sejak semester pertama. Sehingga, tren penyerapan di akhir semester kedua bisa terkikis,’’ kata Sugiyanto.

Legislator asal Desa Kedungsari, Kecamatan Kemlagi ini menerangkan, selama ini tren penyerapan anggaran masih berkutat di akhir tahun anggaran. Itu menyebabkan upaya mendongkrak ekonomi di masa pandemi menjadi ’’jauh panggang dari api’’. ’’Anggaran yang seharusnya bisa dinikmati awal tahun, akhirnya turun pada ujung tahun anggaran. Bahkan tidak menuntup kemungkinan Silpa jadi tinggi,’’ terang dia.

Baca Juga :  Ayam Geprek Widodari, Kriuk Krispi Bisa Tahan Berjam-Jam

Anggota Komisi III bidang lingkungan dan infrastruktur ini menjelaskan, raperda pengelolaan keuangan daerah sudah menjalani tahapan pembahasan. Sekarang ini, masih menunggu hasil koordinasi dengan sejumlah stakeholder terkait tak terkecuali pemerintah pusat. Menyusul, adanya dinamika perubahan undang-undang seperti UU Omnibuslaw dan UU hubungan keuangan pusat dan daerah.

’’Jadi secara pribadi saya berharap nanti dengan adanya perda pengelolaan keuangan daerah ini, anggaran daerah menjadi kian akuntabel dan fisibel. Sehingga, target Pemkab di bawah kepemimpinan Bupati Ikfina dan Wabup Gus Bara bisa terealisasi,’’ jelas anggota Badan Anggaran DPRD ini.

Seirama dengan regulasi pengelolaan daerah itu, Sugiyanto mengusulkan kebijakan penyerapan anggaran lewat skema reward and punishment. ’’Secara pribadi saya usul agar tukin diberikan berbasis kinerja. Jadi, OPD yang kinerjanya baik, diberi tukin (tunjangan kinerja) 100 persen. OPD yang tidak capai ekspektasi bisa dikurangi. Jadi ada reward and punishment. Karena banyak OPD kinerjanya menyedihkan,’’ pungkasnya. (fen)

Baca Juga :  Siap Belajar dari Kasus yang Ada, Minta ASN Bekerja Sesuai Aturan

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/