alexametrics
31.1 C
Mojokerto
Wednesday, May 25, 2022

Pilkada Dijadwalkan Tanggal 20 Desember, KPU Siap Menggelar

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pilkada di pengujung tahun 2020 nanti, kian disanksikan. Menyusul, hingga saat ini, lembaga penyelenggara pemilu ini tak kunjung mengaktifkan perangkatnya di level bawah.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Jainul Arifin, mengatakan, jika pemerintah mengagendakan pilkada 20 Desember nanti, maka KPU di tingkat daerah harus kembali melanjutkan tahapan pilkada, awal Juni. ’’Nah, sebelumnya, PPK dan PPS harus segera diaktifkan. Setelah badan ad hoc aktif, selanjutnya baru tahapan kembali berjalan,’’ ujarnya.

Dia mengatakan, panitia penyelenggara pemilihan tingkat kecamatan dan desa yang diaktifkan adalah sumber daya manusia (SDM) lama yang telah dibentuk beberapa bulan lalu dan dinonaktifkan sementara karena wabah pandemi virus korona baru atau Covid-19. ’’Untuk badan ad hoc tetap yang lama, tapi kita akan review (tinjau ulang) apakah masih memenuhi persyaratan sebagai PPK dan PPS tidak sebelum diaktifkan,’’ kata Jainul.

Baca Juga :  Karangan Bunga Sindir PSMP di Stadion Brawijaya

Minimal, tegas Jainul, perangkat penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa tersebut, sudah kembali diaktifkan 30 Mei. Sayangnya, rencana itu masih buram. ’’Belum ada aturan berupa PKPU. Kalau awal Juni harus sudah bekerja, maka akhir bulan ini sudah klir semua,’’ bebernya.

Komisioner Bidang Partisipasi Masyarakat (Parmas) ini, menambahkan, saat ini KPU di tingkat daerah hanya menunggu kabar dari KPU RI. Apakah nantinya pilkada kembali diteruskan atau justru menunggu kabar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

BNPB menjadi salah satu kunci keseriusan pemerintah menggelar pilkada serentak. Karena, lembaga inilah yang mengetahui kondisi pandemi Covid-19 di Tanah Air. ’’Kita tunggu saja BNPB. Kalau mereka sudah menyatakan klir, maka pilkada akan dilanjutkan. Begitu juga sebaliknya,’’ jelas Jainul.

Baca Juga :  Transaksi Cashless dan Cardless QRIS Semakin Diandalkan Masyarakat

Di Kabupaten Mojokerto sendiri, sumber daya di lembaga ini masih melakukan work from home (WFH). Kantor ini selalu sepi lantaran berbagai kegiatan dibekukan dan hanya dilakukan melalui online. WFH bagi komisioner dan seluruh pegawai akan berakhir 29 Mei nanti.

Perlu diketahui, KPU Kabupaten Mojokerto telah melantik PPK yang tersebar di 18 kecamatan. Sementara, pelantikan PPS yang tersebar di 304 desa/kelurahan, digelar saat pandemi Covid-19 berlangsung. Pelantikan yang semula diagendakan serentak, akhirnya dilantik di masing-masing dapil. PPK akan bekerja selama sembilan bulan dan PPS selama delapan bulan. (ron/abi)

 

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pilkada di pengujung tahun 2020 nanti, kian disanksikan. Menyusul, hingga saat ini, lembaga penyelenggara pemilu ini tak kunjung mengaktifkan perangkatnya di level bawah.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Jainul Arifin, mengatakan, jika pemerintah mengagendakan pilkada 20 Desember nanti, maka KPU di tingkat daerah harus kembali melanjutkan tahapan pilkada, awal Juni. ’’Nah, sebelumnya, PPK dan PPS harus segera diaktifkan. Setelah badan ad hoc aktif, selanjutnya baru tahapan kembali berjalan,’’ ujarnya.

Dia mengatakan, panitia penyelenggara pemilihan tingkat kecamatan dan desa yang diaktifkan adalah sumber daya manusia (SDM) lama yang telah dibentuk beberapa bulan lalu dan dinonaktifkan sementara karena wabah pandemi virus korona baru atau Covid-19. ’’Untuk badan ad hoc tetap yang lama, tapi kita akan review (tinjau ulang) apakah masih memenuhi persyaratan sebagai PPK dan PPS tidak sebelum diaktifkan,’’ kata Jainul.

Baca Juga :  Ikan Arapaima Gigas, Spesies Amazon Muncul di Sungai Brantas

Minimal, tegas Jainul, perangkat penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa tersebut, sudah kembali diaktifkan 30 Mei. Sayangnya, rencana itu masih buram. ’’Belum ada aturan berupa PKPU. Kalau awal Juni harus sudah bekerja, maka akhir bulan ini sudah klir semua,’’ bebernya.

Komisioner Bidang Partisipasi Masyarakat (Parmas) ini, menambahkan, saat ini KPU di tingkat daerah hanya menunggu kabar dari KPU RI. Apakah nantinya pilkada kembali diteruskan atau justru menunggu kabar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

BNPB menjadi salah satu kunci keseriusan pemerintah menggelar pilkada serentak. Karena, lembaga inilah yang mengetahui kondisi pandemi Covid-19 di Tanah Air. ’’Kita tunggu saja BNPB. Kalau mereka sudah menyatakan klir, maka pilkada akan dilanjutkan. Begitu juga sebaliknya,’’ jelas Jainul.

Baca Juga :  PLN dan BNI Kolaborasi Perluas Jangkauan SPKLU
- Advertisement -

Di Kabupaten Mojokerto sendiri, sumber daya di lembaga ini masih melakukan work from home (WFH). Kantor ini selalu sepi lantaran berbagai kegiatan dibekukan dan hanya dilakukan melalui online. WFH bagi komisioner dan seluruh pegawai akan berakhir 29 Mei nanti.

Perlu diketahui, KPU Kabupaten Mojokerto telah melantik PPK yang tersebar di 18 kecamatan. Sementara, pelantikan PPS yang tersebar di 304 desa/kelurahan, digelar saat pandemi Covid-19 berlangsung. Pelantikan yang semula diagendakan serentak, akhirnya dilantik di masing-masing dapil. PPK akan bekerja selama sembilan bulan dan PPS selama delapan bulan. (ron/abi)

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/