alexametrics
26.8 C
Mojokerto
Monday, July 4, 2022

Mahasiswa Aliansi BEM Se-UI Minta Pemerintah Buka Draf RUU KUHP

ALIANSI Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Indonesia (UI) meminta Pemerintah dan DPR untuk segera membuka draf terbaru Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada publik.

“Aliansi BEM se-UI meminta Pemerintah dan DPR RI untuk segera membuka draf terbaru RKUHP,” kata Ketua BEM Fakultas Hukum UI Adam Putra Firdaus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia juga meminta Pemerintah dan DPR melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dan inklusif, dengan mengutamakan partisipasi publik secara bermakna.

Pemerintah, yang memberikan akses terhadap draf terbaru RKUHP, akan menjadi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembahasan, seperti memberikan kritik dan saran, sebagai upaya mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas keterbukaan.

Baca Juga :  Merasakan Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia

Tanpa adanya keterbukaan, tambah Adam, publik tidak dapat mengawal dan memantau substansi apa saja yang terkandung dalam draf terbaru RKUHP tersebut. Padahal, lanjutnya, RKUHP akan menjadi dasar hukum pidana di Indonesia yang akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pengesahan RKUHP pada September 2019 dan menarik draf RKUHP dari DPR untuk ditindaklanjuti. Penundaan tersebut merupakan respons Pemerintah terhadap penolakan dari berbagai kalangan masyarakat akibat keberadaan sejumlah pasal yang memerlukan peninjauan lebih lanjut.

Kemudian, proses pembahasan RKUHP oleh Pemerintah dan DPR terus berjalan pascapenundaan pada 2019.

“Akan tetapi, selama proses pembahasan lanjutan, Pemerintah dan DPR RI hanya menginformasikan matriks yang berisi 14 isu krusial RKUHP. Padahal, setidaknya terdapat 24 poin masalah dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) RKUHP versi September 2019,” jelas Adam.

Baca Juga :  Pasca Dibubarkan Polisi, Kompetisi SSB Dilanjutkan

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 25 Mei 2022, Pemerintah dan DPR menyepakati untuk langsung membawa RKUHP ke dalam rapat paripurna karena pembahasan tingkat pertama telah dilakukan pada periode sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Aliansi BEM se-UI mendorong Pemerintah dan DPR untuk meninjau kembali pasal-pasal bermasalah di dalam RKUHP mengesahkan draf tersebut. (*/fen)

ALIANSI Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Indonesia (UI) meminta Pemerintah dan DPR untuk segera membuka draf terbaru Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada publik.

“Aliansi BEM se-UI meminta Pemerintah dan DPR RI untuk segera membuka draf terbaru RKUHP,” kata Ketua BEM Fakultas Hukum UI Adam Putra Firdaus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia juga meminta Pemerintah dan DPR melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dan inklusif, dengan mengutamakan partisipasi publik secara bermakna.

Pemerintah, yang memberikan akses terhadap draf terbaru RKUHP, akan menjadi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembahasan, seperti memberikan kritik dan saran, sebagai upaya mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas keterbukaan.

Baca Juga :  Sulap dan Tari Ular Ikuti Permintaan Pasar

Tanpa adanya keterbukaan, tambah Adam, publik tidak dapat mengawal dan memantau substansi apa saja yang terkandung dalam draf terbaru RKUHP tersebut. Padahal, lanjutnya, RKUHP akan menjadi dasar hukum pidana di Indonesia yang akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pengesahan RKUHP pada September 2019 dan menarik draf RKUHP dari DPR untuk ditindaklanjuti. Penundaan tersebut merupakan respons Pemerintah terhadap penolakan dari berbagai kalangan masyarakat akibat keberadaan sejumlah pasal yang memerlukan peninjauan lebih lanjut.

- Advertisement -

Kemudian, proses pembahasan RKUHP oleh Pemerintah dan DPR terus berjalan pascapenundaan pada 2019.

“Akan tetapi, selama proses pembahasan lanjutan, Pemerintah dan DPR RI hanya menginformasikan matriks yang berisi 14 isu krusial RKUHP. Padahal, setidaknya terdapat 24 poin masalah dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) RKUHP versi September 2019,” jelas Adam.

Baca Juga :  Masuk Jalur Bidikmisi Unair, Raih IPK 4.00

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 25 Mei 2022, Pemerintah dan DPR menyepakati untuk langsung membawa RKUHP ke dalam rapat paripurna karena pembahasan tingkat pertama telah dilakukan pada periode sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Aliansi BEM se-UI mendorong Pemerintah dan DPR untuk meninjau kembali pasal-pasal bermasalah di dalam RKUHP mengesahkan draf tersebut. (*/fen)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/