PADA masa revolusi, di internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terjadi konflik. Dipicu terjadinya dualisme kepemimpinan.
Pada April tahun 1947, Pemkab Mojokerto memiliki dua bupati. Adalah dr. Soekandar selaku bupati yang diakui republik dan M. Pamoedji yang dipilih oleh Belanda.
Ayuhanafiq mengatakan, dualisme itu terjadi lantaran Belanda secara sepihak mengangkat bupati baru. Orang yang ditunjuk adalah M. Pamoedji. Yuhan menjelaskan, M. Pamoedji sebelumnya adalah seorang pegawai pada Jawatan Penerangan Mojokerto.
’’Pengangkatannya berdasarkan suara aklamasi dari hofd-dessa atau seluruh lurah yang dikumpulkan oleh Belanda,’’ paparnya. Padahal, di saat bersamaan, kursi Bupati Mojokerto sebenarnya sudah diduduki oleh dr. Soekandar yang diakui republik. Namun, surat keputusan pemerintah sipil Belanda di Indonesia atau NICA, M. Pamoedji tetap dikukuhkan menjadi bupati.
Yuhan menjelaskan, pengangkatan bupati itu bermula ketika dr. Soekandar dipanggil Presiden Soekarno ke istana negara saat masih di Jogjakarta. Adanya bupati bentukan Belanda itu, dr. Soekandar memilih tidak kembali ke Mojokerto, melainkan berhenti di Jombang.
Dia mengatakan, saat itu Jombang masih menjadi daerah kekuasaan republik. Di Kota Santri itu, dr. Soekandar masih tetap menjalankan fungsi pemerintahan. ’’Dia (dr. Soekandar, Red) membentuk pemerintahan Mojokerto di pengasingan,’’ paparnya.
Bahkan, dalam menjalankan roda pemerintahan di pengasingan, Soekandar kerap masuk ke Mojokerto secara sembunyi-sembunyi. Konsolidasi terus dilakukannya untuk mengganggu stabilitas politik di Mojokerto.
Yaitu, dilakukan dengan cara tidak menjual hasil bumi, terutama beras di pasar. ’’Akibatnya, terjadi kelangkaan bahan pangan di Mojokerto,’’ ulasnya. Selain itu, Bupati Mojokerto ini juga melarang warga untuk menerima mata uang Belanda sebagai alat tukar perdagangan. Sebagai gantinya, dr. Soekandar menyelundupkan Oeang Republik Indonesia (ORI).
’’ORI diberikan kepada rakyat dan juga untuk membayar gaji pegawai,’’ terang Ketua KPU Kabupaten Mojokerto ini. Pada akhir 1947, dr. Soekandar memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Bupati Mojokerto. Atas pengunduran diri itu, pemerintah republik menunjuk R. Soeharto, Wakil Residen Surabaya sebagai Bupati Mojokerto.
’’Pasca pengunduran dirinya, Soekandar kemudian menetap di Surabaya untuk melanjutkan profesinya sebagai dokter,’’ pungkasnya. Setelah kecamuk perang berakhir, dr. Soekandar turut berkiprah di dunia akademisi. Pria bergelar profesor ini kemudian dikenal sebagai perintis Fakultas Kedokteran di Universitas Diponegoro, Semarang.
