alexametrics
32.8 C
Mojokerto
Friday, October 7, 2022

Pemkot Bakal Telusuri Legalitas Ornamen

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Ornamen jembatan di sejumlah jembatan yang dikeluhkan masyarakat karena memakan jalur pedestrian atau trotoar mendapat atensi pemkot. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) Kota Mojokerto menyebut bakal mengecek legalitas dari tambahan hiasan bercorak Majapahitan tersebut.

Kepala DPMPTSP dan Naker Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono menyebutkan, pihaknya akan mengecek terlebih dulu terkait kelengkapan perizinan pada ornamen jembatan yang dinilai mengganggu akses pejalan kaki itu. Pengecekan dilakukan pada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. ”Kita coba koordinasikan dengan OPD teknis terkait yang menangani itu,” terangnya, kemarin.

Namun, Dodik mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci apakah ornamen-ornamen berbahan logam tersebut sudah memenuhi kelengkapan perizinan atau tidak. Karena itu, mantan Kasatpol PP Kota Mojokerto ini menyebut belum bisa berkomentar banyak apabila dalam pengecekan nanti ditemukan ada pelanggaran. ”Akan kita cek dulu,” papar dia.

Baca Juga :  Sampel Limbah akan Diuji Laboraturium, Diduga Picu Dua Pekerja Tewas

Karena itu, pihaknya juga belum bisa memastikan tindakan yang akan dilayangkan jika perubahan pada bangunan jembatan belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) atau memang dinilai memakan akses pejalan kaki. ”Nanti hasilnya (pengecekan) bagaimana akan kita sampaikan lagi,” singkatnya.

Ornamen Majapahitan itu di antaranya berada di Jalan Tribuana Tungga Dewi, Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan. Di jembatan sepanjang 15 meter itu terpasang hiasan berwarna keemasan yang menjorok ke dalam dari kedua sisi pagar jembatan. Akibatnya, pejalan kaki terpaksa harus melewati jalan raya karena jalur pedestrian terhalang ornamen jembatan.

Dari informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Mojokerto, ornamen tersebut merupakan hiasan tambahan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Mojokerto. Selain di Jalan Tribuana Tungga Dewi, sentuhan serupa juga tersebar di titik-titik jembatan di Kota Onde-Onde lainnya.

Baca Juga :  Satu Calon Kades Canggu Tak Lengkapi Berkas, Tapi Tetap Diloloskan Panitia

Merujuk pada acuan buku standar No. 011/T/Bt/1995 tentang Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di atas jembatan mininal dibangun totoar dengan lebar 1,5 meter.

Demikian dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung, setiap perubahan, pada pasal 14 ayat (1) menyebutkan, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi. Salah satunya mengajukan IMB atau kini disebut persetujuan bangunan gedung (PBG). (ram/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/