alexametrics
23.8 C
Mojokerto
Saturday, May 21, 2022

Catut Foto Ning Ita, Satpol PP Preteli APK Caleg

MOJOKERTO – Foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari-Achmad Rizal Zakaria, terpampang di sebuah spanduk salah satu caleg di kawasan Prajurit Kulon.

Selasa (12/2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Satpol PP Kota Mojokerto pun menurunkan alat peraga kampanye (APK) itu dan menyitanya. APK dominan warna biru itu memajang foto calon anggota DPR RI Rasiyo.

Termuat tulisan ucapan selamat atas pelantikan wali kota dan wakil wali kota. Ucapan itu juga disertai foto pasangan kepala daerah yang lengkap dengan atribut kenegaraan. ’’Itu tidak diperbolehkan. Karena tidak sesuai dengan aturan,’’ ujar Komisioner Bawaslu Kota Mojokerto Indrias Kristiningrum.

Divisi Penindakan Bawaslu Kota Mojokerto ini, menjelaskan, dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, melarang keterlibatan kepala pejabat negara dalam alat peraga.

Baca Juga :  Minggu, Seniman Bakal Melukis On The Spot

’’Pejabat negara tidak diperbolehkan berada di APK,’’ tambah Indri. Perlu diketahui, Rasiyo merupakan caleg Partai Demokrat nomor urut 4. Ia merupakan mantan Sekdaprov Jatim di era Gubernur Soekarwo. Usai pensiun sebagai pegawai negeri, Rasiyo kemudian bergabung dengan Demokrat dan mencoba peruntungan sebagai caleg.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Ulil Absor, menambahkan, konten alat peraga diatur secara rinci. Termasuk melarang pemasangan gambar kepala derah. ’’Kita melepasnya karena aturan yang melarang pemasangan gambar pejabat publik,’’ jelasnya.

Selain pemasangan gambar wali kota dan wakil wali kota dalam APK, Bawaslu dan Satpol PP Kota Mojokerto juga melepas 24 APK lainnya di kawasan Kranggan. Alat peraga itu berupa poster, spanduk dan baliho.

Baca Juga :  Gerak Jalan Mojokerto-Surabaya Diikuti 8000 Peserta

Ulil menerangkan, pencopotan itu dilakukan karena pemasangan APK tersebut mengabaikan aturan. Semisal, pemasangan baliho yang nyantol di tiang listrik dan pepohonan. ’’Dua titik itu masih mendominasi. Banyak sekali yang menyalahi aturan,’’ tambah dia.

Tingginya kesalahan memilih lokasi pemasangan itu, disebabkan karena banyaknya caleg yang mempercayakan pemasangan ke pihak ketiga. Sementara, orang yang telah dipercaya tak memahami aturan yang telah ditentukan.

’’Kami kembali tegaskan. Jika memang ada kesalahan lokasi atau konten, kami akan serius melakukan pelepasan,’’ papar Ulil. Sebelum dilakukan pencopotan dan pelepasan APK, bawaslu terlebih dulu mengeluarkan surat perintah pelepasan secara mandiri.  Jika 1 x 24 jam diabaikan, maka bawaslu dan satpol PP akan terjun melakukan pembersihan. 

 

MOJOKERTO – Foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari-Achmad Rizal Zakaria, terpampang di sebuah spanduk salah satu caleg di kawasan Prajurit Kulon.

Selasa (12/2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Satpol PP Kota Mojokerto pun menurunkan alat peraga kampanye (APK) itu dan menyitanya. APK dominan warna biru itu memajang foto calon anggota DPR RI Rasiyo.

Termuat tulisan ucapan selamat atas pelantikan wali kota dan wakil wali kota. Ucapan itu juga disertai foto pasangan kepala daerah yang lengkap dengan atribut kenegaraan. ’’Itu tidak diperbolehkan. Karena tidak sesuai dengan aturan,’’ ujar Komisioner Bawaslu Kota Mojokerto Indrias Kristiningrum.

Divisi Penindakan Bawaslu Kota Mojokerto ini, menjelaskan, dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, melarang keterlibatan kepala pejabat negara dalam alat peraga.

Baca Juga :  Kaya Prestasi, Bertabur Apresiasi

’’Pejabat negara tidak diperbolehkan berada di APK,’’ tambah Indri. Perlu diketahui, Rasiyo merupakan caleg Partai Demokrat nomor urut 4. Ia merupakan mantan Sekdaprov Jatim di era Gubernur Soekarwo. Usai pensiun sebagai pegawai negeri, Rasiyo kemudian bergabung dengan Demokrat dan mencoba peruntungan sebagai caleg.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Ulil Absor, menambahkan, konten alat peraga diatur secara rinci. Termasuk melarang pemasangan gambar kepala derah. ’’Kita melepasnya karena aturan yang melarang pemasangan gambar pejabat publik,’’ jelasnya.

- Advertisement -

Selain pemasangan gambar wali kota dan wakil wali kota dalam APK, Bawaslu dan Satpol PP Kota Mojokerto juga melepas 24 APK lainnya di kawasan Kranggan. Alat peraga itu berupa poster, spanduk dan baliho.

Baca Juga :  Rekrutmen CPNS 2019, Didominasi Tenaga Teknis

Ulil menerangkan, pencopotan itu dilakukan karena pemasangan APK tersebut mengabaikan aturan. Semisal, pemasangan baliho yang nyantol di tiang listrik dan pepohonan. ’’Dua titik itu masih mendominasi. Banyak sekali yang menyalahi aturan,’’ tambah dia.

Tingginya kesalahan memilih lokasi pemasangan itu, disebabkan karena banyaknya caleg yang mempercayakan pemasangan ke pihak ketiga. Sementara, orang yang telah dipercaya tak memahami aturan yang telah ditentukan.

’’Kami kembali tegaskan. Jika memang ada kesalahan lokasi atau konten, kami akan serius melakukan pelepasan,’’ papar Ulil. Sebelum dilakukan pencopotan dan pelepasan APK, bawaslu terlebih dulu mengeluarkan surat perintah pelepasan secara mandiri.  Jika 1 x 24 jam diabaikan, maka bawaslu dan satpol PP akan terjun melakukan pembersihan. 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/