SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Sebanyak 2.084 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) menjalani rapid test Covid-19 serentak di masing-masing kantor kecamatan, kemarin (9/7). Mereka dengan hasil rapid test reaktif, dipastikan gugur dan akan dilakukan pergantian.
Hal itu diungkapkan Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Muslim Bukhori, Kamis (9/7). Menurutnya, jika petugas kesehatan menyatakan petugas PPDP reaktif, maka akan langsung diganti. Artinya, tidak diperkenankan untuk bertugas. Pun demikian dengan penggantinya.
Muslim menerangkan, pengganti petugas yang reaktif pun akan menjalani proses yang sama. ’’Waktunya mepet. Tapi, saya berharap, hasilnya segera keluar,’’ beber dia. Hasil rapid test sendiri akan diketahui KPU, hari ini.
Ia memastikan, tak ada proses lanjutan untuk mengetahui status kesehatan PPDP. Semisal, dengan melakukan swab. ’’Aturannya, hanya rapid test. Kalau reaktif, ya sudah. Langsung diganti,’’ tegasnya. Ketatnya seleksi PPDP itu dilakukan untuk menjamin keamanan di masyarakat. KPU berupaya menjamin petugas yang mendatangi masyarakat saat pencocokan dan penelitian benar benar dalam kondisi sehat. Sehingga masyarakar tidak perlu khawatir.
Sementara itu, komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Jainul Arifin menambahkan, seluruh biaya rapid test ditanggung oleh KPU. Anggaran yang dihabiskan untuk menjalani rapid test ini sebesar Rp 306 juta. Dengan rincian, jumlah PPDP sebanyak 2.084 orang, dan biaya per orang mencapai Rp 147 ribu.
Kebutuhan anggaran ini dipastikan tak mengurangi alokasi anggaran KPU yang bersumber dari APBD. Karena KPU telah digelontor dana APBN sebesar Rp 5,9 miliar. Anggaran ini nantinya dipakai untuk kebutuhan alat pelindung diri (APD) selama proses pilkada berlangsung.
Sebelumnya, KPU tetap menggelar pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Meski digelar, namun perjalanan tahapan harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu, anggaran pun membengkak. Beruntung, di tengah pembahasan anggaran yang kian ruwet, KPU Kabupaten Mojokerto mendapat sokongan anggaran dari APBN.
Dikabarkan, tambahan itu mencapai Rp 31 miliar. Namun, saat ini masih tertransfer senilai Rp 5,9 miliar. Mahalnya biaya APD itu disebabkan oleh banyaknya penyelenggara pilkada. Mulai dari sekretariat KPU, panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), hingga PPDP.
Jumlah penyelenggara pilkada di KPU saja, mencapai 22 ribu orang. Aturannya, mereka tak hanya menggunakan masker. Namun, harus menggunakan sarung tangan, hingga face shield.
