alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

Penuhi Panggilan Panwaslu, Kadis Sebut Tak Menyalahi Aturan

MOJOKERTO – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Soemarjono, tetap ngotot tak menyalahi aturan saat hadir dalam kampanye salah satu paslon di lingkungan rumahnya, di Kelurahan Wates, Magersari, akhir 3 April lalu.

Menurutnya, kehadirannya di pertemuan yang dihadiri salah satu cawali itu sebagai penasihat RW dan bukan sebagai ASN. Hal itu ditegaskan Soemarjono usai menjalani pemeriksaan di kantor Panwaslu Kota Mojokerto, kemarin sore.

Menurutnya, kehadirannya dalam proses kampanye salah satu paslon, sebagai bentuk mengedepankan etika. ’’Itu di lingkungan saya sendiri. Kalau di luar yang jauh dari rumah, itu baru pelanggaran,’’ paparnya.

Lalu bagaimana dengan tudingan panwaslu? Menurut Soemarjono, tidak ada bukti menguatkan tudingan itu. ’’Mana buktinya kalau saya kampanye?,’’ jelas dia.

Baca Juga :  Foto yang Bagus Adalah Interpretasi Subjektif

Saat hadir dalam kampanye itu, Soemarjono mengaku, hanya memberikan sambutan dan pengarahan ke warga agar memilih calon wali kota yang memiliki visi dan misi yang jelas. Dan tidak mengarahkan warga untuk memilih kandidat tertentu.

Netralitas sebagai ASN, ujar dia, juga akan ditunjukkan ke paslon lain yang akan mengundangnya. ’’Jika memang calon lain mengundang, saya pasti hadir. Tapi sampai sekarang tidak ada yang mengundang,’’ jelas dia.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Mojokerto Elsa Fifajanti, menuturkan, usai pemeriksaan yang juga disaksikan kepolisian dan kejaksaan tersebut, akan segera ditelurkan rekomendasi. ’’Kalau unsur pidana terpenuhi, akan kami sorong ke Kepolisian. Tapi, rekomendasi panwaslu juga akan ke wali kota,’’ ujarnya.

Elsa menerangkan, dugaan pelanggaran itu dilakukan Soemarjono lantaran datang dan memberikan sambutan saat terjadi proses kampanye cawali paslon nomor urut 1. Dalam pertemuan itu, pejabat berkumis tebal ini juga mengarahkan untuk memilih paslon tersebut dalam pencoblosan nanti.

Baca Juga :  Resmi Diperkuat 13 Pemain

Keterangan yang disampaikan Soemarjono dalam pemeriksaan, dinilai berbeda dengan keterangan yang petugas di lapangan. Kata Elsa, selama proses kampanye, Soemarjono juga mengarahkan warga dan meneyebut dirinya sebagai kader PDI Perjuangan. ’’Dalam UU ASN itu, jangankan menghadiri dan memberi sambutan, foto bersama dengan kandidat juga tak diperbolehkan,’’ paparnya.

Bantahan yang dilontarkan Soemarjono dalam proses kampanye tersebut, dinilai tetap menjadi kajian panwaslu dan Gakkumdu. Akan tetapi, panwaslu sudah mengantongi alat bukti pendukung atas dugaan pelanggaran itu. ’’Bukti sudah lengkap. Dan nanti kita koordinasikan,’’ pungkas Elsa.

MOJOKERTO – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Soemarjono, tetap ngotot tak menyalahi aturan saat hadir dalam kampanye salah satu paslon di lingkungan rumahnya, di Kelurahan Wates, Magersari, akhir 3 April lalu.

Menurutnya, kehadirannya di pertemuan yang dihadiri salah satu cawali itu sebagai penasihat RW dan bukan sebagai ASN. Hal itu ditegaskan Soemarjono usai menjalani pemeriksaan di kantor Panwaslu Kota Mojokerto, kemarin sore.

Menurutnya, kehadirannya dalam proses kampanye salah satu paslon, sebagai bentuk mengedepankan etika. ’’Itu di lingkungan saya sendiri. Kalau di luar yang jauh dari rumah, itu baru pelanggaran,’’ paparnya.

Lalu bagaimana dengan tudingan panwaslu? Menurut Soemarjono, tidak ada bukti menguatkan tudingan itu. ’’Mana buktinya kalau saya kampanye?,’’ jelas dia.

Baca Juga :  Tak Mudik, Takut Denda Rp 100 Juta

Saat hadir dalam kampanye itu, Soemarjono mengaku, hanya memberikan sambutan dan pengarahan ke warga agar memilih calon wali kota yang memiliki visi dan misi yang jelas. Dan tidak mengarahkan warga untuk memilih kandidat tertentu.

Netralitas sebagai ASN, ujar dia, juga akan ditunjukkan ke paslon lain yang akan mengundangnya. ’’Jika memang calon lain mengundang, saya pasti hadir. Tapi sampai sekarang tidak ada yang mengundang,’’ jelas dia.

- Advertisement -

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Mojokerto Elsa Fifajanti, menuturkan, usai pemeriksaan yang juga disaksikan kepolisian dan kejaksaan tersebut, akan segera ditelurkan rekomendasi. ’’Kalau unsur pidana terpenuhi, akan kami sorong ke Kepolisian. Tapi, rekomendasi panwaslu juga akan ke wali kota,’’ ujarnya.

Elsa menerangkan, dugaan pelanggaran itu dilakukan Soemarjono lantaran datang dan memberikan sambutan saat terjadi proses kampanye cawali paslon nomor urut 1. Dalam pertemuan itu, pejabat berkumis tebal ini juga mengarahkan untuk memilih paslon tersebut dalam pencoblosan nanti.

Baca Juga :  Paras Lebih Mempesona

Keterangan yang disampaikan Soemarjono dalam pemeriksaan, dinilai berbeda dengan keterangan yang petugas di lapangan. Kata Elsa, selama proses kampanye, Soemarjono juga mengarahkan warga dan meneyebut dirinya sebagai kader PDI Perjuangan. ’’Dalam UU ASN itu, jangankan menghadiri dan memberi sambutan, foto bersama dengan kandidat juga tak diperbolehkan,’’ paparnya.

Bantahan yang dilontarkan Soemarjono dalam proses kampanye tersebut, dinilai tetap menjadi kajian panwaslu dan Gakkumdu. Akan tetapi, panwaslu sudah mengantongi alat bukti pendukung atas dugaan pelanggaran itu. ’’Bukti sudah lengkap. Dan nanti kita koordinasikan,’’ pungkas Elsa.

Artikel Terkait

Most Read

Satpol PP Larang Manusia Silver

Pilih Fokus Bina Usia Dini

Kejari Usut Dana Hibah KONI Kota Mojokerto

Artikel Terbaru


/