alexametrics
29.8 C
Mojokerto
Monday, May 16, 2022

Dewan Panggil DLH dan DPUPR

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kejadian banjir di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, yang berlangsung berhari-hari memantik perhatian dewan. Terlebih warga setempat mendorong agar pemerintah memberikan solusi atas bencana alam yang muncul tiap tahun tersebut.

Setidaknya masyarakat Dusun Bekucuk dan Dusun Tempuran, Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, selama sepekan terakhir ini terpaksa berurusan dengan banjir. Rumah dan lingkungan praktis terendam banjir luapan Kali Gunting dan Kali Watudakon yang melintas dekat desanya.

Praktis aktivitas sehari-hari lumpuh. Baik itu di bidang pertanian, peternakan, perekonomian, hingga aktivitas sekolah, serta pelayanan publik. Kejadian itu terjadi setiap tahun. Hanya saja, banjir awal tahun ini merupakan kejadian yang kedua sejak enam bulan terakhir ini.

Kondisi itu sudah menjadi perhatian dewan sejak lama. Banjir yang diakibatkan luapan air dari sungai itu diperparah dengan tidak adanya tanggul sungai. ’’Itu akibat luapan sungai DAS (Daerah Aliran Sungai) Brantas yang jadi kewenangan Pemprov Jatim,’’ lontar Buddi Mulyo, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Mojokerto.

Baca Juga :  Setelah Kemerdekaan, Dibentuk Polisi Daerah

Ia menjelaskan, sejak dua tahun lalu, baik dewan maupun pemerintah daerah sudah mengagas solusi penanganan banjir di Tempuran. Hanya saja, adanya tumpang tindih kewenangan menyebabkan penanganan banjir sulit ditangani dengan cepat. ’’Kalau musim hujan mesti seperti itu. Kalau tidak salah itu sudah terjadi 10 tahun terakhir,’’ jelas Buddi.

Meski menjadi kewenangan pemprov, pemerintah daerah seharusnya juga memiliki hak melakukan monitoring. Terlebih, area itu merupakan wilayah administrasi Kabupaten Mojokerto. Sehingga, tidak hanya daerah banjir di utara Sungai Brantas saja yang menjadi perhatian pemprov. Melainkan juga banjir di Tempuran. ’’Kami akan usulkan secepatnya agar penanganan banjir di Tempuran itu menjadi prioritas penagnanan pemprov karena itu termasuk DAS Brantas,’’ tandas politisi Gerindra ini. Selain itu, pihaknya bakal mengusulkan agar diagendakan untuk kunjungan ke lokasi dari Komisi C.

Baca Juga :  Sajikan Kue Fresh dan Sehat

Pihaknya menambahkan, koordinasi dengan instansi terkait terhadap penanganan banjir di Kabupaten Mojokerto perlu diintensifkan. Seperti solusi jangka pendek yakni pengaturan siklus air pada aliran sungai utamanya di Rolak Songo. ’’Itu kan terkait Rolak Songo. Jadi instansi terkait harus menyikapi teknisnya. Kalau debit air tinggi pintu air bisa diangkat sedikit atau bagaimana teknisnya,’’ tambah Buddi.

Selain itu, Komisi III juga bakal memanggil dua instansi terkait. Seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Itu agar muncul solusi penanganan banjir tahunan di Kabupaten Mojokerto. ’’Kalau tidak mengadu ke dewan, masyarakat mau mengadu ke mana lagi. Secepatnya kami tindaklanjuti aspirasi warga,’’ imbuhnya.

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kejadian banjir di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, yang berlangsung berhari-hari memantik perhatian dewan. Terlebih warga setempat mendorong agar pemerintah memberikan solusi atas bencana alam yang muncul tiap tahun tersebut.

Setidaknya masyarakat Dusun Bekucuk dan Dusun Tempuran, Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, selama sepekan terakhir ini terpaksa berurusan dengan banjir. Rumah dan lingkungan praktis terendam banjir luapan Kali Gunting dan Kali Watudakon yang melintas dekat desanya.

Praktis aktivitas sehari-hari lumpuh. Baik itu di bidang pertanian, peternakan, perekonomian, hingga aktivitas sekolah, serta pelayanan publik. Kejadian itu terjadi setiap tahun. Hanya saja, banjir awal tahun ini merupakan kejadian yang kedua sejak enam bulan terakhir ini.

Kondisi itu sudah menjadi perhatian dewan sejak lama. Banjir yang diakibatkan luapan air dari sungai itu diperparah dengan tidak adanya tanggul sungai. ’’Itu akibat luapan sungai DAS (Daerah Aliran Sungai) Brantas yang jadi kewenangan Pemprov Jatim,’’ lontar Buddi Mulyo, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Mojokerto.

Baca Juga :  Tim Ahli Dorong Bupati Sikapi Temuan Situs di TPA

Ia menjelaskan, sejak dua tahun lalu, baik dewan maupun pemerintah daerah sudah mengagas solusi penanganan banjir di Tempuran. Hanya saja, adanya tumpang tindih kewenangan menyebabkan penanganan banjir sulit ditangani dengan cepat. ’’Kalau musim hujan mesti seperti itu. Kalau tidak salah itu sudah terjadi 10 tahun terakhir,’’ jelas Buddi.

Meski menjadi kewenangan pemprov, pemerintah daerah seharusnya juga memiliki hak melakukan monitoring. Terlebih, area itu merupakan wilayah administrasi Kabupaten Mojokerto. Sehingga, tidak hanya daerah banjir di utara Sungai Brantas saja yang menjadi perhatian pemprov. Melainkan juga banjir di Tempuran. ’’Kami akan usulkan secepatnya agar penanganan banjir di Tempuran itu menjadi prioritas penagnanan pemprov karena itu termasuk DAS Brantas,’’ tandas politisi Gerindra ini. Selain itu, pihaknya bakal mengusulkan agar diagendakan untuk kunjungan ke lokasi dari Komisi C.

Baca Juga :  Banjir Sooko Kian Parah
- Advertisement -

Pihaknya menambahkan, koordinasi dengan instansi terkait terhadap penanganan banjir di Kabupaten Mojokerto perlu diintensifkan. Seperti solusi jangka pendek yakni pengaturan siklus air pada aliran sungai utamanya di Rolak Songo. ’’Itu kan terkait Rolak Songo. Jadi instansi terkait harus menyikapi teknisnya. Kalau debit air tinggi pintu air bisa diangkat sedikit atau bagaimana teknisnya,’’ tambah Buddi.

Selain itu, Komisi III juga bakal memanggil dua instansi terkait. Seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Itu agar muncul solusi penanganan banjir tahunan di Kabupaten Mojokerto. ’’Kalau tidak mengadu ke dewan, masyarakat mau mengadu ke mana lagi. Secepatnya kami tindaklanjuti aspirasi warga,’’ imbuhnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/