alexametrics
23.8 C
Mojokerto
Friday, May 27, 2022

APD KPU Butuh Rp 13 Miliar

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kebutuhan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan pilkada 2020 nanti, mengalami pembengkakan. Dari semula yang hanya Rp 52,4 miliar, kini naik hingga Rp 68,4 miliar.

Ketua KPU kabupaten Mojokerto Muslim Bukhori, mengatakan, pembengkakan itu terjadi setelah proses perhitungan ulang atas kebutuhan alat pelindung diri (APD) hingga penambahan personel di tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). ’’Karena pilkada harus digelar saat pandemik Covid, maka semua penyelenggara harus menerapkan protokol kesehatan,’’ ujarnya, kemarin.

Muslim menambahkan, kebutuhan APD meliputi handscoon (sarung tangan), masker, hingga pakaian khusus. Bahkan, seluruh petugas penyelenggara, harus dilakukan rapid test. Untuk APD saja, KPU menghitung, dibutuhkan anggaran hingga Rp 13 miliar.

Anggaran sebesar itu, belum ditambah dengan proses rekrutmen KPPS. Semula, KPU hanya mengalokasikan anggaran untuk honor KPPS sebanyak 1.719 lokasi. Namun, dari hasil rapat dengar pendapatan (RDP), jumlah pemilih di tiap TPS hanya 500 orang. ’’Saat pilkada lalu, setiap TPS bisa menampung 700-800 pemilih. Tapi, sekarang ada pengurangan,’’ jelas dia.

Baca Juga :  Modifikasi Honda NSR-150R Tahun 1997

Dengan batasan jumlah pemilih di tiap TPS, maka KPU membutuhkan tambahan sebanyak 365 TPS menjadi 2.084 TPS. Dampak tak hanya kebutuhan TPS, tetapi juga terhadap penambahan kebutuhan logistik, hingga honorarium KPPS.

Tingginya tambahan anggaran yang dihitung KPU, ditegaskan Muslim, tak akan diajukan sepenuhnya ke pemda. ’’KPU sudah menghitung ulang kebutuhan anggaran. Dan, terjadi efisiensi anggaran yang cukup besar,’’ tegas dia.

Anggaran yang dirasionalisasi itu di antaranya pemangkasan bimbingan teknis bagi para penyelenggara, anggaran perjalanan dinas, hingga anggaran sosialisasi yang melibatkan audien dalam jumlah besar.

Dengan rasionalisasi ini, KPU mampu mengepras anggarannya hingga Rp 3,5 miliar. ’’Anggaran ini sudah cukup menutupi kebutuhan perubahan skema dalam pilkada nanti,’’ jelasnya.

Hanya saja, yang masih menjadi ganjalan adalah kebutuhan biaya pengadaan APD covid-19. Ia berharap, APD akan menjadi tanggungan pemda agar proses pilkada berjalan  sesuai dengan protokol kesehatan. ’’Apakah akan ditanggung sepenuhnya oleh tim Gugus Covid? Itu yang masih menjadi pembahasan,’’ ungkap Muslim.

Baca Juga :  Bawaslu Surati Tiga Paslon, Samakan Persepsi Prokes

Sementara itu, Komisioner KPU Vikhie Risdianto menambahkan, protokol kesehatan harus diterapkan saat pilkada nanti, agar tak terjadi penumpukan saat di TPS. ’’Dengan batasan maksimal 500 pemilih di tiap TPS, tentu tak akan terjadi penumpukan. Karena, pemilih akan lebih dekat dengan TPS,’’ tandasnya.

Untuk memastikan batasan-batasan dalam pilkada nanti, ia pun mengaku, KPU masih menunggu Peraturan KPU. Hingga kemarin petang, regulasi ini tak kunjung turun.

Perlu diketahui, pilkada serentak akan digelar Desember nanti. Pilkada kali ini sempat tertunda selama tiga bulan karena tersendat Covid-19. Nantinya, pesta demokrasi di tingkat kabupaten ini akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan.

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kebutuhan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan pilkada 2020 nanti, mengalami pembengkakan. Dari semula yang hanya Rp 52,4 miliar, kini naik hingga Rp 68,4 miliar.

Ketua KPU kabupaten Mojokerto Muslim Bukhori, mengatakan, pembengkakan itu terjadi setelah proses perhitungan ulang atas kebutuhan alat pelindung diri (APD) hingga penambahan personel di tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). ’’Karena pilkada harus digelar saat pandemik Covid, maka semua penyelenggara harus menerapkan protokol kesehatan,’’ ujarnya, kemarin.

Muslim menambahkan, kebutuhan APD meliputi handscoon (sarung tangan), masker, hingga pakaian khusus. Bahkan, seluruh petugas penyelenggara, harus dilakukan rapid test. Untuk APD saja, KPU menghitung, dibutuhkan anggaran hingga Rp 13 miliar.

Anggaran sebesar itu, belum ditambah dengan proses rekrutmen KPPS. Semula, KPU hanya mengalokasikan anggaran untuk honor KPPS sebanyak 1.719 lokasi. Namun, dari hasil rapat dengar pendapatan (RDP), jumlah pemilih di tiap TPS hanya 500 orang. ’’Saat pilkada lalu, setiap TPS bisa menampung 700-800 pemilih. Tapi, sekarang ada pengurangan,’’ jelas dia.

Baca Juga :  Pasutri Korban Banjir Bandang, Kini Tinggal Kunci Rumah yang Tersisa

Dengan batasan jumlah pemilih di tiap TPS, maka KPU membutuhkan tambahan sebanyak 365 TPS menjadi 2.084 TPS. Dampak tak hanya kebutuhan TPS, tetapi juga terhadap penambahan kebutuhan logistik, hingga honorarium KPPS.

Tingginya tambahan anggaran yang dihitung KPU, ditegaskan Muslim, tak akan diajukan sepenuhnya ke pemda. ’’KPU sudah menghitung ulang kebutuhan anggaran. Dan, terjadi efisiensi anggaran yang cukup besar,’’ tegas dia.

- Advertisement -

Anggaran yang dirasionalisasi itu di antaranya pemangkasan bimbingan teknis bagi para penyelenggara, anggaran perjalanan dinas, hingga anggaran sosialisasi yang melibatkan audien dalam jumlah besar.

Dengan rasionalisasi ini, KPU mampu mengepras anggarannya hingga Rp 3,5 miliar. ’’Anggaran ini sudah cukup menutupi kebutuhan perubahan skema dalam pilkada nanti,’’ jelasnya.

Hanya saja, yang masih menjadi ganjalan adalah kebutuhan biaya pengadaan APD covid-19. Ia berharap, APD akan menjadi tanggungan pemda agar proses pilkada berjalan  sesuai dengan protokol kesehatan. ’’Apakah akan ditanggung sepenuhnya oleh tim Gugus Covid? Itu yang masih menjadi pembahasan,’’ ungkap Muslim.

Baca Juga :  Modifikasi Honda NSR-150R Tahun 1997

Sementara itu, Komisioner KPU Vikhie Risdianto menambahkan, protokol kesehatan harus diterapkan saat pilkada nanti, agar tak terjadi penumpukan saat di TPS. ’’Dengan batasan maksimal 500 pemilih di tiap TPS, tentu tak akan terjadi penumpukan. Karena, pemilih akan lebih dekat dengan TPS,’’ tandasnya.

Untuk memastikan batasan-batasan dalam pilkada nanti, ia pun mengaku, KPU masih menunggu Peraturan KPU. Hingga kemarin petang, regulasi ini tak kunjung turun.

Perlu diketahui, pilkada serentak akan digelar Desember nanti. Pilkada kali ini sempat tertunda selama tiga bulan karena tersendat Covid-19. Nantinya, pesta demokrasi di tingkat kabupaten ini akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/