alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Tuesday, May 24, 2022

Pimpinan DPRD Baru, Mobi Dinas Tetap Lama

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pimpinan DPRD Kota Mojokerto dipastikan bakal menggunakan kendaraan dinas yang lama. Menyusul, tahun ini tidak rencana untuk pengadaan kendaraan dinas baru.

Wakil ketua DPRD sementara Sonny Basoeki Rahardjo mengatakan, kendaraan dinas praktis hanya diberikan kepada pimpinan dewan. Nantinya, kendaraan tersebut baru dipakai oleh pimpinan dewan definitif.

’’Itu nanti melekat ke unsur pimpinan,’’ ujarnya, kemarin. Kendaraan dinas bagi dewan saat ini sudah berada dalam kewenangan Sekretariat DPRD Kota Mojokerto.

Hal itu menyusul telah berakhirnya masa tugas dewan periode lama atau 2014-2019. Sedangkan, pimpinan dewan sekarang ini masih bersifat sementara, sehingga belum mendapatkan kendaraan dinas.

Baca Juga :  DPRD Kota Mojokerto Tuntas Bahas 4 Raperda Inisiatif Tahun 2020

Disinggung kendaraan dinas untuk dewan periode 2019-2024, pihaknya menilai, itu akan diberikan kepada pimpinan dewan definitif. Yang mana, sekarang ini masih dalam proses pengusulan. Yang nantinya ditetapkan didasarkan usulan parpol.

Mobil dinas praktis hanya diberikan kepada pimpinan dewan. Sedangkan kalangan anggota tidak dapat mobil dinas. Maupun, bagi anggota yang duduk di struktural alat kelengkapan dewan. Meski tak mendapatkan kendaraan dinas untuk menunjang mobilitas, anggota dewan tetap mendapat alokasi transportasi. Bedanya, alokasi transportasi ini berupa pemberian tunjangan. Besaran tunjangan transportasi mencapai sekitar Rp 8,5 juta.

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pimpinan DPRD Kota Mojokerto dipastikan bakal menggunakan kendaraan dinas yang lama. Menyusul, tahun ini tidak rencana untuk pengadaan kendaraan dinas baru.

Wakil ketua DPRD sementara Sonny Basoeki Rahardjo mengatakan, kendaraan dinas praktis hanya diberikan kepada pimpinan dewan. Nantinya, kendaraan tersebut baru dipakai oleh pimpinan dewan definitif.

’’Itu nanti melekat ke unsur pimpinan,’’ ujarnya, kemarin. Kendaraan dinas bagi dewan saat ini sudah berada dalam kewenangan Sekretariat DPRD Kota Mojokerto.

Hal itu menyusul telah berakhirnya masa tugas dewan periode lama atau 2014-2019. Sedangkan, pimpinan dewan sekarang ini masih bersifat sementara, sehingga belum mendapatkan kendaraan dinas.

Baca Juga :  Sekolah Inklusi Kekurangan Guru Pendamping

Disinggung kendaraan dinas untuk dewan periode 2019-2024, pihaknya menilai, itu akan diberikan kepada pimpinan dewan definitif. Yang mana, sekarang ini masih dalam proses pengusulan. Yang nantinya ditetapkan didasarkan usulan parpol.

Mobil dinas praktis hanya diberikan kepada pimpinan dewan. Sedangkan kalangan anggota tidak dapat mobil dinas. Maupun, bagi anggota yang duduk di struktural alat kelengkapan dewan. Meski tak mendapatkan kendaraan dinas untuk menunjang mobilitas, anggota dewan tetap mendapat alokasi transportasi. Bedanya, alokasi transportasi ini berupa pemberian tunjangan. Besaran tunjangan transportasi mencapai sekitar Rp 8,5 juta.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Terancam Hukuman Maksimal

PPDB SMA/SMK Dimulai


/