alexametrics
24.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 25, 2022

Diprotes karena Aroma dan Erangan Hewan yang Mengerikan

Rumah pemotongan hewan (RPH) pernah didirikan di Lingkungan Cakarayam, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon. Namun, hanya berumur 3 tahun, warga protes karena bau menyengat dan erangan hewan yang mengerikan.

Belum diketahui pasti kapan peralihan RPH menjadi musala. Namun, berdasarkan penuturan warga, sekitar tahun 2000-an, bangunan tersebut difungsikan sebagai tempat ibadah setelah berpuluh tahun mangkrak. Kini, bangunan tersebut dinamai Musola An Nabawi. Musala itu memiliki tembok dengan ketebatalan sampai 30 sentimeter, khas bangunan kolonial.

Konon, di tahun 1927, Gemeente Mojokerto atau Pemerintah Kota Mojokerto membangun RPH sebagai fasilitas bagi warganya, termasuk juga untuk mengeruk pajak.

Salah satu sasaran retribusi yang paling empuk adalah pasar. Gemeente juga merevitalisasi pasar yang sudah ada. Termasuk Pasar Pon atau pasar hewan yang terletak di Lingkungan Cakarayam, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon yang dikhususkan sebagai pasar hewan.

Kondisi Pasar Pon saat itu memang tidak luas sehingga dibutuhkan tambahan lahan agar bisa dibenahi. Pemkot pun mengincar lahan sepadan Sungai Brangkal sebagai sasaran.

Untuk itu diperlukan izin dari kantor Irigasi Brantas sebagai pihak yang menguasai bantaran sungai tersebut. Setelah izin diperoleh, barulah Gemeente menyediakan RPH. Dengan begitu, para juragan daging tidak perlu lagi membawa hewan ke rumahnya tetapi bisa langsung menyembelih di pasar tersebut.

Baca Juga :  Rusak Estetika, Warga Turunkan Paksa APK Caleg

Keberadaan RPH tersebut juga untuk mengatasi adanya rumah potong ilegal. Ditengarai, RPH ilegal tidak bisa menjamin kualitas daging secara higienis dari hasil penyembelihan. Akan tetapi, dengan adanya RPH, maka tidak boleh lagi ada RPH ilegal di Kota Onde-Onde.

Tentu saja fasilitas tersebut tidak gratis. Para juragan daging harus membayar beberapa pajak. ’’Pertama, pajak jual beli hewan lalu biaya pemeriksaan hewan oleh dokter hewan yang bertugas. Dan yang ketiga adalah biaya pemotongan hewan,’’ ujar sejarawan Mojokerto, Ayuhanafiq.

Tiga tahun setelah RPH beroperasi, masalah mulai mencuat. Lokasi RPH yang berdekatan dengan kampung, menimbulkan ketidaknyamanan warga sekitar. Kerasnya erangan suara hewan yang disembelih dinilai mengerikan.

Belum lagi limbah hasil penyembelihan hewan dengan aroma yang sangat menyengat. Maka, warga pun berteriak dan protes ke pemerintah agar RPH dipindahkan.

’’Baru tiga tahun beroperasi, sudah timbul polemik dengan warga sekitar cakarayam karena aktivitas penyembelihan sangat mengganggu,’’ tambahnya.

Atas protes itu, di tahun 1930, pemkot mulai mencari lokasi baru untuk pemindahan RPH. Bidikannya, lahan di Kelurahan Pulorejo, tepatnya di dekat muara pertemuan Sungai Brangkal dan Sungai Brantas.

Baca Juga :  PDIP: Jokowi 2 Periode, Coblos Gus Ipul-Mbak Puti

Pemilihan atas dasar jaraknya yang jauh dari pemukiman, dan lokasinya yang tidak jauh dari Pasar hewan Cakarayam. Sayangnya, pemilik lahan tidak bersedia menjual lahan yang diinginkan. Sang empunya lahan hanya bersedia menyewakan dengan biaya 50 gulden (mata uang era Hindia-Belanda) tiap tahunnya. Nominal yang cukup besar bila disandingkan pendapatan RPH yang kisarannya 100 gulden setahun. Artinya, ada penurunan pendapatan signifikan yang harus ditanggung pemerintah kota jika harus menyewa.

’’Tahun 1930-an bertepatan dalam kondisi krisis malaise seluruh dunia, sehingga pemerintah tidak jadi menyewa karena pendapatannya ikut turun sekitar 40-50 persen untuk biaya sewa,’’ tegasnya.

Meski begitu, relokasi RPH harus terealisasi. Para anggota Dewan Kota dari unsur pribumi terus mendesak pemerintah segera memperhatikan keluhan warga. Pemerintah pun menyodorkan lokasi di Kedundung sebagai tempat relokasi. Tempat itu cukup jauh dari kehidupan manusia. Bahkan dekat dengan persemayaman. Yakni lahan dekat kerkhof alias pemakaman Belanda.

’’Pemindahan akhirnya tetap berjalan meskipun kesannya justru semakin mengerikan. Karena di satu sisi sebagai tempat pemakaman, disisi lain tempat penyembelihan,’’ pungkasnya. (far/ron)

 

Rumah pemotongan hewan (RPH) pernah didirikan di Lingkungan Cakarayam, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon. Namun, hanya berumur 3 tahun, warga protes karena bau menyengat dan erangan hewan yang mengerikan.

Belum diketahui pasti kapan peralihan RPH menjadi musala. Namun, berdasarkan penuturan warga, sekitar tahun 2000-an, bangunan tersebut difungsikan sebagai tempat ibadah setelah berpuluh tahun mangkrak. Kini, bangunan tersebut dinamai Musola An Nabawi. Musala itu memiliki tembok dengan ketebatalan sampai 30 sentimeter, khas bangunan kolonial.

Konon, di tahun 1927, Gemeente Mojokerto atau Pemerintah Kota Mojokerto membangun RPH sebagai fasilitas bagi warganya, termasuk juga untuk mengeruk pajak.

Salah satu sasaran retribusi yang paling empuk adalah pasar. Gemeente juga merevitalisasi pasar yang sudah ada. Termasuk Pasar Pon atau pasar hewan yang terletak di Lingkungan Cakarayam, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon yang dikhususkan sebagai pasar hewan.

Kondisi Pasar Pon saat itu memang tidak luas sehingga dibutuhkan tambahan lahan agar bisa dibenahi. Pemkot pun mengincar lahan sepadan Sungai Brangkal sebagai sasaran.

Untuk itu diperlukan izin dari kantor Irigasi Brantas sebagai pihak yang menguasai bantaran sungai tersebut. Setelah izin diperoleh, barulah Gemeente menyediakan RPH. Dengan begitu, para juragan daging tidak perlu lagi membawa hewan ke rumahnya tetapi bisa langsung menyembelih di pasar tersebut.

Baca Juga :  Dipindah ke Purwotengah
- Advertisement -

Keberadaan RPH tersebut juga untuk mengatasi adanya rumah potong ilegal. Ditengarai, RPH ilegal tidak bisa menjamin kualitas daging secara higienis dari hasil penyembelihan. Akan tetapi, dengan adanya RPH, maka tidak boleh lagi ada RPH ilegal di Kota Onde-Onde.

Tentu saja fasilitas tersebut tidak gratis. Para juragan daging harus membayar beberapa pajak. ’’Pertama, pajak jual beli hewan lalu biaya pemeriksaan hewan oleh dokter hewan yang bertugas. Dan yang ketiga adalah biaya pemotongan hewan,’’ ujar sejarawan Mojokerto, Ayuhanafiq.

Tiga tahun setelah RPH beroperasi, masalah mulai mencuat. Lokasi RPH yang berdekatan dengan kampung, menimbulkan ketidaknyamanan warga sekitar. Kerasnya erangan suara hewan yang disembelih dinilai mengerikan.

Belum lagi limbah hasil penyembelihan hewan dengan aroma yang sangat menyengat. Maka, warga pun berteriak dan protes ke pemerintah agar RPH dipindahkan.

’’Baru tiga tahun beroperasi, sudah timbul polemik dengan warga sekitar cakarayam karena aktivitas penyembelihan sangat mengganggu,’’ tambahnya.

Atas protes itu, di tahun 1930, pemkot mulai mencari lokasi baru untuk pemindahan RPH. Bidikannya, lahan di Kelurahan Pulorejo, tepatnya di dekat muara pertemuan Sungai Brangkal dan Sungai Brantas.

Baca Juga :  PDIP: Jokowi 2 Periode, Coblos Gus Ipul-Mbak Puti

Pemilihan atas dasar jaraknya yang jauh dari pemukiman, dan lokasinya yang tidak jauh dari Pasar hewan Cakarayam. Sayangnya, pemilik lahan tidak bersedia menjual lahan yang diinginkan. Sang empunya lahan hanya bersedia menyewakan dengan biaya 50 gulden (mata uang era Hindia-Belanda) tiap tahunnya. Nominal yang cukup besar bila disandingkan pendapatan RPH yang kisarannya 100 gulden setahun. Artinya, ada penurunan pendapatan signifikan yang harus ditanggung pemerintah kota jika harus menyewa.

’’Tahun 1930-an bertepatan dalam kondisi krisis malaise seluruh dunia, sehingga pemerintah tidak jadi menyewa karena pendapatannya ikut turun sekitar 40-50 persen untuk biaya sewa,’’ tegasnya.

Meski begitu, relokasi RPH harus terealisasi. Para anggota Dewan Kota dari unsur pribumi terus mendesak pemerintah segera memperhatikan keluhan warga. Pemerintah pun menyodorkan lokasi di Kedundung sebagai tempat relokasi. Tempat itu cukup jauh dari kehidupan manusia. Bahkan dekat dengan persemayaman. Yakni lahan dekat kerkhof alias pemakaman Belanda.

’’Pemindahan akhirnya tetap berjalan meskipun kesannya justru semakin mengerikan. Karena di satu sisi sebagai tempat pemakaman, disisi lain tempat penyembelihan,’’ pungkasnya. (far/ron)

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/