alexametrics
26.8 C
Mojokerto
Thursday, May 19, 2022

Krisis Pangan, Budidaya Padi hingga Lumbung Desa

DI awal abad 20, sebagian besar warga Mojokerto tercatat bermata pencaharian sebagai petani. Namun, nasib mereka kian tertindas seiring didirikannya belasan pabrik gula oleh investor asing. Sebagian besar, lahan milik petani hampir di wilayah karisedenan terimbas sistem sewa yang sangat murah dari perusahaan gula.

Sehingga, lahan yang sebelumnya ditanam padi beralih fungsi menjadi perkebunan tebu. Akibatnya, produksi padi menurun drastis karena berkurangnya lahan. Kondisi itu juga diperparah karena minimnya pasokan air ke sisa areal persawahan yang masih ditanami padi.

Mengingat, para pejabat desa saat itu lebih mementingkan mengalirkan air ke kebun tebu karena iming-iming upeti. Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq, menceritakan, kondisi tak jauh berbeda juga terjadi di wilayah lainnya di bawah era pemerintahan kolonial.

Bahkan, penderitaan sempat menjadi bahasan saat Komisaris Urusan Agraria, Meyer Reneft, yang datang dan melihat penderitaan petani di Mojokerto. ’’Reneft menyebut bahwa petani telah menjadi budak karena bekerja dengan pendapatan yang memprihatinkan,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Selama Tidak Ada Kerja Bakti, Fogging Menjadi Percuma

Jeritan nasib para petani tersebut kemudian memantik munculnya pergerakan perlawanan di sejumlah daerah. Salah satunya embrio itu lahir dari gagasan dr Soetomo yang berkeinginan memperbaiki nasib para petani.

Tokoh pendiri organisasi pergerakan pertama di Tanah Air Budi Utomo ini membangun jaringan petani yang dinamakan Roekoen (Rukun) Tani Vereeneging. Dia menyebutkan, organisasi para petani itu bernaung di bawah Partai Bangsa Indonesia (PBI) yang juga diinisiasi oleh tokoh kelahiran Nganjuk, 30 Juli, 1888 tersebut.

Pria yang akrab disapa Yuhan ini, menuturkan, setelah resmi dibentuk, di Mojokerto kemudian dijadikan tempat sebagai lokasi beberapa pertemuan. Dalam agenda yang digelar pada Juli 1932 itu dihadiri oleh pengurus pusat PBI. ’’Mereka membicarakan tentang beban berat yang ditanggung oleh petani karena peningkatan populasi,’’ ulasnya.

Rapat propaganda serupa juga pernah dilakukan di wilayah Ngoro yang diikuti anggota Rukun Tani. Demikian pula dengan pengurus ranting PBI Dlanggu yang menyusul mendirikan organisasi yang sama.

Baca Juga :  Komposisi Tim Dipertahankan

Sekitar satu tahun kemudian, PBI Mojokerto mengadakan rapat pengurus lengkap di Dlanggu pada 1933. Yuhan mengatakan, dalam pertemuan tersebut membahas tentang rencana kongres Rukun Tani yang dilaksanakan di Kota Surabaya. ’’Pemilihan tempat di Dlanggu itu menunjukkan bila Rukun Tani Dlanggu berkembang baik saat itu,’’ paparnya.

Dalam perjalanannya, Rukun Tani tidak hanya menjalankan kegiatan di bidang budidaya tanaman. Tetapi juga mendirikan lumbung desa untuk mengatasi persoalan kekurangan pangan di masing-masing daerah. Beberapa juga ada yang membentuk koperasi tani.

Yuhan menyebut, dengan pola semacam asosiasi itu, maka kegiatan Rukun Tani tidak mendapatkan tentangan dari kolonial. Bahkan, Van der Plast, Gubernur Oost-Java atau Jawa Timur (Jatim) era pemerintahan Belanda saat itu justru mendorong agar Rukun Tani dapat dibentuk di semua daerah di Jatim. (ram/abi)

 

DI awal abad 20, sebagian besar warga Mojokerto tercatat bermata pencaharian sebagai petani. Namun, nasib mereka kian tertindas seiring didirikannya belasan pabrik gula oleh investor asing. Sebagian besar, lahan milik petani hampir di wilayah karisedenan terimbas sistem sewa yang sangat murah dari perusahaan gula.

Sehingga, lahan yang sebelumnya ditanam padi beralih fungsi menjadi perkebunan tebu. Akibatnya, produksi padi menurun drastis karena berkurangnya lahan. Kondisi itu juga diperparah karena minimnya pasokan air ke sisa areal persawahan yang masih ditanami padi.

Mengingat, para pejabat desa saat itu lebih mementingkan mengalirkan air ke kebun tebu karena iming-iming upeti. Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq, menceritakan, kondisi tak jauh berbeda juga terjadi di wilayah lainnya di bawah era pemerintahan kolonial.

Bahkan, penderitaan sempat menjadi bahasan saat Komisaris Urusan Agraria, Meyer Reneft, yang datang dan melihat penderitaan petani di Mojokerto. ’’Reneft menyebut bahwa petani telah menjadi budak karena bekerja dengan pendapatan yang memprihatinkan,’’ ujarnya.

Baca Juga :  The Lasmojo Tuntaskan Misi Balas Dendam

Jeritan nasib para petani tersebut kemudian memantik munculnya pergerakan perlawanan di sejumlah daerah. Salah satunya embrio itu lahir dari gagasan dr Soetomo yang berkeinginan memperbaiki nasib para petani.

Tokoh pendiri organisasi pergerakan pertama di Tanah Air Budi Utomo ini membangun jaringan petani yang dinamakan Roekoen (Rukun) Tani Vereeneging. Dia menyebutkan, organisasi para petani itu bernaung di bawah Partai Bangsa Indonesia (PBI) yang juga diinisiasi oleh tokoh kelahiran Nganjuk, 30 Juli, 1888 tersebut.

- Advertisement -

Pria yang akrab disapa Yuhan ini, menuturkan, setelah resmi dibentuk, di Mojokerto kemudian dijadikan tempat sebagai lokasi beberapa pertemuan. Dalam agenda yang digelar pada Juli 1932 itu dihadiri oleh pengurus pusat PBI. ’’Mereka membicarakan tentang beban berat yang ditanggung oleh petani karena peningkatan populasi,’’ ulasnya.

Rapat propaganda serupa juga pernah dilakukan di wilayah Ngoro yang diikuti anggota Rukun Tani. Demikian pula dengan pengurus ranting PBI Dlanggu yang menyusul mendirikan organisasi yang sama.

Baca Juga :  Hobi kok Gegeran

Sekitar satu tahun kemudian, PBI Mojokerto mengadakan rapat pengurus lengkap di Dlanggu pada 1933. Yuhan mengatakan, dalam pertemuan tersebut membahas tentang rencana kongres Rukun Tani yang dilaksanakan di Kota Surabaya. ’’Pemilihan tempat di Dlanggu itu menunjukkan bila Rukun Tani Dlanggu berkembang baik saat itu,’’ paparnya.

Dalam perjalanannya, Rukun Tani tidak hanya menjalankan kegiatan di bidang budidaya tanaman. Tetapi juga mendirikan lumbung desa untuk mengatasi persoalan kekurangan pangan di masing-masing daerah. Beberapa juga ada yang membentuk koperasi tani.

Yuhan menyebut, dengan pola semacam asosiasi itu, maka kegiatan Rukun Tani tidak mendapatkan tentangan dari kolonial. Bahkan, Van der Plast, Gubernur Oost-Java atau Jawa Timur (Jatim) era pemerintahan Belanda saat itu justru mendorong agar Rukun Tani dapat dibentuk di semua daerah di Jatim. (ram/abi)

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/