alexametrics
26.8 C
Mojokerto
Saturday, May 21, 2022

KPU Coret Partai Garuda dari Perhelatan Pemilu

MOJOKERTO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto mencoret Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) dalam perhelatan Pemilu, April nanti. Meski begitu, nomor dan logo partai ini akan tetap terpampang di surat suara.

Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) itu karena Partai Garuda tak memasukkan Laporan Dana Awal Kampanye (LDAK) yang diwajibkan bagi seluruh parpol peserta pemilu. ’’Sehingga, ketika tidak melaporkan LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye), kami tidak mencatatkan sebagai temuan dan mengajukan pelaporan ke Bawaslu Jatim,’’ tegas Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Ulil Absor.

Ulil beralasan, Bawaslu Kota Mojokerto yang bersikap diam bukan berarti lalai dan mengabaikan kenakalan partai besutan mantan Menteri Penerangan era Soeharto, Harmoko tersebut. Akan tetapi, karena parpol tersebut sudah tak memenuhi syarat formil mengikuti pemilu. 

Baca Juga :  Pemkab Sisipkan Bantuan Keuangan untuk Poles Wisata Desa

Selain itu, kepengurusan parpol ini di Kota Mojokerto, juga mengalami kevakuman cukup lama. Sejumlah pengurus inti dari partai ini sudah menyatakan mundur dari struktur. ’’Syarat ini sangat penting. Sehingga, kalau tetap dilaporkan, tidak akan memenuhi syarat,’’ ungkap Ulil.

Lalu bagaimana jika muncul suara dalam Pileg nanti? Mantan aktivis mahasiswa ini, menjelaskan, munculnya suara nyasar dalam pileg nanti sangat berpotensi. Namun, panitia pemungutan akan mengambil sikap tegas berupa penganuliran. ’’Akan dianggap tidak sah,’’ paparnya.

Selain di Kota, Partai Garuda juga bermasalah di Kabupaten Mojokerto. dalam putusan sidang ajudikasi di Bawaslu Jatim, partai ini diberikan toleransi selama tujuh hari untuk mengirim LDAK ke KPU. Namun, hingga batas akhir pengiriman, parpol tersebut mengabaikannya.

Baca Juga :  Penjarahan Senjata Opas Pabrik Gula Dipelopori Tokoh GP Ansor

Perlu diketahui, Partai Garuda merupakan satu-satunya parpol peserta pemilu yang tak melaporkan dana kampanye ke KPU. Padahal, syarat ini mutlak harus dilakukan parpol di setiap jenjang kepengurusan. (ron/abi)

 

MOJOKERTO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto mencoret Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) dalam perhelatan Pemilu, April nanti. Meski begitu, nomor dan logo partai ini akan tetap terpampang di surat suara.

Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) itu karena Partai Garuda tak memasukkan Laporan Dana Awal Kampanye (LDAK) yang diwajibkan bagi seluruh parpol peserta pemilu. ’’Sehingga, ketika tidak melaporkan LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye), kami tidak mencatatkan sebagai temuan dan mengajukan pelaporan ke Bawaslu Jatim,’’ tegas Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Ulil Absor.

Ulil beralasan, Bawaslu Kota Mojokerto yang bersikap diam bukan berarti lalai dan mengabaikan kenakalan partai besutan mantan Menteri Penerangan era Soeharto, Harmoko tersebut. Akan tetapi, karena parpol tersebut sudah tak memenuhi syarat formil mengikuti pemilu. 

Baca Juga :  Rejoto Jadi Venue Kejurprov Arung Jeram

Selain itu, kepengurusan parpol ini di Kota Mojokerto, juga mengalami kevakuman cukup lama. Sejumlah pengurus inti dari partai ini sudah menyatakan mundur dari struktur. ’’Syarat ini sangat penting. Sehingga, kalau tetap dilaporkan, tidak akan memenuhi syarat,’’ ungkap Ulil.

Lalu bagaimana jika muncul suara dalam Pileg nanti? Mantan aktivis mahasiswa ini, menjelaskan, munculnya suara nyasar dalam pileg nanti sangat berpotensi. Namun, panitia pemungutan akan mengambil sikap tegas berupa penganuliran. ’’Akan dianggap tidak sah,’’ paparnya.

Selain di Kota, Partai Garuda juga bermasalah di Kabupaten Mojokerto. dalam putusan sidang ajudikasi di Bawaslu Jatim, partai ini diberikan toleransi selama tujuh hari untuk mengirim LDAK ke KPU. Namun, hingga batas akhir pengiriman, parpol tersebut mengabaikannya.

Baca Juga :  Pendidikan hingga Kesehatan Jadi Prioritas YONI
- Advertisement -

Perlu diketahui, Partai Garuda merupakan satu-satunya parpol peserta pemilu yang tak melaporkan dana kampanye ke KPU. Padahal, syarat ini mutlak harus dilakukan parpol di setiap jenjang kepengurusan. (ron/abi)

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/