alexametrics
29.8 C
Mojokerto
Saturday, June 25, 2022

Rekrut Kalangan Pemuda, Digembleng di Asrama

Pembentukan Polisi Daerah Mojokerto di Masa Revolusi

PADA tahun 1948, di Mojokerto tercatat pernah mencetak tenaga kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Korps yang direkrut dari kalangan pemuda asal sejumlah wilayah Mojokerto ini dinamakan Polisi Daerah. Untuk bisa berdinas resmi di institusi bentukan Belanda ini, calon polisi harus melewati penggemblengan di asrama.

Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq menuturkan, pembentukan Polisi Daerah Mojokerto dilakukan dengan membuka rekrutmen. Lowongan itu secara terbuka untuk merekrut kalangan pemuda. Tentunya, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai tahap awal seleksi. ”Karena sebelum resmi diterima, peserta harus mengikuti serangkaian pelatihan,” terangnya.

Dia mengatakan, pelatihan yang wajib diikuti semua calon Polisi Daerah digulirkan selama enam bulan. Diawali dengan pelatihan teori dengan materi tentang aturan kepolisian, pelaporan, penyidikan, hingga undang-undang hukum acara pidana.

Pelatihan teori ditempuh calon Polisi Daerah selama kurang lebih dua bulan. ”Semua materi harus dikuasai untuk bisa lolos menjadi Polisi Daerah,” tandas penulis buku Revolusi di Pinggir Kali, Pergerakan di Mojokerto Tahun 1945-1950 ini.

Baca Juga :  Kelabuhi Petugas, Dikemas dalam Botol Minyak Tanah

Tak berhenti di situ. Calon polisi harus terjun langsung ke lapangan untuk bisa menyandang pangkat agent-politie tweede klas atau polisi kelas dua. Hasil akhir kemudian akan ditentukan dengan mengikuti ujian di asrama.

Pria yang akrab disapa Yuhan ini mengatakan, belum diketahui pasti jumlah calon Polisi Daerah Mojokerto yang mendaftar kala itu. Namun, dari hasil seleksi akhir pelatihan yang dilaksanakan pada bulan April dan Mei tahun 1948, terdapat 500 anggota polisi yang dinyatakan lolos rekrutmen. ”Dari jumlah personel itu kemudian dibentuk sebuah korps polisi yang dinamakan Polisi Daerah Mojokerto,” paparnya.

Hanya saja, Ketua Divisi Kajian dan Pengembangan Dewan Kebudayaan Daerah (DKD) Kota Mojokerto ini menyebut, pembentukan Polisi Daerah Mojokerto itu merupakan gagasan Belanda. Sebab, pasukan kolonial memiliki politik kepentingan dengan mencitrakan ke dunia luar terkait kemampuan mengelola wilayah yang dikuasai dengan kondusif.

Baca Juga :  Etnis Tionghoa Mojokerto di Masa Peralihan Kekuasaan

Terlebih, di masa revolusi 1948, situasi di wilayah Mojokerto sudah relatif aman dari konflik. Karena para gerilyawan pejuang telah mundur ke wilayah yang dikuasai pemerintah RI. Di sisi lain, kegiatan ekonomi juga mulai kembali berjalan.

Itu ditandai dengan transaksi jual beli di pasar tradisional maupun di wilayah perkampungan di Kabupaten Mojokerto sudah mulai bergeliat kembali. Kondisi serupa juga terjadi di pusat-pusat perniagaan di wiayah Kota Mojokerto. ”Karena situasi aman itulah, maka peran angkatan perang mulai dikurangi. Sedangkan peran kepolisian lebih ditingkatkan dengan menambah personel melalui rekrutmen tenaga kepolisian di Mojokerto,” tandasnya. (ram/ron)

Pembentukan Polisi Daerah Mojokerto di Masa Revolusi

PADA tahun 1948, di Mojokerto tercatat pernah mencetak tenaga kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Korps yang direkrut dari kalangan pemuda asal sejumlah wilayah Mojokerto ini dinamakan Polisi Daerah. Untuk bisa berdinas resmi di institusi bentukan Belanda ini, calon polisi harus melewati penggemblengan di asrama.

Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq menuturkan, pembentukan Polisi Daerah Mojokerto dilakukan dengan membuka rekrutmen. Lowongan itu secara terbuka untuk merekrut kalangan pemuda. Tentunya, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai tahap awal seleksi. ”Karena sebelum resmi diterima, peserta harus mengikuti serangkaian pelatihan,” terangnya.

Dia mengatakan, pelatihan yang wajib diikuti semua calon Polisi Daerah digulirkan selama enam bulan. Diawali dengan pelatihan teori dengan materi tentang aturan kepolisian, pelaporan, penyidikan, hingga undang-undang hukum acara pidana.

Pelatihan teori ditempuh calon Polisi Daerah selama kurang lebih dua bulan. ”Semua materi harus dikuasai untuk bisa lolos menjadi Polisi Daerah,” tandas penulis buku Revolusi di Pinggir Kali, Pergerakan di Mojokerto Tahun 1945-1950 ini.

Baca Juga :  Dibangun di Daerah dengan Perekonomian Strategis

Tak berhenti di situ. Calon polisi harus terjun langsung ke lapangan untuk bisa menyandang pangkat agent-politie tweede klas atau polisi kelas dua. Hasil akhir kemudian akan ditentukan dengan mengikuti ujian di asrama.

- Advertisement -

Pria yang akrab disapa Yuhan ini mengatakan, belum diketahui pasti jumlah calon Polisi Daerah Mojokerto yang mendaftar kala itu. Namun, dari hasil seleksi akhir pelatihan yang dilaksanakan pada bulan April dan Mei tahun 1948, terdapat 500 anggota polisi yang dinyatakan lolos rekrutmen. ”Dari jumlah personel itu kemudian dibentuk sebuah korps polisi yang dinamakan Polisi Daerah Mojokerto,” paparnya.

Hanya saja, Ketua Divisi Kajian dan Pengembangan Dewan Kebudayaan Daerah (DKD) Kota Mojokerto ini menyebut, pembentukan Polisi Daerah Mojokerto itu merupakan gagasan Belanda. Sebab, pasukan kolonial memiliki politik kepentingan dengan mencitrakan ke dunia luar terkait kemampuan mengelola wilayah yang dikuasai dengan kondusif.

Baca Juga :  Kelabuhi Petugas, Dikemas dalam Botol Minyak Tanah

Terlebih, di masa revolusi 1948, situasi di wilayah Mojokerto sudah relatif aman dari konflik. Karena para gerilyawan pejuang telah mundur ke wilayah yang dikuasai pemerintah RI. Di sisi lain, kegiatan ekonomi juga mulai kembali berjalan.

Itu ditandai dengan transaksi jual beli di pasar tradisional maupun di wilayah perkampungan di Kabupaten Mojokerto sudah mulai bergeliat kembali. Kondisi serupa juga terjadi di pusat-pusat perniagaan di wiayah Kota Mojokerto. ”Karena situasi aman itulah, maka peran angkatan perang mulai dikurangi. Sedangkan peran kepolisian lebih ditingkatkan dengan menambah personel melalui rekrutmen tenaga kepolisian di Mojokerto,” tandasnya. (ram/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/