25.8 C
Mojokerto
Thursday, February 2, 2023

Apindo Kabupaten Mojokerto Khawatir Kepatuhan Perusahaan Menurun

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkab Mojokerto akhirnya putuskan tetap ajukan usulan skema awal terkait besaran upah minimum kabupaten (UMK) 2023. Selain bersikukuh penghitungannya sesuai aturan, ketetapan nilai yang akan jadi acuan upah pekerja itu sepenuhnya diserahkan ke Pemprov Jatim. Sementara itu, Apindo khawatir kepatuhan perusahaan menurun jika nilai UMK 2023 terlalu tinggi.

’’Setelah kita timbang dan melalui kajian matang, kami tetap ajukan tiga opsi yang menjadi usulan UMK 2023,’’ ungkap Kepala Disnaker Kabupaten Mojokerto Bambang Purwanto. Tiga skema yang disepakati dalam pembahasan di forum dewan pengupahan Jumat (25/11) lalu, meliputi, ada kenaikan 7,29 persen atau atau Rp 317.655,60 dari unsur pemerintah, 13 persen atau Rp 487 ribu dari unsur serikat pekerja, dan tidak ada kenaikan dari unsur Apindo.

Sehingga, lanjut Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto ini, penetapan sepenuhnya diserahkan ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai pejabat berwenang. ’’Jadi, tiga skema itu, sudah kita rumuskan di forum dewan pengupahan, tidak kami ubah lagi. Jika ada koreksi kita serahkan ke tingkat provinsi. Yang jelas, apa yang menjadi usulan pemerintah sudah sesuai Permenaker 18/2022,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Semua Kelurahan Ditarget Jadi Kadarkum

Sebaliknya, untuk dua opsi lainnya, juga dilengkapi data pendukung masing-masing. Untuk itu, lebih efektif skema tersebut disampaikan ke pemprov, kemarin. ’’Tentu karena pemerintah ini kan harus memperhatikan bagaiamana kondisi kesejahteraan buruh, tetapi juga mempertimbangkan kelangsungan berusaha. Harus seimbang, makanya pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan harus benar-benar bijaksana,’’ jelasnya.

Ketua DPK Apindo Kabupaten Mojokerto Bambang Widjanarko mengaku khawatir atas menurunnya kepatuhan perusahaan jika nilai UMK 2023 terlalu tinggi. ’’Dengan UMK sekarang di 2022 saja, ketaatan perusahaan dalam memberi gaji ke para pekerja sesuai pergub UMK hanya sebagian kecil. Dari 900-an perusahaan tidak sampai 200 perusahaan yang taat. Tiap tahun selalu turun ketaatan itu, apalagi jika dinaikkan lagi, tentu itu terlalu dipaksakan,’’ ungkapnya diminta menanggapi atas usulan kenaikan yang diajukan pemda dan serikat pekerja.

Bambang menegaskan, jika tingkat kemampuan perusahaan di daerah dengan 18 kecamatan ini berbeda-beda. Apalagi situasi sekarang masih dibayangi pandemi Covid-19. Produktivitas perusahaan pun belum pulih 100 persen. Belum lagi, ada gejolak ekonomi global imbas perang Rusia-Ukraina. Akibatnya, ketaatan terhadap pergub UMK tiap tahunnya alami penurunan, juga terjadi PHK.

Baca Juga :  Waspadalah! Dua Pengedar Uang Palsu Bermodus Beli Rokok di Warung

’’Terus terang. Sekarang saja, sejak Januari sampai Oktober, data di BPJS Ketenagakerjaan banyak pekerja yang ter-PHK, mengambil JHT-nya. Dan ada beberapa perusahaan yang sudah tidak terdaftar lagi di BPJS Ketenagakerjaan, itu kan mengindikasikan. Apalagi ditambahi beban UMK yang melambung tinggi, kan berbahaya juga atas keberlangsungan perusahaan,’’ paparnya.

Tak urung persoalan itu harus jadi pertimbangan serius pemerintah dalam penetapan UMK 2023. Pihaknya pun mengingatkan, jika PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan kedudukannya juga lebih tinggi dibanding Permenaker 18/2022, yang belakangan jadi acuan pemda merumuskan usulan kenaikan besasaran UMK. ’’Pada prinsipnya Apindo sesuai PP 36/2021 itu saja, karena dengan rumus PP 36, ketemunya kan Rp 3,2 juta, sedangkan UMK kabupaten saat ini Rp 4,3 juta, jadi sudah jauh di atas, tidak melakukan penyesuaian. Itu dari Apindo,’’ tandasnya.

Sesuai data, sepanjang 2022 total ada 4.049 pekerja yang tengah mencairkan Jamsostek akibat di-PHK melalui BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mojokerto. Hanya saja, angka klaim itu tidak semerta-merta keseluruhan berasal dari Mojokerto, melainkan juga dari luar Mojokerto karena dengan sistem online. (ori/fen)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/