PANDEMI Covid-19 yang tak kunjung mereda membuat perekonomian warga terpuruk. Namun, sejumlah sekolah swasta seakan tutup mata dengan kondisi tersebut. Padahal, dunia pendidikan harusnya lebih sensitif menyikapi bencana ini.
Hal itu ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto Agus Wahjudi Utomo kemarin. Menurut dia, keluhan orang tua siswa terus mengalir ke gedung dewan. ’’Saya sangat menyayangkan. Kenapa tidak ada keringanan atau semacam penangguhan,’’ ujarnya.
Padahal, patut diakui, pandemi ini sangat menganggu stabilitas ekonomi semua masyarakat. ’’Kami hanya meminta kebijaksanaan. Ada hati dari pengelola sekolah-sekolah swasta,’’ bebernya.
Jika semua kondisi sudah normal, terang politisi Golkar ini, dipastikan tak satu pun orang tua siswa yang mengajukan keringanan. ’’Bisa dibuktikan. Selama ini, toh tidak ada yang rewel. Saya berharap, sekolah ikut prihatin dengan kondisi seperti ini,’’ pungkas dia.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Amin Wachid mengaku, keluhan orang tua siswa itu terus mengalir ke dispendik sejak awal pandemi lalu. Laporan itu bersumber dari orang tua yang berasal berbagai sekolah swasta.
Ditegaskan Amin, menyikapi keluhan itu, pemerintah kota tak bisa melakukan intervensi berlebihan atas kebijakan keuangan di sekolah-sekolah swasta. Berbeda ketika keluhan itu muncul dari wali murid sekolah negara.
Namun, ia tetap harus melangkah. Dan melakukan pertemuan khusus dengan para pemimpin yayasan sekolah swasta. Di antaranya, dengan TNH Kota Mojokerto. Dalam pertemuan itu, diknas mendesak pemberian diskon. ’’Akhirnya, ada potongan,’’ jelasnya.
Tak hanya diskon. Di sekolah ini, orang tua siswa juga tak diberikan beban iuran biaya yang lain. Semisal, OSIS, pramuka, dan kegiatan ekstrakurikuler yang lain. ’’Jadi, lumayanlah. Dari pertemuan nonformal, dan silaturahmi itu, kami menemukan solusi,’’ tambah Amin.
Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) ini memastikan, seluruh SD dan SMP swasta telah menerapkan diskon SPP tersebut. Hanya saja, Amin meminta, sekolah swasta bisa membebaskan SPP minimal sebulan.
’’Kita semua terdampak dengan kondisi pandemi ini. Kalau hanya digratiskan sebulan, tentu sekolah-sekolah swasta ini akan menjadi preseden baik di masyarakat,’’ ujarnya. (abi)
