KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Dua dari sembilan capaian indikator kinerja Pemkot Mojokerto masih belum penuhi target. Keduanya merupakan indeks reformasi birokrasi dan indeks gini. Sedangkan tujuh indeks lainnya melesat.
Hal itu diungkapkan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Mojokerto TA 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto, Rabu (29/3). Disebutkannya, ada sembilan indikator tujuan pada RPJMD 2018-2023. ’’Dari total sembilan indikator, tujuh di antaranya telah terlampaui targetnya, sementara dua indikator lainnya, yaitu Indeks reformasi birokrasi dan indeks gini, belum mencapai targetnya,’’ ungkap Ning Ita.
Ning Ita menyebut, pada 2022, pemkot menarget indeks gini sebesar 0,350, namun terealisasi sebesar 0,381 atau belum tercapai. Sehingga, pemda belum bisa menekan ketimpangan pendapatan antar penduduk di tiga kecamatan. Hanya saja, Ning Ita menegaskan, jika dibandingkan indeks ratio gini Kota Mojokerto ini dengan koefisien gini nasional, kondisi di Kota Mojokerto hampir sama dengan realitas ketimpangan pendapatan antar penduduk Indonesia. Yaitu berada pada kisaran angka 0,381. ’’Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kota Mojokerto melakukan strategi, di antaranya, menstabilkan harga komoditas, baik bahan makanan dan non-makanan,’’ katanya.
Tak hanya itu, sejumlah strategi jitu juga terus digenjot. Di antaranya, mengoptimalkan potensi daerah untuk mengembangkan unggulan produk atau jasa sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah; memperkuat kelembagaan dan kapasitas koperasi dan umkm, industri kreatif, dan perdagangan; menciptakan kondisi yang dapat menarik minat investor dan mendorong pertumbuhan usaha, dan meningkatkan kesempatan, kapasitas, dan perlindungan tenaga kerja. ’’Termasuk kami juga terus mengembangkan destinasi wisata yang terintegrasi dengan kebudayaan daerah,’’ tegasnya.
Sebaliknya, untuk realisasi indeks reformasi birokrasi di 2022 Pemkot Mojokerto juga hanya mendapat kategori B dengan nilai 67,87. Angka itu lebih rendah dari yang ditargetkan masuk kategori BB atau nilai 70-80. ’’Sehingga belum tercapai, atau baru tercapai sebesar 96,96 persen dari target yang telah ditetapkan,’’ tandasnya.
Kendati begitu, di sisa satu tahun kepemimpinannya ini, Ning Ita berkomitmen melakukan penataan sumberdaya manusia (SDM) di dalam pemerintahan semaksimal mungkin agar jalannya pemerintahan bisa lancar. Tak terkecuali seluruh program yang direncanakan, baik di dalam RKPD 2023 atau pada RPD tahun 2024-2026 semua bisa berjalan dan tercapai sesuai target kinerjan. ’’Dari sembilan indikator kinerja, rata-rata capaian indikator kinerja tahun 2022 mencapai 108,17 persen,’’ bebernya.
Tujuh di antaranya yang telah terlampaui target, kali pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terealisasi sebesar 79.32 atau 101,17 persen dari target sebesar 78.40. Kedua, indikator Pertumbuhan Ekonomi. Di tahun 2022, tercatat melesat di angka 5,56 persen dari target 3,6-4,4 persen. ’’Realisasi angka ini lebih tinggi dibandingkan target akhir RPJMD di 2023 sebesar 4,5-5,0 persen. Maka pada tahun 2022 sudah tercapai 111,2 persen atau melampaui target,’’ jelasnya.
Selanjutnya, indeks ketentraman dan ketertiban berhasil mencapai 100 poin atau tercapai 105,82 persen dari target 95,5 poin. Lalu indeks kesalehan sosial, juga mencapai 91,96 melebihi yang ditargetkan 76,25. Sedangkan indeks pembangunan gender realisasinya mencapai 93,63 dari target sebesar 93,30. ’’Terakhir, kapasitas fiskal daerah ditargetkan sebesar Rp 386 miliar, realisasinya mencapai Rp 497 miliar,’’ beber Ning Ita. (ori/fen)
