Pandemi yang tak kunjung usai membuat tanggung jawab Polri-TNI kian bertambah. Selain memastikan setiap tahapan pilkada tetap aman, damai, sejuk, dan kondusif, mereka dituntut mampu menekan angka persebaran Covid-19.
Hal ini sekaligus menghindari terjadinya klaster baru di tengah pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
KAPOLRES Mojokerto AKBP Dony Alexander mengatakan, pengamanan pilkada tahun ini berbeda dibanding sebelumnya. Tahapannya kini berlangsung saat bencana nonalam pandemi Covid-19.
Sehingga selain dituntut semua tahapan pilkada harus aman dan kondusif, sesuai Maklumat Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis nomor Mak/3/IX/2020, Polri mempunyai tanggung jawab mengantisipasi munculnya klaster baru selama pilkada.
“Selain menjamin pikada berjalan lancar, kami bersama TNI juga harus memastikan semua tahapan dilakukan sesuai protokol kesehatan Covid-19,” ungkapnya.
Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di setiap wilayah turut menjadi tugas yang tak bisa dipisahkan. Sehingga pengerahan personel yang di-backup TNI secara maksimal dalam penanganan tahapan pilkada harus dilakukan.
Termasuk di masa kampanye yang berlangsung 26 September hingga 5 Desember 2020. Sesuai aturan, pihaknya menjamin keamaanan di daerah. Salah satunya dengan upaya konsolidasi pasangan calon (paslon), bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Mojokerto untuk menggelar deklarasi cinta damai.
”Ada sekitar 1.000 personel gabungan Polri-TNI diterjunkan. Jika nanti dibutuhkan juga ada backup dari Polda dan dari Korem 082 CPYJ Mojokerto,” tegasnya. Sebagai upaya memutus mata rantai persebaran Covid-19, petugas juga membentuk timsus.
Tim ini ditugaskan menyeterilkan lokasi, dengan penyemprotan disinfektan. Baik sebelum maupun sesudah kegiatan pilkada. Dengan menggunakan APD (alat pelindung diri), dan memakai hazmat, timsus ini memanfaatkan mobil security barrier yang sudah dilengkapi disinfektan.
Perihal kekuatan personel yang dikerahkan dalam tiap zona, Dony menegaskan, ada 165 personel ditambah pengamanan 16 personel dari polsek di tiap wilayah kampanye. Sehingga total ada 181 personel di setiap zonasi. Zonasi di Kabupaten Mojokerto dibagi tiga.
Masing-masing zona satu, meliputi Kecamatan Kemlagi, Gedeg, Jetis, Dawarblandong. Zona dua berada di Kecamatan Ngoro, Mojosari, Punggung, Trawas, Pacet, Kutorejo dan Dlanggu. Sedangkan zona tiga ada di Kecamatan Gondang, Bangsal, Puri, Mojoanyar, Sooko, Jatirejo dan Trowulan.
”Dengan zona ini diharapkan tidak ada penumpukan massa yang melebihi aturan KPU. Ini bisa menghindari gesekan antar pendukung calon,” ujarnya. Kapolresta Mojokerto AKBP Deddy Supriadi menambahkan, langkah-langkah persuasif sejauh ini sudah dilakukan.
Koordinasi tidak hanya di tingkat forkopimda, melainkan hingga kecamatan dan desa. Hal itu, sebagai langkah petugas dalam melakukan pengamanan pilkada yang akan digelar di Bumi Majapahit pada 9 Desember mendatang.
’’Deteksi dini sudah terus kami lakukan di tengah masyarakat,’’ ungkapnya. Tim Unit Patroli Reaksi Cepat (UPRC) Gajah Mada untuk mengawal tahapan pilbup agar tetap aman juga disiapkan.
Berjumlah 21 personel, mereka dibekali senjata lengkap berikut rompi antipeluru. ’’Semuanya bertugas meminimalisir kemungkinan terjadi keributan yang mengganggu jalannya pilkada,’’ tandasnya.
