KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Sehari setelah dilantik sebagai penjabat sementara (Pjs) bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo langsung menggelar rapat terbatas di kantor Pemkab Mojokerto Sabtu (26/9).
Bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan staf, kepala Disnakertrans Provinsi Jatim ini memetakan sejumlah tugas yang harus diselesaikan selama menggantikan posisi Pungkasiadi karena cuti running pilkada 2020.
Setidaknya empat pekerjaan berat harus Himawan tuntaskan dalam 71 hari ke depan. Mulai dari penanganan Covid-19 hingga menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Mojokerto.
Ditemui usai rapat terbatas, Himawan mengaku masih harus belajar kembali serta mengeksplorasi informasi tentang kinerja pemkab sebelumnya. Khususnya tentang pola pencegahan Covid-19 yang butuh ditegaskan kembali setelah epidemiologi Covid-19 kembali ke zona merah.
Sehingga nantinya bisa ia laporkan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai penanggungjawab pencegahan. ’’Saya kira bupati dan tim sudah melakukan itu (pencegahan Covid-19, Red). Nanti saya ingin meng-eksplore, dan jika sudah dapat report akan saya laporkan ke gubernur,’’ tuturnya.
Himawan juga memberikan atensi soal pencegahan klaster baru Covid-19 selama pelaksanaan pilkada. Dimana, butuh kolaborasi dengan semua stakeholder, mulai dari tingkat atas hingga bawah agar pola pencegahan berjalan efektif.
Cara-cara instruksional pun ia nilai bukan lagi sebagai langkah jitu. Butuh pendekatan lebih dari pemerintah kepada masyarakat agar kesadaran menjaga protokol kesehatan (prokes) bisa diterapkan dengan baik.
’’Nggak bisa lagi mengandalkan basis power, jadi awareness personally itu yang sangat penting hari ini. Basisnya sekarang adalah rumah tangga dan keluarga,’’ tambahnya. Untuk tugas penganggaran, Himawan menegaskan dirinya hanya sebatas mendampingi tim dalam menyusun anggaran yang dipimpin sekdakab Herry Suwito.
Termasuk menemani eksekutif saat dialog politik bersama dewan selama proses penyusunan APBD tahun 2021. ’’Soal penganggaran, saya percaya betul kepada Pak Sekda (Herry Suwito). KUA-PPAS juga sudah selesai. Tinggal apa yang dibicarakan dalam konteks politik dalam dengan DPRD, ini yang akan kita temani,’’ tegasnya.
Terakhir, adalah suksesi pilkada oleh ASN yang harus ditegaskan soal netralitasnya. Di mana, selama menjalankan tugas, tidak boleh ada keberpihakan terhadap salah satu paslon yang bertarung.
’’Prinsip, menjaga dan merangkul ASN untuk tidak ke sana ke sini. Karena itu akan bikin masalah baru,’’ tandasnya.
