MOJOKERTO – Kementerian Agama (Kemenag) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) turut menyikapi beredarnya tabloid Indonesia Barokah di sembilan kecamatan.
Khususnya di lingkungan pondok pesantren dan masjid-masjid. Kemenag bersama organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia ini mengimbau masyarakat untuk tidak turut serta menyebarluaskan tabloid.
Menyusul, framing berita dalam tabloid tersebut diduga kuat rentan bermuatan politis. Kasi Pondok Pesantren Kemenag Kabupaten Mojokerto Nur Rokhmad, mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan dengan beredarnya tabloid Indonesia Barokah tersebut.
Peredaran tabloid diduga dilakukan melalui seorang kurir dan PT Pos ini menggambarkan adanya oknum yang masih memanfaatkan pesantren dan masjid untuk ditumpangi sebagai sarana politik praktis. ”Untuk jelasnya isi dalam tabloid tersebut kami tidak terlalu tahu. Tapi, kalau memang ada unsur politik praktis dan menyudutkan salah satu pihak, ya tentu sangat negatif,’’ katanya Sabtu (26/1).
Dengan demikian, Kemenag mengimbau pesantren dan masjid lebih berhati-hati dalam menyikapi peredaran tabloid tersebut. Salah satunya dengan tidak menyebarluaskan kepada masyarakat atau menyimpan di tempat yang lebih aman. Sehingga pemberitaan di dalamnya tidak sampai menyebar dan terbaca oleh masyarakat. ”Kalau isinya baik tentu tidak apa-apa, yang dipermasalahkan kalau ada unsur perpecahan,’’ jelasnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faisal, mengatakan, sembilan kecamatan yang menjadi sasaran pengiriman tabloid itu adalah Kecamatan Gedeg, Jetis, Ngoro, Pungging, Mojosari, Gondang, Dlanggu, Kutorejo, dan Trowulan. Dari sembilan kecamatan yang dituju, ungkap Dody, sebagian besar masih tertahan di kantor pos.
Sedangkan, sisanya sudah sampai tujuan. Seperti pondok pesantren di kawasan Pungging. ’’Ponpes Nurul Islam Jabon Tegal, Pungging. Di lokasi ini kami menemukan dua eksemplar tabloid,’’ ujarnya. Setiap masjid dan pesantren yang menjadi sasaran penyebaran tabloid itu, dikatakannya, selalu terdapat satu amplop cokelat dengan isi dua hingga tiga eksemplar.
Menurutnya, meski sejauh ini bawaslu tak memiliki kewenangan melakukan penyitaan, namun pengawasan atas peredaran surat kabar dengan konten condong ke salah satu paslon Pilres tersebut, dilakukan sangat serius. ’’Perintah yang kami terima, masih sebatas itu. Melakukan pendataan dan pengawasan,’’ imbuh dia. (ras)
