Atasi Banjir Langganan, Telan Anggaran Rp 223 Juta
KABUPATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto akhirnya memberikan perhatian serius terhadap persoalan banjir yang kerap melanda kawasan simpang empat Jetis saat musim hujan.
Melalui dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), langkah konkret dilakukan dengan melebarkan dan memperbaiki saluran drainase di titik rawan yang berada tepat di sudut persimpangan dekat pemukiman warga.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Yuni Laili Faizah mengatakan, persoalan banjir di kawasan simpang empat Jetis sebenarnya sudah lama menjadi atensi pemerintah daerah (pemda). Upaya normalisasi pun sempat dilakukan sebelumnya, namun kendala penyempitan saluran air membuat masalah luapan air belum tuntas sepenuhnya.
”Penyebab utamanya di sebelah barat jembatan sisi selatan, ada satu rumah yang dulu pemiliknya tidak mau dipasang U-dicht. Padahal, saluran dari arah Parengan lainnya sudah terpasang U-dicht, sehingga terjadi penyempitan di titik tersebut,” ungkapnya, Jumat (4/9).
Yuni menegaskan, keberadaan fondasi rumah yang menjorok ke saluran air hanya salah satu dari sekian faktor penyebab banjir di wilayah tersebut. Intensitas hujan yang tinggi kadang juga turut memperparah keadaan dengan memicu penumpukan sampah dan luapan sungai di sekitar lokasi.
”Permasalahan sampah saat musim hujan ini bukan hanya terjadi di simpang empat Jetis saja, tetapi juga di beberapa wilayah lainnya,” imbuhnya. Melalui perbaikan dan pelebaran saluran ini, pemkab berharap daya tampung serta debit aliran air di kawasan Jetis dapat meningkat signifikan.
Sehingga ancaman genangan air dan banjir langganan saat musim hujan mendatang dapat diminimalisir. ”Semoga ini menjadi solusi saat musim hujan. Harapannya, saluran drainase bisa menampung derasnya air, sehingga tidak sampai meluber ke jalan raya yang berakibat mengganggu kelancaran arus lalu lintas,” tandasnya.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pengerjaan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Desa Jetis, Kecamatan Jetis ini menelan anggaran APBD 2026 Rp 223 juta.
