KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Dalam rangka mewujudkan optimalisasi kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mojokerto, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Al-Barra serta Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko menggelar rangkaian acara penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja.
Acara yang diikuti oleh seluruh Pejabat Tinggi Pratama se-Kabupaten Mojokerto ini berlangsung di Pendopo Graha Maja Tama, Kantor Bupati Mojokerto, Senin (25/1) dan diikuti oleh Perwakilan KPK secara virtual. Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menyampaikan, penandatangan Pakta Integritas dan perjanjian kinerja ini sebagai amanah untuk melakukan optimalisasi pelayanan ke masyarakat.
Selain itu, juga sebagai wujud dari implementasi APBD yang telah disetujui. Dengan demikian, diharapkan kinerja para OPD dapat terwujud sesuai dengan tupoksi dan terukur berdasarkan indikator yang telah ditentukan agar bisa melayani masyarakat. ’’Penandatanganan ini sebagai wujud bersama untuk melayani masyarakat. Serta sebagai wujud komitmen bersama atas kesepakatan kinerja yang terwujud berdasarkan tupoksi OPD serta terukur dalam pelaksanaannya,’’ tuturnya.
Bupati Ikfina menegaskan penandatanganan ini terdapat penambahan dua poin yang berbeda dengan tahun lalu. Adapun dua poin tersebut, ialah untuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang efektif dan akuntabel serta untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi pada birokrasi yang kreatif dan berkelanjutan.
’’Tahun ini agak berbeda dibanding tahun lalu, ada penambahan 2 poin di antaranya terkait tata kelola birokrasi yang efektif serta akuntabel, dan terkait optimalnya kualitas pelayanan melalui inovasi yang mempunyai nilai tambah dan kreatif juga berkelanjutan,’’ imbuhnya.
Bupati Ikfina juga berpesan dalam menjalankan amanah dari masyarakat, tentu pelaksanaannya tidak bisa hanya dilakukan oleh Bupati dan Waki Bupati saja, tetapi harus bergotong royong bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. ’’Penandatanganan ini berawal dari kami yang menerima amanah untuk mengemban pemerintahan kabupaten dari masyarakat. Tentu ini tidak bisa dilaksanakan hanya berdua, tetapi bersama sama para ASN sebagai pelayan masyarakat,’’ tandasnya.
Bupati Ikfina mengingatkan Pakta Integritas ini tidak hanya sekedar ditandatangani saja. Tapi juga harus diwujudkan dalam kerja pelayanan yang terukur dan memiliki target yang diraih. Selain itu, Pakta Integritas tidak hanya dibaca saja tetapi memiliki konsekuensi hukum apabila dalam perjalanannya terdapat pelanggaran yang mengharuskan diproses hukum.
’’Saya mengingatkan sekali lagi. Kita punya tugas tidak hanya tugas birokrasi, juga melaksanakan kinerja yang terukur serta memiliki target yang diraih. Dan juga Pakta integritas ini manakala dalam perjalanan ada pelanggaran dan diproses dalam hukum, maka Pakta Integritas menjadi pemberat. Jadi tidak hanya untuk dibaca dan ditandatangani saja tetapi memiliki konsekuensi hukum,’’ tegasnya.
Pihaknya juga menyampaikan terkait arahan Mendagri dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rapat koordinasi virtual (Senin,24/1). Yakni perlu adanya sinergitas semua untuk menuntaskan permasalahan pada 7 indikator pembangunan nasional. Di antaranya angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian bayi, angka kematian ibu, Indeks Pembangunan Manusia, pendapatan perkapita, dan geno ratio.
Bupati juga menandaskan KPK juga menyebut terkait area-area yang perlu diperhatikan rawan terjadinya korupsi. Adapun prosentasenya sebagai berikut, penyalahgunaan fasilitas kantor sebesar 99 persen, korupsi pengadaan barang jasa sebesar 100 persen, korupsi promosi atau mutasi SDM sebesar 99 persen, serta suap atau gratifikasi sebesar 98 persen.
’’Kemarin, rapat Mendagri dan Ketua KPK, ada 7 indikator pembangunan nasional yang harus tahu dan bersama sama mewujudkannya. Di antaranya, angka kemiskinan, angka pengangguran, kematian bayi, kematian ibu, IPM, pendapatan per kapita, geno ratio. Juga ada area yang perlu diperhatikan rawan korupsi, di antaranya penyalahgunaan fasilitas kantor, pengadaan barang jasa, promosi&mutasi jabatan, hingga suap gratifikasi. Ini harus perlu sinergitas semuanya,’’ bebernya.
Pihaknya menargetkan semua pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan adanya penandatangan ini agar semua pejabat mempunyai pegangan dan kinerja dapat terukur. ’’Ke depan, dengan adanya perjanjian kinerja dan Pakta Integritas agar jelas dan terukur serta tepat sasarannya. Dan juga dapat dilakukan monitoring dakam rangka pencegahan terjadinya tindak korupsi,’’ pesannya.
Dalam kesempatan ini juga menghadirkan Edi Suryanto selaku Kasatgas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam arahannya, Edi meminta seluruh pejabat untuk tidak hanya menandatangani isi perjanjian, tetapi juga diingat-ingat isinya. Agar semuanya mempunyai komitmen dan niat untuk melaksanakan kewajiban, serta meninggalkan hal-hal terlarang. ’’Dengan penandantanganan ini, diharapkan seluruh pejabat mudah mudahan ingat dalam konteks isinya. Serta punya komitmen dan niat, sebagai panduan untuk melaksanakan kewajiban. Dan meninggalkan hal-hal yang dilarang,’’ pesan Edi. (ori/fen)
