Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Mojokerto Segera Panggil Perusahaan hingga DLH

K
Penulis: Khudori Aliandu❯
ATENSI: Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto melakukan sidak ke PT. Wilmar Padi Indonesia Mojokerto di Desa Jasem, Kecamatan Ngoro atas dugaan pencemaran lingkungan, 5 Mei lalu.
ATENSI: Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto melakukan sidak ke PT. Wilmar Padi Indonesia Mojokerto di Desa Jasem, Kecamatan Ngoro atas dugaan pencemaran lingkungan, 5 Mei lalu.

Soal Dugaan Pencemaran, PT Wilmar Padi  Indonesia Masih Bungkam


Advertisement

KABUPATEN - Dugaan pencemaran limbah oleh PT. Wilmar Padi Indonesia Mojokerto di Desa Jasem, Kecamatan Ngoro membuat kalangan dewan geram. Selain didapati ketidaksesuaian penanganan limbah proses produksi, legislator daerah ini khawatir dalam jangka panjang berdampak pada kesehatan para siswa yang kerap menghirup debu yang ditimbulkan.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto, Eko Sutrisno dibuat geram lantaran beroperasinya pabrik pengolahan beras di Desa Jasem Ngoro, diduga tidak mengindahkan kondisi lingkungan sekitar. Terbukti dengan keresahan masyarakat akibat limbah debu sisa pemrosesan padi yang terbawa angin diduga kuat mengganggu kesehatan warga. ’’Fakta yang kami temukan di lapangan, ternyata tidak hanya berdampak kepada lingkungan warga, tetapi limbah debunya itu juga mengganggu lingkungan sekolah,’’ ungkapnya.

Meski diketahui pabrik mulai berbenah, lanjut politisi PKB ini, persoalan lingkungan tidak boleh diabaikan. Sebab, dikhawatirkan jangka panjangnya berdampak pada kesehatan masyarakat. Termasuk para penghuni sekolah yang diketahui juga mengaku terganggu akibat debu bertebaran yang ditimbulkan pabrik tersebut. ’’Bayangkan kalau bertahun-tahun mereka menghirup debu itu, mau jadi apa itu paru-paru masyarakat sekitar. Apalagi Wilmar berdiri di lingkungan padat penduduk, bersebelahan dengan lingkungan sekolah,’’ jelasnya.

Advertisement

Menurutnya, perusahaan seharusnya ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan, tidak malah memberi ancaman kesehatan pada masyarakat sekitarnya. ’’Indeks lingkungan hidup harus dijaga betul tidak hanya sebatas kompensasi, tetapi kesehatan masyarakat terjamin. Debu kan dampaknya ke paru-paru, kasihan anak-anak kita yang sekolah,’’ paparnya.

Tak sekadar itu, Eko juga menyoroti uji baku mutu udara yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup selama ini. Sebab, diketahui uji laboratorium berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. ’’Uji baku mutunya selalu aman-aman saja, tetapi fakta di lapangan masyarakat resah, berarti kan DLH juga perlu dikaji,’’ tuturnya. Sesuai sidak yang digelar Komisi III sebelumnya, lebih lagi perusahaan juga berpedoman pada uji yang dilakukan DLH. ’’Jadi ada apa ini dengan DLH,’’ tuturnya.

Tak urung sebagai tindak lanjut, sebagai perwakilan rakyat, pihaknya bakal memanggil pihak-pihak terkait untuk mengurai persoalan ini. Baik masyarakat yang terdampak ataupun perusahaan, termasuk DLH selaku pengawas. ’’Kita panggil minggu ini, nanti kita agendakan untuk menindaklanjuti persoalan dugaan pencemaran lingkungan ini,’’ paparnya.

Advertisement

Sebelumnya, Kepala DLH Kabupaten Mojokerto Zaqqi menilai pabrik tidak maksimal dalam menanggulangi residu sisa pemrosesan padi. Sehingga, debu mudah terbawa angin memicu bau menyengat di sekitar lokasi.  ’’Debu ini kan sisa penggilingan padi. Karena bahan organik, jadi rawan timbulkan bau tidak sedap,’’ sebutnya.

Sementara itu, hingga kini pihak pabrik belum memberikan keterangan resmi terkait hal ini. Head HRD & GA PT.Wilmar Padi Indonesia Mojokerto Nanang Syaifudin belum merespons saat beberapa kali dikonfirmasi Jawa Pos Radar Mojokerto. (ori/fen)

Advertisement

Artikel Terkait

Pemkab Mojokerto dan DPRD Sepakati Raperda APBD 2027

Pemkab Mojokerto dan DPRD Sepakati Raperda APBD 2027

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

Masjid Dewan Usung Konsep Majapahit Dianggarkan Rp 1,4 Miliar, Pengerjaan Tuntas Lebih Awal

Masjid Dewan Usung Konsep Majapahit Dianggarkan Rp 1,4 Miliar, Pengerjaan Tuntas Lebih Awal

Proyek pembangunan sarana ibadah di lingkungan pemerintahan daerah kembali menunjukkan progres positif. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto mengonfirmasi pembangunan Masjid Sekretariat DPRD

DPRD Kabupaten Mojokerto Desak Pemda Tak Segan Menindak Provider Nakal

DPRD Kabupaten Mojokerto Desak Pemda Tak Segan Menindak Provider Nakal

Dewan Desak Pemda Tak Segan Menindak

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer