KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Atensi Pemkab Mojokerto terhadap dunia pendidikan diragukan. Setidaknya bisa dilihat dari keberadaan bangunan sekolah yang belum sepenuhnya memadai.
Salah satunya SDN Mojoroto, Kecamatan Jetis. Atap dua ruang kelas yang jebol sudah dua tahun ini terabaikan. Namun, proses belajar mengajar tidak boleh berhenti. Harus tetap jalan.
Sehingga, pihak sekolah terpaksa memutar otak. Mencarikan solusi. Hasilnya, peserta didik direlokasi ke tempat yang aman. Satu-satunya pilihan adalah menempati rumah dinas (rumdin) tukang kebun (Pak Bun).
Setiyo Herysusanto, guru SDN Mojoroto, menjelaskan, ambruknya atap dialami di dua ruang kelas. Insiden itu terjadi beberapa waktu yang lalu diduga akibat lapuknya kayu penopang bangunan. ’’Atap ambruk saat siswa sedang beristirahat. Jadi tidak ada korban,’’ ungkapnya.
Sebenarnya, rusaknya atap telah terjadi sejak dua tahun lalu. Saat itu, pihak sekolah sudah berupaya untuk menahan plafon dengan kayu penyangga. Namun, karena kerusakan semakin parah, akhirnya sekolah memutuskan untuk mengosongkan kelas.
Dan, selama itu, belum ada upaya perbaikan dari pemerintah setempat. Sehingga, sudah dua tahun ini terabaikan. ’’Siswa kelas V dan VI kita pindah sementara,’’ imbuhnya. Lokasi yang digunakan untuk menampung siswa adalah di bangunan rumah dinas yang masih satu kompleks dengan sekolah.
Selain alasan keamanan, langkah relokasi tersebut juga bertujuan agar KBM bisa berjalan. Meski demikian, kondisi ruangan jauh dari kata layak. Tetapi sekolah tidak punya pilihan lain. Sebab, rumah dinas tersebut merupakan satu-satunya sarana yang bisa digunakan untuk belajar.
Sementara itu, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Mojokerto, Catur Irawan, menambahkan, pihaknya mengaku sudah menerima laporan kerusakan yang terjadi di SDN Mojoroto.
Menurutnya, usulan perbaikan juga tengah diproses tahun ini. ’’Iya sudah (masuk usulan perbaikan). Kemarin, genting juga sudah kita turunkan,’’ sambungnya. Tahun ini, ada sejumlah rehabilitasi ringan dan sedang yang dilakukan di sekolah negeri.
Namun, pihaknya mengaku, belum bia merincikan lembaga mana saja yang tersentuh bantuan fisik. Untuk merealisasikan proyek fisik tersebut, dispendik juga telah meminta pendampingan dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.
’’Sudah didampingi TP4D. Tanggal 29 ini (Juli, Red) akan diketahui lembaga mana yang nerima bantuan,’’ tandasnya.
