25.8 C
Mojokerto
Thursday, February 2, 2023

PPDI Kabupaten Mojokerto Tolak Masa Jabatan Dikepras

762 Perangkat Desa Gelar Aksi di DPR RI

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Sebanyak 762 perangkat desa se-Kabupaten Mojokerto, hari ini bakal menyampaikan aksi penolakan terkait wacana penyamaan masa jabatan dengan kepala desa (kades) di DPR RI. Kemarin (24/1), mereka yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ini beramai-ramai berangkat ke gedung parlemen dengan 16 armada bus dari Pusat Perkulakan Sepatu Trowulan (PPST).

Ketua PPDI Kabupaten Mojokerto Heru Mulyono mengungkapkan, aksi damai yang digelar di DPR RI untuk menyuarakan tentang masa jabatan perangkat desa. Sebab, di tengah revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencuat kabar bahwa masa kerja perangkat desa akan disamakan dengan usulan periodesasi kepala desa (kades) 9 tahun. ”Kita tidak mau disamakan dengan jabatan kepala desa 9 tahun, jadi kita menolak,” terangnya, kemarin.

PPDI meminta agar revisi UU 6/2014 tidak mengubah pasal 53 yang mengatur tentang masa jabatan perangkat desa. Sehingga, masa kerja tidak disesuaikan dengan masa jabatan kades, melainkan tetap berpatokan dengan batasan usia. ”Kalau selesai masa kepala desa, selesai juga perangkatnya, itu tidak mungkin. Jadi harus tetap sampai usia 60 tahun,” sebut pria yang juga Korlap aksi PPDI Kabupaten Mojokerto ini.

Baca Juga :  6.818 Data Warga Kota Terancam Diblokir, karena Belum Rekam E-KTP

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Yudha Akbar Prabowo menambahkan, peningkatan kesejahteraan juga menjadi salah satu tuntutan dari perangkat desa. Di samping meminta kejelasan status dengan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD), mereka juga meminta ada jaminan pasca purnatugas nanti. ”Intinya minta peningkatan kesejahteraan. Baik dalam bentuk penerimaan penghasilan maupun di akhir menjabat ada tali asih,” bebernya usai memberangkatkan PPDI Kabupaten Mojokerto, kemarin.

Disinggung terkait tuntutan terkait masa jabatan, Yudha menyatakan bahwa saat ini perangkat desa masih tetap mengacu UU 6/2014 . Sehingga tidak ada perubahan atau revisi untuk disamakan dengan periodesasi kades.
Di sisi lain, periode 9 tahun bagi jabatan kades hingga saat ini juga masih bersifat usulan yang disampaikan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Senin (16/1) di DPR RI. ”Untuk perangkat desa tetap berdasarkan usia 60 tahun. Kalau kepala desa sementara ini juga masih 6 tahun, tapi kades mengusulkan jadi 9 tahun,” imbuh Yudha.

Baca Juga :  JPRM Gelar Lomba Fotografi Tingkat Nasional

Terkait lowongnya perangkat di desa, Yudha menyebut pelayanan masih tetap bisa berjalan. Karena setiap desa memberangkatkan rata-rata tiga orang perangkat mulai dari sekretaris desa hingga kepala dusun.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Mojokerto Agus Suprayitno menambahan, usulan yang disampaikan AKD ke legislatif pekan lalu hanya terkait periodesasi jabatan kades. Sehingga, kata dia, perangkat desa bisa tetap menjabat meski terjadi pergantian jabatan kades hingga memasuki masa purnatugas. ”AKD tidak menyangkut masalah perangkat desa, hanya menyampaikan tuntunan dari 6 tahun menjadi 9 tahun (masa periode kades),” imbuhnya. (ram/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/