25.8 C
Mojokerto
Thursday, February 2, 2023

Perubahan Batas Wilayah Kota Mojokerto Disorong ke Mendagri

Yang Bersinggungan Kabupaten Mojokerto

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkot Mojokerto dengan Pemkab Mojokerto akhirnya sepakati garis batas wilayah yang sempat menjadi tarik ulur antarkeduanya. Kini kesepakatan itu pun sudah disorong ke Kementerian Dalam Negeri untuk diundangkan.

Kabag Pemerintahan Setdakot Mojokerto Pudji Santoso menegaskan, ada 10 segmen usulan perubahan Permendagri 57/2008 yang sudah klir. 10 segmen itu kesemuanya sudah disepakati kedua belah pihak. ’’Pembahasan dan kesepakatan dengan Pemkab Mojokerto sudah selesai terkait batas wilayah,’’ ungkapnya.

Termasuk, dua sub segmen yang sempat difasilitasi Pempov Jatim juga sudah temui titik terang. Yakni, masing-masing di perbatasan antara Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, dan Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar serta Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon dan Desa Wringinrejo, Kecamatan Sooko. ’’Jadi sama-sama sudah sepakat 100 persen, terkait batas wilayah. Sekarang sudah tidak ada lagi tumpang tindih lagi,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Siaran TV Analog Berhenti, Kawasan Pinggiran Mojokerto Berpotensi Blank Spot

Hasil atas kesepakatan Pemkot dan Pemkab Mojokerto itu kini sudah disorong ke Kemendagri tahun lalu. Hal itu untuk ditetapkan perubahan Permendagri 57/2008 tentang Batas Daerah Kota Mojokerto dengan Kabupaten Mojokerto. ’’Sekarang tinggal nunggu perubahan Permendagri itu untuk diundangkan,’’ tegasnya.

Dengan kesepatan ini lanjut Pudji tak lain untuk menghindari konflik tapal batas di kemudian hari. Sebab, jika dibiarkan berlarut, dampaknya bukan saja menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pemanfaatan sumber daya alam, melainkan juga dikhawatirkan menimbulkan konflik sosial di daerah perbatasan. Sehingga dengan penentuan batas daerah secara pasti ini sangat diperlukan untuk melaksanakan amanat undang-undang, tentang pembentukan daerah.

Sekaligus dalam rangka menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan. ’’Penentuan ini sebagai bentuk kepastian secara hukum. Apalagi batas wilayah kan juga sebagai acuan untuk mengatur rencana tata ruang wilayah,’’ tegasnya.

Baca Juga :  12 Pesilat Kabupaten Mojokerto Bakal Terjunkan Porprov

Kendati begitu, Pudji menyatakan, penarikan batas daerah itu tidak berpengaruh terhadap kepemilikan lahan dari sebelumnya. Karena perubahan hanya pada status administratifnya saja. ’’Kalau punya penduduk tetap penduduk. Tapi kalau itu aset akan ada peralihan aset,’’ ujar Pudji.

Sebelumnya, ada dua batas wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto yang sempat terjadi tarik ulur. Masing-masing ada di Desa Wringinrejo, dengan Kelurahan Blooto. Selain itu, juga titik di Desa Lengkong, dengan Kelurahan Wates. Alotnya kesepatan ini karena masing-masing punya banyak dasar dalam mempertahankan wilayahnya.

Antara lain, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 57 Tahun 2008 tentang batas kabupaten dan kota, peta topografi angkatan darat, peta milik BPN, Peta Milik Badan Informasi Geospasial, serta dokumen-dokumen lain yang bisa dijadikan dasar. (ori/fen)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/